Jakarta — Brimob Polda Metro Jaya bergerak cepat mengamankan lokasi pasca kebakaran yang terjadi di kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (15/12/2025). Langkah ini dilakukan untuk memastikan situasi tetap aman serta mencegah potensi gangguan kamtibmas di sekitar area pasar.
Sebagai bentuk respons cepat, Tim Patroli Brimob Batalyon B Pelopor diterjunkan ke lokasi untuk melaksanakan pengecekan dan pengamanan area pasca kejadian. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 07.00 WIB tersebut diduga dipicu oleh korsleting arus listrik dan mengakibatkan sejumlah lapak dagangan terdampak dan satu unit kendaraan roda dua hangus terbakar.
Dalam peristiwa ini tidak ditemukan adanya korban jiwa, sementara kerugian materiil masih dalam proses pendataan. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, api telah berhasil dipadamkan dan situasi berada dalam kondisi aman terkendali.
Personel Brimob selanjutnya melakukan pengamanan di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) guna mengantisipasi kerumunan masyarakat serta memastikan aktivitas di kawasan pasar berjalan aman dan tertib.
Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Henik Maryanto, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa kehadiran Brimob merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. “Kami memastikan lokasi pasca kebakaran berada dalam kondisi aman dan kondusif. Brimob Polda Metro Jaya akan terus hadir dan siaga untuk membantu masyarakat serta mencegah potensi gangguan lanjutan,” ujarnya.
Brimob Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran, khususnya yang berkaitan dengan instalasi listrik, guna mencegah kejadian serupa di kemudian hari.
Jakarta — Komisaris Jenderal Polisi Karyoto (Kabaharkam) mengusulkan pengaktifan Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) untuk memperkuat penanganan bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Aceh. Usulan tersebut disampaikan sebagai langkah strategis agar penanganan bencana berskala luas dapat berjalan dalam satu sistem komando yang terpadu, cepat, dan terukur.
Karyoto menegaskan bahwa sejak awal kejadian, semua unsur telah berjibaku secara optimal dan maksimal di lapangan, mulai dari relawan, pemerintah daerah, petugas kebencanaan, masyarakat setempat, maupun TNI, Polri. Namun demikian, eskalasi dampak dan cakupan wilayah terdampak menuntut mekanisme kerja lintas instansi yang lebih terintegrasi dan massif.
“Dalam kondisi bencana yang berdampak luas dan lintas wilayah, negara perlu memastikan seluruh sumber daya yang ada dapat bergerak dalam satu sistem komando yang jelas dan saling mendukung,” ujar Komjen Pol. Karyoto.
Menurutnya, pengaktifan Kogasgabpad bukanlah konsep baru dalam penanganan bencana berskala besar. Mekanisme komando terpadu tersebut pernah digunakan dalam penanganan gempa bumi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2018, serta gempa dan tsunami Palu, Sigi, Donggala di Sulawesi Tengah, yang membutuhkan integrasi cepat antara berbagai unsur di lapangan. Model serupa juga pernah diterapkan dalam penanganan krisis kesehatan Covid-19 di sejumlah wilayah strategis.
“Pengalaman-pengalaman tersebut menunjukkan bahwa komando gabungan terpadu mampu mempercepat pembukaan akseks tertutup, memudahkan mobilisasi logistik, memperjelas pembagian tugas, memastikan keamanan dan ketertiban, serta menghindari tumpang tindih kewenangan di lapangan,” jelasnya.
Komjen Pol. Karyoto menekankan bahwa Kogasgabpad tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, melainkan untuk menyatukan seluruh kekuatan negara dalam satu kerangka operasi yang terkoordinasi. Dalam skema tersebut, TNI berperan pada aspek mobilisasi, logistik, dan operasi di medan sulit, sementara Polri bisa berfokus pada aspek pemulihan situasi dan penanganan masyarakat, pengamanan wilayah terdampak, serta menjaga stabilitas situasi sosi.
“Yang diutamakan adalah keselamatan rakyat. Komando terpadu memastikan tidak ada wilayah yang terlewat, tidak ada bantuan yang tersendat, dan tidak ada kebingungan di tingkat pelaksana,” tambahnya.
Usulan pengaktifan Kogasgabpad ini akan disampaikan secara resmi kepada Menkopolkam serta kementerian dan lembaga terkait untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia berharap, dengan pendekatan tersebut, penanganan bencana di Sumatera dan Aceh dapat berlangsung lebih efektif, dan benar-benar mencerminkan kehadiran negara secara utuh di tengah masyarakat terdampak.
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral terkait dengan kesiapan pengamanan dan pelayanan masyarakat menghadapi perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Dalam rakor lintas sektoral tersebut, Sigit menekankan soal pentingnya sinergisitas dan kolaborasi seluruh stakeholder. Menurutnya, hal tersebut adalah kunci untuk memberikan pelayanan dan pengamanan yang optimal terhadap masyarakat saat merayakan Nataru.
“Tentunya sinergisitas adalah kunci. Keberhasilan pelayanan dan pengamanan Nataru ini adalah keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu, kita minta kita terus bekerja sama bersatu padu dari pusat dan daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” kata Sigit saat memberikan sambutan di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).
Lebih dalam, Sigit menegaskan bahwa, personel kepolisian akan dikerahkan di titik-titik yang memiliki kerawanan saat terjadinya potensi pergerakan masyarakat ketika Nataru. Anggota Polri bakal dipastikan siap memberikan pelayanan dan pengamanan terbaik untuk warga.
Khususnya, kata Sigit di wilayah yang berpotensi maupun sudah terjadi bencana, seperti di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Diperlukan kesiapan khusus untuk penanganan pelayanan dan pengamanan di wilayah tersebut.
“Harus dalam kondisi betul-betul siap dan bila perlu memang ada cadangan yang harus disiapkan karena memang kebutuhannya juga pasti akan meningkat dibandingkan dengan hari biasa dan khusus bagi wilayah-wilayah yang akan atau memiliki potensi terdampak bencana, tolong sekali lagi tolong belajar dari pengalaman rekan-rekan kita yang ada di Sumatera. Rekan-rekan bisa mempersiapkan dengan jauh lebih baik,” papar Sigit.
Untuk memastikan pengamanan dan pelayanan, Sigit menuturkan, Polri melaksanakan Operasi Lilin 2025 yang bersinergi dengan TNI, kementerian/lembaga, dan pihak terkait lainnya. Kegiatan terpusat itu digelar selama 14 hari, mulai dari 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.
“Operasi ini melibatkan 146.701 personel gabungan, 77.637 dari personel Polri, kemudian 13.775 dari personel TNI dan 55.289 dari seluruh stakeholder terkait mulai dari Pol PP, Perhubungan, Linmas, Dinkes, Pramuka, Senkom, Pertamina, Ormas, Orari, Basarnas, Jasa Raharja, PLN, ASDP/APDEL dan Organda, Angkasa Pura, Pelindo, Damkar dan tentunya seluruh kementerian terkait lainnya,” ujar Sigit.
Dalam operasi lilin ini, Polri membuat posko pengamanan, pelayanan dan terpadu. Pada tahun ini terdapat 44.436 objek pengamanan yang terdiri dari gereja, pusat belanja, terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, bandara, objek wisata dan objek perayaan.
“Pospam yang biasanya kita bangun kita siapkan di lokasi-lokasi ibadah, tempat wisata untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar mulai dari patroli, kemudian kunjungan ke lokasi wisata, dan sebagainya,” ucap Sigit.
Lalu, terdapat 763 pos pelayanan yang bisa digunakan sebagai tempat istirahat sementara bagi pengendara. Lokasinya ada di wilayah-wilayah arteri khususnya bagi para pengguna jalan yang melaksanakan mudik atau balik.
“Termasuk juga ada layanan kesehatan, kemudian kegiatan tekayasa yang dibutuhkan apabila memang terjadi peristiwa-peristiwa yang membutuhkan rekayasa, kemudian yang paling penting adalah ada 333 pos terpadu yang tadi sepintas disampaikan oleh Bapak Menko PMK, ini adalah tempat pusat komando dan kendali operasi yang melibatkan seluruh stakeholder terkait,” tutur Sigit.
Sigit juga telah meminta kepada seluruh jajaran dan stakeholder untuk terus memantau ramalan cuaca dan imbauan dari BMKG ketika massa Nataru berlangsung. Apalagi saat musim libur panjang akhir tahun di lokasi wisata favorit masyarakat.
“Kemudian objek wisata ini juga menjadi atensi kita, sehingga kemudian rekan-rekan betul-betul harus terus bekerja sama memonitor BMKG dan kemudian menginformasikan dan bila perlu memberikan larangan kalau memang di tempat-tempat tersebut terjadi kerawanan, kerja sama dengan pemerintah daerah, kerja sama dengan stakeholder terkait,” kata Sigit.
Rapat linta sektoral ini juga membahas soal kesiapan penerapan rekayasa lalu lintas saat arus mudik dan balik Nataru. Polri sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk mencegah terjadinya kemacetan arus lalin.
Depok — Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras, S.I.K., melaksanakan kegiatan silaturahmi ke Kejaksaan Negeri Kota Depok yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Depok, Jalan Boulevard GDC Kota Kembang, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok.
Kegiatan silaturahmi ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi dan koordinasi antara Polres Metro Depok dan Kejaksaan Negeri Depok dalam penanganan perkara hukum di wilayah Kota Depok.
Dalam sambutannya, Kapolres Metro Depok KBP Abdul Waras, S.I.K. menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan silaturahmi tersebut. Ia menegaskan pentingnya kerja sama dan koordinasi yang solid antara kepolisian dan kejaksaan, khususnya dalam proses pemberkasan dan penanganan perkara.
“Alhamdulillah hari ini kami bisa bersilaturahmi di Kejaksaan Negeri Depok. Intinya kami mohon izin bantuan dan kerja samanya terkait perkara-perkara yang kami tangani di wilayah Polres Depok. Apabila terdapat kendala dalam pemberkasan maupun penanganan perkara, kami mohon bantuan dan masukan. Kami akan selalu berkoordinasi dengan pihak kejaksaan agar ke depan kita bisa terus bersinergi,” ujar Kapolres.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Depok, Arief Budiman, S.H., M.H., menyambut baik kunjungan silaturahmi tersebut. Ia menyampaikan bahwa kerja sama antara Kejaksaan Negeri Depok dan Polres Metro Depok selama ini telah berjalan dengan baik dan efektif.
“Terkait kerja sama, alhamdulillah selama ini sudah berjalan dengan baik. Kami juga memiliki forum komunikasi, sehingga sebelum berkas perkara dilimpahkan, dapat dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan penyidik terkait penanganan perkara,” ungkap Kajari.
Lebih lanjut, Arief Budiman menambahkan bahwa karakteristik masyarakat Depok yang dinamis dan aspiratif menuntut aparat penegak hukum untuk lebih responsif dan profesional. Menurutnya, sebagai daerah penyangga ibu kota, masyarakat Depok sangat berharap setiap aspirasi dapat didengar dan ditindaklanjuti dengan baik oleh seluruh unsur pemerintahan, termasuk aparat penegak hukum.
Kegiatan silaturahmi ini diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergitas antara Polres Metro Depok dan Kejaksaan Negeri Depok dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat Kota Depok.
Jakarta — Polri menegaskan kesiapan penuh dalam mengamankan dan melayani masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui Operasi Lilin 2025. Operasi ini mengusung paradigma baru pelayanan, tidak semata berfokus pada kelancaran lalu lintas, tetapi menjaga kenyamanan sosial dan spiritual masyarakat.
Kesiapan tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang dipimpin langsung oleh Kapolri bersama Menko PMK, dihadiri Wakapolri, Wakil Menteri terkait, perwakilan Panglima TNI, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, Dirut Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono, serta Plt Dirut Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana.
Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa Operasi Lilin merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat.
“Operasi Lilin bukan semata pengamanan lalu lintas. Ini adalah layanan Polri untuk menjaga kenyamanan sosial dan spiritual masyarakat, agar umat dapat beribadah dengan khusyuk dan merayakan Natal serta Tahun Baru dengan rasa aman dan damai,” ujar Wakapolri.
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat pada Natal dan Tahun Baru 2025–2026 diperkirakan mencapai 119,5 juta orang, meningkat 7,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 20 dan 24 Desember 2025, sedangkan puncak arus balik pada 28 Desember 2025 dan 4 Januari 2026.
Untuk itu, Polri bersama seluruh stakeholder akan melaksanakan Operasi Lilin 2025 selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, dengan melibatkan 146.701 personel gabungan. Polri juga menyiapkan 2.903 pos pengamanan, pelayanan, dan terpadu guna mengamankan 44.226 objek strategis, termasuk gereja, terminal, bandara, pelabuhan, pusat perbelanjaan, dan lokasi perayaan Tahun Baru.
Pemerintah turut menyiapkan berbagai stimulus kebijakan transportasi seperti diskon angkutan laut dan penyeberangan, diskon tiket kereta api 30 persen, serta diskon tiket pesawat 13–14 persen pada periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Polri juga menyiapkan rekayasa lalu lintas ganjil-genap, contraflow, dan one way yang akan diterapkan secara situasional dan terkoordinasi.
Selain itu, layanan hotline Polri 110 akan dioptimalkan mulai 22 Desember 2025 sebagai sarana pengaduan dan pelaporan masyarakat. Wakapolri menegaskan pelayanan Nataru harus mengedepankan kecepatan respons, empati, dan kepastian tindak lanjut.
Pengamanan Nataru tahun ini juga menaruh perhatian khusus pada antisipasi bencana alam, seiring prediksi BMKG terkait peningkatan curah hujan ekstrem di sejumlah wilayah. Seluruh jajaran diinstruksikan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan meningkatkan kesiapsiagaan kontinjensi.
Polri menegaskan bahwa seluruh rangkaian pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 merupakan wujud nyata kehadiran negara, melalui sinergi Polri dan seluruh unsur pemerintah, dalam memberikan rasa aman, nyaman, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat
Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam bidang keterbukaan informasi publik. Dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat RI, Polri berhasil meraih predikat Informatif dengan nilai 98,90, sekaligus menempati peringkat pertama kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LNNK).
Monev KIP merupakan agenda tahunan Komisi Informasi Pusat untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini bertujuan mendorong transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara.
Proses penilaian Monev KIP dilakukan secara sistematis dan bertahap, mulai dari pengisian kuesioner penilaian mandiri (Self-Assessment Questionnaire/SAQ), verifikasi faktual melalui uji akses dan uji petik, presentasi dan wawancara publik, hingga penetapan hasil akhir dan penganugerahan. Dalam tahapan tersebut, Komisi Informasi menilai berbagai aspek, di antaranya sarana dan prasarana layanan informasi, kualitas dan jenis informasi publik, komitmen organisasi, inovasi pelayanan, serta optimalisasi digitalisasi.
Ketua Komisi Informasi Pusat RI Dr. Donny Yoesgiantoro menyampaikan bahwa capaian Polri menunjukkan keseriusan dan konsistensi dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik.
“Nilai 98,90 dengan predikat Informatif menempatkan Polri pada kategori tertinggi. Ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga mampu menghadirkan layanan informasi publik yang berkualitas, mudah diakses, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Dr. Donny Yoesgiantoro, Senin (15/12).
Selain meraih predikat Informatif, Polri juga dinobatkan sebagai peringkat pertama kategori LNNK, mengungguli sejumlah lembaga negara nonkementerian lainnya. Capaian ini menegaskan keunggulan Polri dalam aspek keterbukaan informasi dibandingkan lembaga-lembaga setara.
Pada puncak Anugerah KIP 2025, Polri turut menerima Penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha, yaitu penghargaan tertinggi yang diberikan Komisi Informasi kepada Badan Publik Terbaik Nasional. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen Polri dalam mewujudkan transparansi dan pelayanan informasi publik yang prima.
Dr. Donny menegaskan, penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi badan publik lainnya.
“Kami berharap capaian Polri ini dapat menjadi role model bagi badan publik lain, baik di tingkat kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun badan publik lainnya, untuk terus memperkuat keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya.
Depok – Kapolres Metro Depok KBP Abdul Waras, S.I.K melaksanakan kegiatan silaturahmi dan makan siang bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pokja Media Polres Metro Depok, serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, pada Senin, 15 Desember 2025, pukul 13.00 WIB hingga 14.45 WIB. Kegiatan berlangsung di RM Kari Minang, Jalan Tole Iskandar, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dan diikuti sekitar 30 orang insan media.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Metro Depok AKBP Akmal, S.H., S.I.K, para Pejabat Utama (PJU) Polres Metro Depok, para Kapolsek jajaran Polres Metro Depok, Ketua PWI Kota Depok Rusdi Nurdiansyah, serta Ketua Pokja Media Kota Depok Rizky Tri Ruspanji alias Iyung, bersama perwakilan wartawan dari berbagai media.
Dalam sambutannya, Kapolres Metro Depok KBP Abdul Waras, S.I.K menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh insan media yang telah hadir. Kapolres berharap kegiatan makan siang bersama ini dapat semakin mempererat tali silaturahmi dan komunikasi antara Polres Metro Depok dengan media.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media atau wartawan yang telah hadir. Melalui kegiatan ini, saya berharap rekan-rekan media dapat terus menjalankan tugas secara profesional dan menyajikan pemberitaan yang baik, sehingga hubungan komunikasi dan silaturahmi antara Polres Metro Depok dan media di Kota Depok dapat berjalan selaras dan sejalan,” ujar Kapolres.
Sementara itu, Wakapolres Metro Depok AKBP Akmal, S.H., S.I.K dalam sambutannya juga mengucapkan terima kasih kepada para wartawan yang hadir. Ia menyampaikan bahwa meskipun hubungan kepolisian dan media terjalin dekat, profesionalisme dalam bekerja tetap harus dijaga.
“Kita berteman dekat, namun teman-teman media tetap harus bekerja secara profesional dengan pemberitaan yang baik. Mari kita sama-sama memberikan ide dan gagasan yang positif demi kebaikan bersama,” ungkap Wakapolres.
Ketua Pokja Media Kota Depok Rizky Tri Ruspanji alias Iyung menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari jajaran Polres Metro Depok. Ia menjelaskan bahwa wartawan yang tergabung dalam Pokja, PWI, maupun IJTI pada umumnya telah memiliki sertifikasi, sehingga profesionalisme dan kredibilitas dalam peliputan dapat dipertanggungjawabkan.
“Semoga melalui pertemuan ini, tali silaturahmi antara media dan Kepolisian, khususnya Polres Metro Depok, dapat semakin erat dan terjaga dengan baik,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua PWI Kota Depok Rusdi Nurdiansyah mengungkapkan bahwa hubungan kemitraan antara Kapolres dan insan pers selama ini telah terjalin dengan sangat baik. Ia berharap sinergi yang positif ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.
“Saya berharap wartawan yang ada di Kota Depok dapat terus bersinergi dengan Kapolres dan Polres Metro Depok, sehingga terjalin silaturahmi dan kerja sama yang baik demi kemajuan Kota Depok,” tutupnya.
Melalui kegiatan silaturahmi ini, diharapkan hubungan kemitraan antara Polres Metro Depok dan insan pers di Kota Depok semakin solid, harmonis, dan saling mendukung dalam penyampaian informasi yang edukatif dan konstruktif kepada masyarakat.
Tapanuli Tengah – Di tengah upaya pemulihan pascabencana alam yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) melalui Polres Tapanuli Tengah menunjukkan kepedulian yang nyata melalui program Service Motor Gratis bagi warga yang terdampak.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 11 Desember 2025 ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si., sebagai wujud hadirnya Polri bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang ikut merasakan duka dan kesulitan yang dialami warga.
Sejak pagi, sejumlah warga datang ke tiga lokasi bengkel yang dibuka khusus untuk program ini: Bengkel Jonatan Servis Motor di Jalan Prof. Dr. M. Hazairin Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan, Honda Service di Pos Lantas Pandan Jalan P. Sidimpuan Kelurahan Sibuluan Baru Kecamatan Pandan, serta Usaha Baru Service Motor di Kecamatan Barus.
Sebagian dari mereka membawa motor yang rusak akibat terendam banjir, sebagian lainnya datang karena tidak lagi memiliki dana untuk melakukan servis setelah seluruh tabungan mereka habis untuk kebutuhan mendesak. Di tengah kondisi sulit itu, kehadiran layanan gratis dari Polri menjadi harapan baru bagi warga.
Program ini menyediakan berbagai layanan mulai dari ganti oli, ganti busi, ganti filter hingga servis ringan, seluruhnya diberikan tanpa memungut biaya. Layanan ini direncanakan berlangsung selama 2 hingga 4 minggu, dengan harapan agar lebih banyak warga dapat terbantu.
Bagi masyarakat Tapteng, kendaraan bukan sekadar alat transportasi, tetapi juga “penggerak kehidupan”—dipakai untuk bekerja, mengantar anak sekolah, berjualan, hingga mengangkut kebutuhan sehari-hari. Karena itu, memperbaiki kendaraan warga berarti membantu mereka bangkit kembali.
Di tengah aktivitas layanan, Kapolres Tapteng tampak menyapa dan berbincang dengan warga, menanyakan kondisi mereka, dan memastikan proses servis berjalan lancar. Sentuhan kemanusiaan yang ditunjukkan membuat warga merasa diperhatikan dan tidak dibiarkan berjuang sendirian.
Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si. mengatakan bahwa program ini dilaksanakan sebagai bentuk empati Polri terhadap warga yang tengah berusaha memulihkan hidup mereka.
“Program servis motor gratis ini kami laksanakan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pascabencana. Kami memahami bahwa banyak warga yang kehilangan harta benda, pekerjaan, bahkan tempat tinggal. Karena itu, Polri ingin hadir bukan hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga memberikan harapan agar masyarakat bisa bangkit. Mobilitas harus pulih, ekonomi harus bergerak, dan kita harus saling menguatkan,” ujar AKBP Wahyu Endrajaya.
Ia juga menegaskan bahwa dukungan ini tidak hanya untuk warga, tetapi juga bagi bengkel-bengkel lokal yang sempat berhenti beroperasi akibat bencana. Dengan melibatkan bengkel setempat, Polres Tapteng berharap roda ekonomi setempat dapat berputar kembali dan para pengusaha kecil kembali mendapatkan penghasilan.
Melalui program ini, Polres Tapanuli Tengah ingin memastikan bahwa masyarakat tidak menghadapi masa sulit ini sendirian. Polri hadir, membantu, mendengar, dan bekerja bersama masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan.
Lembang, Jawa Barat — Polri memperlihatkan langkah besar menuju transformasi teknologi melalui kegiatan Bedah Buku Teknologi Kepolisian: “Automasi dalam Dinamika Keamanan Modern” karya Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., yang tahun ini disertai dengan Expo Pameran Teknologi Kepolisian yang dilaksanakan Kamis, 11 Desember 2025, pukul 13.00 WIB di Gedung Utaryo Sespim Lemdiklat Polri. Dari Lembang, pusat pembentukan kepemimpinan Polri, institusi ini menegaskan bahwa reformasi dan modernisasi teknologi merupakan kebutuhan mendesak di tengah tantangan keamanan modern dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.
Wakapolri dalam sambutannya menegaskan bahwa Polri harus bergerak cepat mengejar perkembangan teknologi global. Polri bersama Aslog tengah menyiapkan fondasi industri keamanan nasional, agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi luar tetapi mampu memproduksi teknologi kepolisian secara mandiri. “Teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis agar Polri lebih profesional dan presisi dalam melayani masyarakat,” tegas Wakapolri. Ia menambahkan bahwa peserta pendidikan Sespim adalah calon pemimpin yang harus memiliki cara pandang futuristik dan keberanian untuk melakukan terobosan.
Expo teknologi yang digelar bersamaan menghadirkan berbagai perangkat dan inovasi modern yang sudah mulai diterapkan Polri saat ini. Mulai dari drone udara untuk pemantauan dan evakuasi, robot taktis untuk situasi berbahaya, robot K9 untuk pencarian, sistem komunikasi portabel anti-jammer seperti WonTech, hingga platform analitik berbasis data. Pameran ini menjadi bukti nyata bahwa Polri bukan hanya berbicara tentang transformasi, tetapi benar-benar mengimplementasikannya dalam tugas operasional.
Para penanggap memberikan pandangan strategis yang memperkaya arah perubahan Polri. Ir. Dr. Hendy, pakar rekayasa teknologi, menegaskan bahwa kepolisian dunia bergerak dari pendekatan reaktif menuju prediktif. Di tengah maraknya kejahatan digital, penipuan berbasis AI, serta ancaman siber lintas negara, Polri harus mengembangkan teknologi prediktif berbasis data dan kecerdasan buatan secara bertahap dan realistis. Ia menekankan perlunya peta jalan 10 tahun, penguatan regulasi, perlindungan privasi, serta pembangunan SDM teknologi yang berkelanjutan. “Teknologi harus memberikan dampak sosial bagi masyarakat, bukan hanya menjadi jargon,” ujarnya.
Dalam diskusi panel, pemimpin Polri dan para pakar eksternal menyoroti pentingnya peningkatan profesionalisme penyidik yang tingkat sertifikasinya masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Reformasi ini menjadi fundamental dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum dan membangun kepercayaan publik. Diskusi juga menekankan perlunya memperkuat talenta digital Polri, mempersiapkan generasi yang melek teknologi, serta memperluas kerja sama akademik dan industri agar Polri tidak tertinggal dari kecepatan perubahan generasi saat ini.
Dari sisi akademisi, Prof. Dr. Kemal Nazaruddin Siregar menilai buku Wakapolri sebagai salah satu fondasi penting dalam membangun digital policing Indonesia. Ia menegaskan bahwa Polri harus naik kelas menjadi inovator dan produsen teknologi, bukan hanya pengguna. Namun ia mengingatkan bahwa transformasi digital harus tetap menjaga sisi humanis kepolisian. “Teknologi harus memperkuat kepercayaan masyarakat, bukan mengikisnya,” ujarnya.
Kegiatan Bedah Buku dan Expo Teknologi di Lembang hari ini memperlihatkan komitmen kuat Polri melakukan lompatan besar dalam transformasi teknologi. Pemanfaatan AI, robotika, drone, sistem komunikasi modern, penguatan data, serta peningkatan kapasitas penyidik menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Polri yang lebih responsif, profesional, dan presisi.
Menutup kegiatan, Wakapolri menyampaikan pesan tegas: “Ini era baru bagi Polri. Kita sedang membangun fondasi kepolisian yang modern, mandiri dalam teknologi, dan semakin dipercaya oleh masyarakat.”
Dari Lembang, Polri menegaskan bahwa masa depan kepolisian Indonesia sedang dibangun hari ini—lebih modern, presisi, humanis, dan berdaulat teknologi.
Bener Meriah — Polda Aceh melalui Tim 2 Search and Rescue (SAR) Satbrimob kembali melakukan aksi kemanusiaan dengan menerobos wilayah terisolir di Desa Rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, untuk memberikan bantuan darurat kepada masyarakat terdampak bencana.
Kegiatan yang berlangsung hari Rabu dengan melibatkan 10 personel, yang melakukan perjalanan menuju lokasi dengan medan yang cukup berat demi memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Setibanya di Desa Rusip, Tim SAR Satbrimob melaksanakan sejumlah operasi kemanusiaan, antara lain pencarian dan pertolongan (search and rescue) terhadap warga yang membutuhkan, pemberian layanan kesehatan, serta penguatan akses komunikasi melalui jaringan Starlink untuk mendukung koordinasi penanganan darurat.
Selain itu, personel Brimob melakukan dialog langsung dengan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak seperti pelayanan medis, akses logistik, serta pemulihan komunikasi. Masyarakat Rusip menyambut positif kehadiran personel Brimob yang dinilai sangat membantu di tengah keterbatasan akses.
Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto, S.I.K., menegaskan bahwa langkah cepat Brimob merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang sedang membutuhkan.
“Polda Aceh memastikan seluruh jajaran, termasuk Satbrimob, selalu hadir dan bergerak cepat membantu warga, terutama di wilayah terisolir seperti Desa Rusip. Prioritas kami adalah keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan mendesak mereka,” ujar Kombes Pol Joko.
Ia menambahkan bahwa personel Brimob akan terus bersiaga di lokasi hingga situasi di wilayah tersebut benar-benar pulih.
“Kami terus memonitor secara langsung perkembangan di lapangan. Operasi kemanusiaan ini akan berlanjut sampai akses dan situasi kembali normal, sehingga masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa,” jelasnya.
Kehadiran Tim SAR Satbrimob Polda Aceh memberikan dampak signifikan bagi warga,”tutup Kabid Humas.”
