Category: Uncategorized

Depok — Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras, S.I.K., melaksanakan kegiatan silaturahmi ke Kejaksaan Negeri Kota Depok yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Depok, Jalan Boulevard GDC Kota Kembang, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok.

Kegiatan silaturahmi ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi dan koordinasi antara Polres Metro Depok dan Kejaksaan Negeri Depok dalam penanganan perkara hukum di wilayah Kota Depok.

Dalam sambutannya, Kapolres Metro Depok KBP Abdul Waras, S.I.K. menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan silaturahmi tersebut. Ia menegaskan pentingnya kerja sama dan koordinasi yang solid antara kepolisian dan kejaksaan, khususnya dalam proses pemberkasan dan penanganan perkara.

“Alhamdulillah hari ini kami bisa bersilaturahmi di Kejaksaan Negeri Depok. Intinya kami mohon izin bantuan dan kerja samanya terkait perkara-perkara yang kami tangani di wilayah Polres Depok. Apabila terdapat kendala dalam pemberkasan maupun penanganan perkara, kami mohon bantuan dan masukan. Kami akan selalu berkoordinasi dengan pihak kejaksaan agar ke depan kita bisa terus bersinergi,” ujar Kapolres.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Depok, Arief Budiman, S.H., M.H., menyambut baik kunjungan silaturahmi tersebut. Ia menyampaikan bahwa kerja sama antara Kejaksaan Negeri Depok dan Polres Metro Depok selama ini telah berjalan dengan baik dan efektif.

“Terkait kerja sama, alhamdulillah selama ini sudah berjalan dengan baik. Kami juga memiliki forum komunikasi, sehingga sebelum berkas perkara dilimpahkan, dapat dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan penyidik terkait penanganan perkara,” ungkap Kajari.

Lebih lanjut, Arief Budiman menambahkan bahwa karakteristik masyarakat Depok yang dinamis dan aspiratif menuntut aparat penegak hukum untuk lebih responsif dan profesional. Menurutnya, sebagai daerah penyangga ibu kota, masyarakat Depok sangat berharap setiap aspirasi dapat didengar dan ditindaklanjuti dengan baik oleh seluruh unsur pemerintahan, termasuk aparat penegak hukum.

Kegiatan silaturahmi ini diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergitas antara Polres Metro Depok dan Kejaksaan Negeri Depok dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat Kota Depok.

Jakarta — Polri menegaskan kesiapan penuh dalam mengamankan dan melayani masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui Operasi Lilin 2025. Operasi ini mengusung paradigma baru pelayanan, tidak semata berfokus pada kelancaran lalu lintas, tetapi menjaga kenyamanan sosial dan spiritual masyarakat.

Kesiapan tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang dipimpin langsung oleh Kapolri bersama Menko PMK, dihadiri Wakapolri, Wakil Menteri terkait, perwakilan Panglima TNI, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, Dirut Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono, serta Plt Dirut Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa Operasi Lilin merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat.

“Operasi Lilin bukan semata pengamanan lalu lintas. Ini adalah layanan Polri untuk menjaga kenyamanan sosial dan spiritual masyarakat, agar umat dapat beribadah dengan khusyuk dan merayakan Natal serta Tahun Baru dengan rasa aman dan damai,” ujar Wakapolri.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat pada Natal dan Tahun Baru 2025–2026 diperkirakan mencapai 119,5 juta orang, meningkat 7,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 20 dan 24 Desember 2025, sedangkan puncak arus balik pada 28 Desember 2025 dan 4 Januari 2026.

Untuk itu, Polri bersama seluruh stakeholder akan melaksanakan Operasi Lilin 2025 selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, dengan melibatkan 146.701 personel gabungan. Polri juga menyiapkan 2.903 pos pengamanan, pelayanan, dan terpadu guna mengamankan 44.226 objek strategis, termasuk gereja, terminal, bandara, pelabuhan, pusat perbelanjaan, dan lokasi perayaan Tahun Baru.

Pemerintah turut menyiapkan berbagai stimulus kebijakan transportasi seperti diskon angkutan laut dan penyeberangan, diskon tiket kereta api 30 persen, serta diskon tiket pesawat 13–14 persen pada periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Polri juga menyiapkan rekayasa lalu lintas ganjil-genap, contraflow, dan one way yang akan diterapkan secara situasional dan terkoordinasi.

Selain itu, layanan hotline Polri 110 akan dioptimalkan mulai 22 Desember 2025 sebagai sarana pengaduan dan pelaporan masyarakat. Wakapolri menegaskan pelayanan Nataru harus mengedepankan kecepatan respons, empati, dan kepastian tindak lanjut.

Pengamanan Nataru tahun ini juga menaruh perhatian khusus pada antisipasi bencana alam, seiring prediksi BMKG terkait peningkatan curah hujan ekstrem di sejumlah wilayah. Seluruh jajaran diinstruksikan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan meningkatkan kesiapsiagaan kontinjensi.

Polri menegaskan bahwa seluruh rangkaian pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 merupakan wujud nyata kehadiran negara, melalui sinergi Polri dan seluruh unsur pemerintah, dalam memberikan rasa aman, nyaman, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam bidang keterbukaan informasi publik. Dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat RI, Polri berhasil meraih predikat Informatif dengan nilai 98,90, sekaligus menempati peringkat pertama kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LNNK).

Monev KIP merupakan agenda tahunan Komisi Informasi Pusat untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini bertujuan mendorong transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara.

Proses penilaian Monev KIP dilakukan secara sistematis dan bertahap, mulai dari pengisian kuesioner penilaian mandiri (Self-Assessment Questionnaire/SAQ), verifikasi faktual melalui uji akses dan uji petik, presentasi dan wawancara publik, hingga penetapan hasil akhir dan penganugerahan. Dalam tahapan tersebut, Komisi Informasi menilai berbagai aspek, di antaranya sarana dan prasarana layanan informasi, kualitas dan jenis informasi publik, komitmen organisasi, inovasi pelayanan, serta optimalisasi digitalisasi.

Ketua Komisi Informasi Pusat RI Dr. Donny Yoesgiantoro menyampaikan bahwa capaian Polri menunjukkan keseriusan dan konsistensi dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik.

“Nilai 98,90 dengan predikat Informatif menempatkan Polri pada kategori tertinggi. Ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga mampu menghadirkan layanan informasi publik yang berkualitas, mudah diakses, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Dr. Donny Yoesgiantoro, Senin (15/12).

Selain meraih predikat Informatif, Polri juga dinobatkan sebagai peringkat pertama kategori LNNK, mengungguli sejumlah lembaga negara nonkementerian lainnya. Capaian ini menegaskan keunggulan Polri dalam aspek keterbukaan informasi dibandingkan lembaga-lembaga setara.

Pada puncak Anugerah KIP 2025, Polri turut menerima Penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha, yaitu penghargaan tertinggi yang diberikan Komisi Informasi kepada Badan Publik Terbaik Nasional. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen Polri dalam mewujudkan transparansi dan pelayanan informasi publik yang prima.

Dr. Donny menegaskan, penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi badan publik lainnya.

“Kami berharap capaian Polri ini dapat menjadi role model bagi badan publik lain, baik di tingkat kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun badan publik lainnya, untuk terus memperkuat keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya.

Depok – Kapolres Metro Depok KBP Abdul Waras, S.I.K melaksanakan kegiatan silaturahmi dan makan siang bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pokja Media Polres Metro Depok, serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, pada Senin, 15 Desember 2025, pukul 13.00 WIB hingga 14.45 WIB. Kegiatan berlangsung di RM Kari Minang, Jalan Tole Iskandar, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dan diikuti sekitar 30 orang insan media.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Metro Depok AKBP Akmal, S.H., S.I.K, para Pejabat Utama (PJU) Polres Metro Depok, para Kapolsek jajaran Polres Metro Depok, Ketua PWI Kota Depok Rusdi Nurdiansyah, serta Ketua Pokja Media Kota Depok Rizky Tri Ruspanji alias Iyung, bersama perwakilan wartawan dari berbagai media.

Dalam sambutannya, Kapolres Metro Depok KBP Abdul Waras, S.I.K menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh insan media yang telah hadir. Kapolres berharap kegiatan makan siang bersama ini dapat semakin mempererat tali silaturahmi dan komunikasi antara Polres Metro Depok dengan media.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media atau wartawan yang telah hadir. Melalui kegiatan ini, saya berharap rekan-rekan media dapat terus menjalankan tugas secara profesional dan menyajikan pemberitaan yang baik, sehingga hubungan komunikasi dan silaturahmi antara Polres Metro Depok dan media di Kota Depok dapat berjalan selaras dan sejalan,” ujar Kapolres.

Sementara itu, Wakapolres Metro Depok AKBP Akmal, S.H., S.I.K dalam sambutannya juga mengucapkan terima kasih kepada para wartawan yang hadir. Ia menyampaikan bahwa meskipun hubungan kepolisian dan media terjalin dekat, profesionalisme dalam bekerja tetap harus dijaga.

“Kita berteman dekat, namun teman-teman media tetap harus bekerja secara profesional dengan pemberitaan yang baik. Mari kita sama-sama memberikan ide dan gagasan yang positif demi kebaikan bersama,” ungkap Wakapolres.

Ketua Pokja Media Kota Depok Rizky Tri Ruspanji alias Iyung menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari jajaran Polres Metro Depok. Ia menjelaskan bahwa wartawan yang tergabung dalam Pokja, PWI, maupun IJTI pada umumnya telah memiliki sertifikasi, sehingga profesionalisme dan kredibilitas dalam peliputan dapat dipertanggungjawabkan.

“Semoga melalui pertemuan ini, tali silaturahmi antara media dan Kepolisian, khususnya Polres Metro Depok, dapat semakin erat dan terjaga dengan baik,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua PWI Kota Depok Rusdi Nurdiansyah mengungkapkan bahwa hubungan kemitraan antara Kapolres dan insan pers selama ini telah terjalin dengan sangat baik. Ia berharap sinergi yang positif ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Saya berharap wartawan yang ada di Kota Depok dapat terus bersinergi dengan Kapolres dan Polres Metro Depok, sehingga terjalin silaturahmi dan kerja sama yang baik demi kemajuan Kota Depok,” tutupnya.

Melalui kegiatan silaturahmi ini, diharapkan hubungan kemitraan antara Polres Metro Depok dan insan pers di Kota Depok semakin solid, harmonis, dan saling mendukung dalam penyampaian informasi yang edukatif dan konstruktif kepada masyarakat.

Tapanuli Tengah – Di tengah upaya pemulihan pascabencana alam yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) melalui Polres Tapanuli Tengah menunjukkan kepedulian yang nyata melalui program Service Motor Gratis bagi warga yang terdampak.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 11 Desember 2025 ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si., sebagai wujud hadirnya Polri bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang ikut merasakan duka dan kesulitan yang dialami warga.

Sejak pagi, sejumlah warga datang ke tiga lokasi bengkel yang dibuka khusus untuk program ini: Bengkel Jonatan Servis Motor di Jalan Prof. Dr. M. Hazairin Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan, Honda Service di Pos Lantas Pandan Jalan P. Sidimpuan Kelurahan Sibuluan Baru Kecamatan Pandan, serta Usaha Baru Service Motor di Kecamatan Barus.

Sebagian dari mereka membawa motor yang rusak akibat terendam banjir, sebagian lainnya datang karena tidak lagi memiliki dana untuk melakukan servis setelah seluruh tabungan mereka habis untuk kebutuhan mendesak. Di tengah kondisi sulit itu, kehadiran layanan gratis dari Polri menjadi harapan baru bagi warga.

Program ini menyediakan berbagai layanan mulai dari ganti oli, ganti busi, ganti filter hingga servis ringan, seluruhnya diberikan tanpa memungut biaya. Layanan ini direncanakan berlangsung selama 2 hingga 4 minggu, dengan harapan agar lebih banyak warga dapat terbantu.

Bagi masyarakat Tapteng, kendaraan bukan sekadar alat transportasi, tetapi juga “penggerak kehidupan”—dipakai untuk bekerja, mengantar anak sekolah, berjualan, hingga mengangkut kebutuhan sehari-hari. Karena itu, memperbaiki kendaraan warga berarti membantu mereka bangkit kembali.

Di tengah aktivitas layanan, Kapolres Tapteng tampak menyapa dan berbincang dengan warga, menanyakan kondisi mereka, dan memastikan proses servis berjalan lancar. Sentuhan kemanusiaan yang ditunjukkan membuat warga merasa diperhatikan dan tidak dibiarkan berjuang sendirian.

Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si. mengatakan bahwa program ini dilaksanakan sebagai bentuk empati Polri terhadap warga yang tengah berusaha memulihkan hidup mereka.

“Program servis motor gratis ini kami laksanakan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pascabencana. Kami memahami bahwa banyak warga yang kehilangan harta benda, pekerjaan, bahkan tempat tinggal. Karena itu, Polri ingin hadir bukan hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga memberikan harapan agar masyarakat bisa bangkit. Mobilitas harus pulih, ekonomi harus bergerak, dan kita harus saling menguatkan,” ujar AKBP Wahyu Endrajaya.

Ia juga menegaskan bahwa dukungan ini tidak hanya untuk warga, tetapi juga bagi bengkel-bengkel lokal yang sempat berhenti beroperasi akibat bencana. Dengan melibatkan bengkel setempat, Polres Tapteng berharap roda ekonomi setempat dapat berputar kembali dan para pengusaha kecil kembali mendapatkan penghasilan.

Melalui program ini, Polres Tapanuli Tengah ingin memastikan bahwa masyarakat tidak menghadapi masa sulit ini sendirian. Polri hadir, membantu, mendengar, dan bekerja bersama masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan.

Lembang, Jawa Barat — Polri memperlihatkan langkah besar menuju transformasi teknologi melalui kegiatan Bedah Buku Teknologi Kepolisian: “Automasi dalam Dinamika Keamanan Modern” karya Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., yang tahun ini disertai dengan Expo Pameran Teknologi Kepolisian yang dilaksanakan Kamis, 11 Desember 2025, pukul 13.00 WIB di Gedung Utaryo Sespim Lemdiklat Polri. Dari Lembang, pusat pembentukan kepemimpinan Polri, institusi ini menegaskan bahwa reformasi dan modernisasi teknologi merupakan kebutuhan mendesak di tengah tantangan keamanan modern dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Wakapolri dalam sambutannya menegaskan bahwa Polri harus bergerak cepat mengejar perkembangan teknologi global. Polri bersama Aslog tengah menyiapkan fondasi industri keamanan nasional, agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi luar tetapi mampu memproduksi teknologi kepolisian secara mandiri. “Teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis agar Polri lebih profesional dan presisi dalam melayani masyarakat,” tegas Wakapolri. Ia menambahkan bahwa peserta pendidikan Sespim adalah calon pemimpin yang harus memiliki cara pandang futuristik dan keberanian untuk melakukan terobosan.

Expo teknologi yang digelar bersamaan menghadirkan berbagai perangkat dan inovasi modern yang sudah mulai diterapkan Polri saat ini. Mulai dari drone udara untuk pemantauan dan evakuasi, robot taktis untuk situasi berbahaya, robot K9 untuk pencarian, sistem komunikasi portabel anti-jammer seperti WonTech, hingga platform analitik berbasis data. Pameran ini menjadi bukti nyata bahwa Polri bukan hanya berbicara tentang transformasi, tetapi benar-benar mengimplementasikannya dalam tugas operasional.

Para penanggap memberikan pandangan strategis yang memperkaya arah perubahan Polri. Ir. Dr. Hendy, pakar rekayasa teknologi, menegaskan bahwa kepolisian dunia bergerak dari pendekatan reaktif menuju prediktif. Di tengah maraknya kejahatan digital, penipuan berbasis AI, serta ancaman siber lintas negara, Polri harus mengembangkan teknologi prediktif berbasis data dan kecerdasan buatan secara bertahap dan realistis. Ia menekankan perlunya peta jalan 10 tahun, penguatan regulasi, perlindungan privasi, serta pembangunan SDM teknologi yang berkelanjutan. “Teknologi harus memberikan dampak sosial bagi masyarakat, bukan hanya menjadi jargon,” ujarnya.

Dalam diskusi panel, pemimpin Polri dan para pakar eksternal menyoroti pentingnya peningkatan profesionalisme penyidik yang tingkat sertifikasinya masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Reformasi ini menjadi fundamental dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum dan membangun kepercayaan publik. Diskusi juga menekankan perlunya memperkuat talenta digital Polri, mempersiapkan generasi yang melek teknologi, serta memperluas kerja sama akademik dan industri agar Polri tidak tertinggal dari kecepatan perubahan generasi saat ini.

Dari sisi akademisi, Prof. Dr. Kemal Nazaruddin Siregar menilai buku Wakapolri sebagai salah satu fondasi penting dalam membangun digital policing Indonesia. Ia menegaskan bahwa Polri harus naik kelas menjadi inovator dan produsen teknologi, bukan hanya pengguna. Namun ia mengingatkan bahwa transformasi digital harus tetap menjaga sisi humanis kepolisian. “Teknologi harus memperkuat kepercayaan masyarakat, bukan mengikisnya,” ujarnya.

Kegiatan Bedah Buku dan Expo Teknologi di Lembang hari ini memperlihatkan komitmen kuat Polri melakukan lompatan besar dalam transformasi teknologi. Pemanfaatan AI, robotika, drone, sistem komunikasi modern, penguatan data, serta peningkatan kapasitas penyidik menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Polri yang lebih responsif, profesional, dan presisi.

Menutup kegiatan, Wakapolri menyampaikan pesan tegas: “Ini era baru bagi Polri. Kita sedang membangun fondasi kepolisian yang modern, mandiri dalam teknologi, dan semakin dipercaya oleh masyarakat.”

Dari Lembang, Polri menegaskan bahwa masa depan kepolisian Indonesia sedang dibangun hari ini—lebih modern, presisi, humanis, dan berdaulat teknologi.

Bener Meriah — Polda Aceh melalui Tim 2 Search and Rescue (SAR) Satbrimob kembali melakukan aksi kemanusiaan dengan menerobos wilayah terisolir di Desa Rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, untuk memberikan bantuan darurat kepada masyarakat terdampak bencana.

Kegiatan yang berlangsung hari Rabu dengan melibatkan 10 personel, yang melakukan perjalanan menuju lokasi dengan medan yang cukup berat demi memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Setibanya di Desa Rusip, Tim SAR Satbrimob melaksanakan sejumlah operasi kemanusiaan, antara lain pencarian dan pertolongan (search and rescue) terhadap warga yang membutuhkan, pemberian layanan kesehatan, serta penguatan akses komunikasi melalui jaringan Starlink untuk mendukung koordinasi penanganan darurat.

Selain itu, personel Brimob melakukan dialog langsung dengan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak seperti pelayanan medis, akses logistik, serta pemulihan komunikasi. Masyarakat Rusip menyambut positif kehadiran personel Brimob yang dinilai sangat membantu di tengah keterbatasan akses.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto, S.I.K., menegaskan bahwa langkah cepat Brimob merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang sedang membutuhkan.

“Polda Aceh memastikan seluruh jajaran, termasuk Satbrimob, selalu hadir dan bergerak cepat membantu warga, terutama di wilayah terisolir seperti Desa Rusip. Prioritas kami adalah keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan mendesak mereka,” ujar Kombes Pol Joko.

Ia menambahkan bahwa personel Brimob akan terus bersiaga di lokasi hingga situasi di wilayah tersebut benar-benar pulih.

“Kami terus memonitor secara langsung perkembangan di lapangan. Operasi kemanusiaan ini akan berlanjut sampai akses dan situasi kembali normal, sehingga masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa,” jelasnya.

Kehadiran Tim SAR Satbrimob Polda Aceh memberikan dampak signifikan bagi warga,”tutup Kabid Humas.”

Kamis, 11 Desember 2025 | Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan

Polri kembali melangkah maju dalam meningkatkan mutu pelayanan publik bidang penyidikan dengan meresmikan Gedung Sertifikasi Jarak Jauh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri dan melaksanakan Kick-Off Perdana Sertifikasi Jarak Jauh bagi Penyidik dan Penyidik Pembantu Polri. Program ini menjadi bagian penting dari percepatan Transformasi Polri, yang diarahkan untuk memperkuat profesionalisme penyidik sekaligus menjawab tuntutan masyarakat atas layanan penegakan hukum yang lebih akuntabel dan adaptif.

Acara ini turut dihadiri mitra strategis Polri dari kementerian/lembaga, yakni Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Ir. Afriansyah Noor, M.Si.; Kepala BNSP RI Syamsi Hari, S.E., M.M.; dan Asesor Lisensi BNSP Ade Syaekudin, S.H., M.M. Kehadiran mereka menegaskan bahwa peningkatan kompetensi penyidik merupakan agenda penting negara dalam memperkuat kualitas pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI menekankan bahwa sertifikasi kompetensi bagi penyidik merupakan amanat regulasi sekaligus instrumen penting dalam menjamin kualitas kinerja aparatur penegak hukum. Ia menjelaskan bahwa Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ) adalah inovasi strategis yang mampu menjangkau personel di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, dengan tetap memastikan asesmen dilakukan secara valid, andal, adil, dan berbasis bukti sesuai standar BNSP. Wamenaker menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi, penguatan asesor, serta perencanaan pengembangan SDM secara berkelanjutan adalah kunci keberhasilan program ini.

Sementara itu, Kepala BNSP RI menjelaskan bahwa pelaksanaan SJJ berlandaskan Keputusan Ketua BNSP Nomor KEP.2759/BNSP/XI/2025. Sertifikasi mencakup sembilan skema, mulai dari tindak pidana umum, pencucian uang, siber, korupsi, narkotika, hingga kompetensi pendidik Polri. Meski dilakukan secara daring, proses asesmen tetap dijaga integritasnya melalui pengawasan berlapis dan sistem digital yang aman. Ia menegaskan bahwa asesmen berbasis portofolio ini selaras dengan praktik internasional dan menjadi bagian dari upaya nasional meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang tahun ini telah mencatat capaian signifikan.

Pada kesempatan tersebut, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa percepatan sertifikasi ini merupakan jawaban Polri terhadap ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap kualitas penanganan perkara.

“Sertifikasi Jarak Jauh ini bukan hanya program internal Polri, tetapi kebutuhan mendesak untuk memastikan setiap penyidik memiliki standar kompetensi yang sama, modern, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan profesional — dan Polri menjawabnya melalui standardisasi kompetensi yang lebih kuat berbasis regulasi nasional.”

Ia menambahkan bahwa Polri kini memasuki fase penting dengan segera diberlakukannya KUHAP dan KUHP baru, yang menuntut penyidik semakin memahami standar pembuktian, prosedur modern, serta memanfaatkan teknologi dalam setiap tahapan penyidikan. Menurutnya, penerapan SJJ memungkinkan sertifikasi dilakukan secara masif tanpa mengganggu operasional harian di lapangan sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Dalam laporannya, Karorenmin Bareskrim Polri Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid, S.I.K., memaparkan bahwa pembangunan gedung ini berangkat dari kebutuhan strategis peningkatan kapasitas penyidik dan percepatan digitalisasi proses pembinaan SDM Polri. Gedung baru ini dilengkapi fasilitas uji berbasis komputer, command center terintegrasi, ruang asesor sesuai standar BNSP, ruang telekonferensi multimode, serta pusat data dengan sistem cadangan harian. Sertifikasi perdana melalui SJJ telah diikuti enam Polda wilayah timur, mulai dari Papua hingga Maluku Utara, yang terhubung secara real-time dengan asesor LSP Polri.

Peresmian gedung serta pelaksanaan SJJ ini menandai tonggak penting dalam komitmen Polri menghadirkan layanan penegakan hukum yang lebih modern, transparan, dan terpercaya. Melalui sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP, Polri memastikan bahwa peningkatan profesionalisme penyidik bukan hanya kebutuhan organisasi, tetapi kepentingan publik yang harus segera diwujudkan.

Jakarta – Pelayanan di Gedung BPKB Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat. Para pemohon menilai proses administrasi kendaraan saat ini semakin cepat, tepat, serta didukung oleh petugas yang ramah dan profesional, Rabu (10/12/2025).

Salah satu pemohon, Indra Permana, yang tengah mengurus proses balik nama BPKB, mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan.

“Alhamdulillah pelayanannya cukup baik. Petugasnya ramah, tidak ada kendala berarti, dan tidak ada saran khusus karena semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah,” ujarnya.

Pamin Pelayanan, Ipda Titie Darmayanti Br. Debataraja, mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan sistem yang lebih modern, transparan, dan humanis.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan cepat, tepat, dan humanis. Seluruh proses kini sudah berbasis digital, mulai dari verifikasi dokumen, antrean elektronik, hingga pembayaran biaya administrasi,” jelasnya.

Saat ini, proses pengurusan BPKB dilakukan secara terintegrasi. Pemohon cukup menyiapkan berkas persyaratan, melakukan verifikasi awal, mengisi data melalui e-form, serta menyelesaikan pembayaran sesuai tarif PNBP di loket bank. Selain itu, pemohon dapat memantau langsung data kendaraan dan identitas pada layar monitor sebelum menunggu jadwal pengambilan BPKB, sehingga proses menjadi lebih transparan.

Dengan layanan yang lebih modern, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, Ditlantas Polda Metro Jaya terus membuktikan komitmennya dalam menyediakan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan terpercaya bagi seluruh pemohon.

Jakarta – Satpas SIM Polda Metro Jaya Daan Mogot kembali mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Sejumlah pemohon mengaku senang setelah dinyatakan lulus ujian teori Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai prosedur yang berlaku, Rabu (10/12/2025).

Salah satu pemohon, Bonar Pakpahan, yang mewakili lima orang penyandang disabilitas, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada petugas Satpas atas pelayanan yang diterima.

“Selamat pagi untuk Satpas SIM Daan Mogot. Saya Bonar Pakpahan mengucapkan terima kasih buat seluruh petugas yang telah membantu kami para disabilitas untuk membuat SIM. Pelayanannya sangat indah dan mantap, tidak ada dipersulit. Kami semua sangat senang, semuanya berjalan baik dan SIM-nya sudah jadi. Terima kasih buat seluruh petugas Satpas SIM Daan Mogot. Sukses selalu,” ujarnya.

Pamin Penyelesaian, Ipda Sudaryanto, S.H., menegaskan bahwa proses pengurusan SIM harus dilakukan sendiri tanpa menggunakan perantara. Ia juga menyoroti pentingnya pelayanan inklusif bagi seluruh pemohon, termasuk penyandang disabilitas.

“Proses buat SIM itu uruslah sendiri. Pelayanan kami profesional, ramah, dan terbuka membantu masyarakat, termasuk bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Mereka kami layani sesuai prosedur namun tetap dengan pendekatan humanis dan penuh penghargaan. Yang terpenting adalah belajar, mengikuti tahapan resmi, serta memahami tanggung jawab sebagai pengemudi,” jelasnya