Sat Samapta Polres Metro Depok Pantau Harga Bahan Pokok dan Kamtibmas di Pasar Cimanggis

DEPOK – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta memantau stabilitas harga kebutuhan pokok, personel Sat Samapta Polres Metro Depok melaksanakan kegiatan patroli dan sambang ke sejumlah sentra ekonomi dan pasar tradisional di wilayah Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Dalam kegiatan tersebut, personel kepolisian menyambangi para pedagang, baik di area penjualan pakaian maupun pasar kebutuhan pokok dan daging. Petugas melakukan pemantauan aktivitas perdagangan sekaligus memantau perkembangan harga sejumlah bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Selain melakukan pemantauan, personel juga menjalin komunikasi langsung dengan para pedagang dan masyarakat guna menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar.

Kegiatan patroli dan sambang ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, sekaligus langkah preventif dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan di kawasan sentra ekonomi dan pusat aktivitas masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Metro Depok berharap terciptanya suasana pasar yang aman, nyaman, dan kondusif, sehingga aktivitas perdagangan dan perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan baik.

POLRI BERSAMA MASYARAKAT, bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban demi terwujudnya Kota Depok yang aman dan kondusif.

Sat Samapta Polres Metro Depok Intensifkan Patroli Kamtibmas di Wilayah Depok

DEPOK – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap aman dan kondusif, Sat Samapta Polres Metro Depok melaksanakan patroli wilayah dengan melakukan pemantauan serta sosialisasi Kamtibmas di sejumlah titik wilayah Kota Depok, khususnya di sentra ekonomi dan kawasan padat penduduk.

Dalam kegiatan tersebut, personel Sat Samapta melakukan pemantauan situasi keamanan di lingkungan masyarakat, termasuk kawasan pusat aktivitas ekonomi dan lokasi yang memiliki mobilitas masyarakat cukup tinggi. Selain itu, personel juga menyampaikan imbauan Kamtibmas serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Patroli ini merupakan salah satu bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus upaya preventif untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Melalui komunikasi dan pendekatan humanis, personel kepolisian juga membangun sinergi dengan masyarakat agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif.

Sat Samapta Polres Metro Depok mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kepedulian terhadap situasi sekitar, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

POLRI BERSAMA MASYARAKAT, bersama menjaga keamanan dan ketertiban demi terwujudnya Kota Depok yang aman, nyaman, dan kondusif.

Polri Gelar Sidang KKEP terhadap EHS

Jakarta – Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap anggota berinisial EHS, Selasa (17/11/2026). Sidang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., menjelaskan bahwa sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri.

“Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Sidang KKEP dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., selaku Ketua Komisi merangkap anggota, dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K. Adapun anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, S.I.K., M.H., Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.

Dalam persidangan tersebut, EHS diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri. Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang bersangkutan, baik ketika menjabat sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Trunoyudo menegaskan bahwa dalam proses penegakan kode etik, Polri berpegang pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegasnya.

Ia juga memastikan tidak ada perlakuan istimewa dalam penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota Polri. Seluruh proses persidangan dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, prosedur, proporsionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.

“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” lanjut Trunoyudo.

Dalam pelaksanaan sidang, turut dihadirkan dua pendamping hukum dari Divisi Hukum (Divkum) Polri sebagai pembela dan dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri sebagai penuntut. Selain itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut dilibatkan sebagai unsur pengawasan eksternal untuk memantau jalannya persidangan.

Trunoyudo menyampaikan bahwa hingga keterangan tersebut diberikan, proses persidangan masih berlangsung. Polri akan menyampaikan perkembangan dan hasil resmi persidangan setelah seluruh rangkaian proses selesai.

“Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” pungkasnya.

Jelang Natal dan Tahun Baru, Polres Metro Jakarta Timur Perkuat Pengawasan Harga dan Stok Pangan

JAKARTA — Polres Metro Jakarta Timur menggelar rapat koordinasi lintas sektoral bersama pemerintah daerah, TNI, Bulog, dan pengelola pasar untuk memperkuat pemantauan harga, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi bahan pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Pertemuan membahas langkah bersama untuk menjaga ketersediaan bahan pangan, kelancaran distribusi, serta memantau perkembangan harga menjelang periode libur akhir tahun.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol. Hendri Umar mengatakan, koordinasi antarinstansi diperlukan agar setiap perkembangan pasokan dan harga dapat diantisipasi sejak dini.

“Menjelang Natal dan Tahun Baru, kami bersama instansi terkait memperkuat koordinasi dan pengawasan agar distribusi bahan pangan tetap berjalan lancar. Apabila ditemukan indikasi penimbunan atau pelanggaran hukum, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Rapat juga membahas kesiapan pelayanan kepolisian selama periode Natal dan Tahun Baru. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi kesepakatan bersama untuk memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi mengenai kondisi pasokan serta harga pangan.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengimbau masyarakat berbelanja sesuai kebutuhan, mengikuti informasi harga dan ketersediaan pangan dari sumber resmi, serta tidak mudah terpengaruh informasi mengenai kelangkaan yang belum terverifikasi.

“Kami mengajak masyarakat berbelanja secara bijak dan sesuai kebutuhan. Jika menemukan dugaan penimbunan atau praktik perdagangan yang merugikan masyarakat, silakan sampaikan kepada pihak berwenang. Untuk laporan terkait dugaan tindak pidana, masyarakat juga dapat menghubungi layanan Polri 110 agar dapat ditindaklanjuti,” ujarnya.

Jaga Stabilitas Pangan Jelang Nataru, Polda Metro Jaya Perkuat Koordinasi Lintas Sektor

JAKARTA — Polda Metro Jaya bersama Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, Bulog, Pasar Jaya, serta pemangku kepentingan terkait memperkuat koordinasi untuk menjaga ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Koordinasi tersebut dibahas dalam rapat lintas sektoral di Polda Metro Jaya, Senin (16/11/2026).

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto mengatakan, dinamika harga pangan perlu diantisipasi secara terpadu karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami melakukan rapat lintas sektoral agar langkah yang dilakukan terpadu dan stabilitas harga bahan pokok serta barang penting tetap terjaga,” ujarnya.

Dalam rapat dibahas 12 komoditas yang terpantau mengalami kenaikan harga. Langkah yang disiapkan meliputi pemantauan harga dan pasokan, penyaluran beras SPHP, Gerakan Pangan Murah, fasilitasi distribusi pangan dari daerah surplus, serta program pangan bersubsidi.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Brigjen Pol. Hermawan memastikan secara umum ketersediaan pangan masih mencukupi hingga akhir tahun.

“Berdasarkan perhitungan neraca pangan Badan Pangan Nasional, secara keseluruhan stok aman sampai akhir tahun, bahkan lebih,” jelasnya.

Perwakilan Bulog Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Arjun Siregar, menyampaikan stok beras saat ini sekitar 133 ribu ton untuk mendukung bantuan pangan, program SPHP, dan Gerakan Pangan Murah.

“SPHP tetap dilakukan dan Gerakan Pangan Murah akan ditingkatkan sebagai salah satu instrumen dalam mengendalikan harga, terutama beras,” jelasnya.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta Lya Imbasari mengatakan, Pemprov DKI Jakarta juga menjaga keterjangkauan harga dan pasokan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat serta BUMD pangan, termasuk program pangan bersubsidi bagi sekitar 1,045 juta penerima untuk enam komoditas.

“Kami memastikan keterjangkauan harga, kelancaran pasokan, dan ketersediaan pangan bagi masyarakat DKI Jakarta tetap terjaga,” tuturnya.

Polda Metro Jaya bersama instansi terkait akan terus memantau distribusi untuk mengantisipasi gangguan pasokan maupun dugaan pelanggaran yang dapat memengaruhi harga. Masyarakat diharapkan berbelanja sesuai kebutuhan dan mengikuti informasi dari sumber resmi.

Polda Metro Jaya Beri Dukungan kepada 11 Personel Brimob yang Jalani Pengobatan

JAKARTA — Polda Metro Jaya melaksanakan anjangsana untuk memberikan dukungan kepada 11 personel Satuan Brimob yang tengah menjalani pengobatan dan pemulihan kesehatan, Senin (16/11/2026). Seluruh personel tersebut mengalami cedera saat melaksanakan tugas dan hingga kini masih menjalani proses perawatan maupun pemulihan.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto didampingi Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol. Dr. Adex Yudiswan serta pejabat utama Polda Metro Jaya mengunjungi AKBP Supriadi Rahman di Asrama Brimob Kwitang, Jakarta Pusat. Supriadi masih menjalani pengobatan akibat cedera pada mata setelah terkena percikan petasan saat melaksanakan tugas penggerebekan terkait peredaran narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara, Kamis (13/8/2026) lalu.

Perhatian serupa juga diberikan jajaran Polda Metro Jaya kepada 10 personel Satbrimob lainnya yang masih menjalani pengobatan maupun pemulihan. Anjangsana tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus dukungan moril bagi personel dan keluarga selama proses pemulihan.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, dukungan kepada personel yang sedang menjalani pengobatan merupakan bagian dari kebersamaan di lingkungan kepolisian.

“Ketika ada anggota yang sedang sakit atau menjalani pemulihan, dukungan dari pimpinan dan rekan-rekan sangat berarti, termasuk bagi keluarganya. Kami berharap seluruh personel diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam proses pemulihan,” ujarnya.

Bareskrim Polri Sita Rp28 Miliar dari 322 Rekening Terkait TPPU Judi Online

JAKARTA – Bareskrim Polri mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aktivitas perjudian online dengan menyita aset senilai Rp28.010.228.458. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik telah memblokir sebanyak 322 rekening perbankan yang diduga digunakan untuk menampung dan menyamarkan aliran dana hasil perjudian online.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 26 Oktober 2026. Pengungkapan bermula dari patroli siber yang dilakukan penyidik Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri pada 2025 terhadap sebuah situs perjudian online.

Dari hasil penelusuran, penyidik menemukan bahwa situs tersebut menyediakan berbagai jenis permainan judi online, mulai dari slot, live casino, togel, olahraga, poker, hingga e-sport. Aktivitas perjudian tersebut didukung berbagai metode pembayaran, seperti QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik, dan transfer pulsa.

Sindikat tersebut diduga mengoperasikan situs perjudian online dengan memanfaatkan infrastruktur server yang berada di luar negeri, yakni Finlandia dan Amerika Serikat, untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum.

“Penyidik melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengetahui kegiatan website ini secara komprehensif, mulai dari sistem penawaran hingga metode pembayaran. Dari penelusuran tersebut, kami mengidentifikasi sejumlah rekening perorangan yang digunakan sebagai sarana penerimaan deposit,” ujar Suhasto dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).

Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dan mendalami pola transaksi yang diduga digunakan untuk menyamarkan hasil perjudian online. Penyidik juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengidentifikasi serta melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut melalui database Trust Positive.

Meski telah diblokir, situs perjudian online tersebut diduga masih dapat diakses menggunakan VPN karena server berada di luar negeri dan pengelola terus melakukan perubahan entitas.

Suhasto menegaskan, penyidik masih terus mendalami kepemilikan dan penerima manfaat atau beneficial owner dari rekening-rekening yang telah diblokir. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik pengelolaan serta menikmati hasil perjudian online.

Sementara itu, Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay menjelaskan bahwa sebagian rekening yang diblokir merupakan rekening nominee atau rekening yang menggunakan identitas orang lain.

“Modusnya, ada warga Indonesia yang diminta membuat rekening, kemudian dibayar berkisar Rp150.000 sampai Rp250.000. Rekening itulah yang digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan,” jelas Alfret.

Ia menambahkan, penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah pihak di Indonesia untuk mendalami keterlibatan mereka, khususnya terkait penerima manfaat dari aktivitas perjudian online tersebut.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidik juga menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Suhasto menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas perjudian online, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kejahatan yang dapat merusak kondisi ekonomi dan kehidupan sosial.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam perjudian online dan tidak tergiur iming-iming kemenangan secara instan. Perjudian online dirancang untuk merugikan pemain. Awalnya mungkin menang, tetapi ketika sudah ketagihan, pada akhirnya akan mengalami kekalahan,” tegasnya.

Polri juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian online maupun dugaan tindak pidana pencucian uang.

Bareskrim Polri Kembangkan Kasus BBM Ilegal di Sulsel, Telusuri TPPU dan Kerugian Negara Rp67,9 Miliar

JAKARTA – Bareskrim Polri mengembangkan penanganan perkara penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pengembangan tersebut dilakukan untuk menelusuri aliran dana, pihak-pihak yang menikmati hasil kejahatan, serta aset yang diduga berasal dari praktik ilegal tersebut.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa tindak pidana asal perkara tersebut sebelumnya ditangani Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan berdasarkan laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026 terkait dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penyidikan, praktik penyalahgunaan BBM jenis biosolar tersebut dilakukan melalui rangkaian pemindahan dari sejumlah truk tangki ke kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999. Selanjutnya, BBM dipindahkan kembali melalui mekanisme ship-to-ship ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.

Aktivitas tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026 dengan total volume pemindahan BBM bersubsidi sekitar 3.532 kiloliter (KL).

“Dalam proses penyidikan perkara pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi, satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka. Perkiraan kerugian negara dari tindak pidana asal ini mencapai Rp67.904.375.000,” ujar Suhasto dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).

Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dua unit kapal SPOB, tujuh unit truk pengangkut BBM, dua unit mesin pompa beserta selang sepanjang kurang lebih 500 meter, satu unit kapal tanker MT Bakti 1, sekitar 120 KL BBM jenis biosolar, serta sejumlah dokumen transaksi.

Suhasto menambahkan, berkas perkara pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan melalui surat tertanggal 12 November 2026. Selanjutnya, penyidikan dikembangkan ke dugaan tindak pidana pencucian uang melalui laporan polisi yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026 berdasarkan Pasal 607 KUHP.

Dalam pengembangan perkara TPPU tersebut, Bareskrim Polri akan menelusuri transaksi keuangan dan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan dengan menerapkan prinsip follow the money dan follow the asset.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, S.I.K., S.H., M.H., mengungkapkan bahwa salah satu modus operandi yang dilakukan pelaku adalah menggunakan dokumen pembelian BBM non-subsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) untuk menyamarkan pengangkutan BBM dengan volume yang melebihi dokumen resmi.

Dalam praktiknya, BBM diangkut menggunakan truk tangki, kemudian dipindahkan ke kapal SPOB dan selanjutnya ke kapal tanker. Dokumen asal pengiriman diduga diubah menggunakan dokumen pengiriman lain sehingga aktivitas tersebut seolah-olah merupakan distribusi resmi.

“Dari bulan Oktober sampai Februari, total selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal mencapai kurang lebih 3.652 KL dari lima kali pengiriman. Dari kasus ini kami telah menetapkan tujuh orang tersangka, dan empat berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 per tanggal 12 November,” ungkap Taufik.

Ia menegaskan, pengembangan perkara akan terus dilakukan bersama Bareskrim Polri guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM tersebut.

Di sisi lain, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Selatan atas upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Menurutnya, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu ketepatan sasaran penyaluran subsidi serta merampas hak masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi.

“Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa menggunakan BBM bersubsidi secara tepat sesuai peruntukannya karena subsidi tersebut menggunakan uang negara, serta tidak memperjualbelikannya secara ilegal,” ujar Chrisnawan.

Polri bersama BPH Migas berkomitmen memperkuat penegakan hukum dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Pengembangan perkara TPPU ini diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari praktik ilegal sekaligus mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara.

Kapolri Hadiri Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

DEPOK – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menghadiri acara syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brimob Polri di Mako Korbrimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperingati perjalanan panjang pengabdian Brimob dalam menjaga keamanan dan keutuhan bangsa serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Brimob, para senior, dan purnawirawan yang telah berkontribusi membangun Korps Brimob hingga menjadi satuan yang tangguh, profesional, berprestasi, dan dicintai masyarakat.

Kapolri juga mengenang perjalanan pengabdiannya saat pertama kali bergabung dengan Korps Brimob pada 1995. Hampir 10 tahun masa pengabdiannya dihabiskan bersama kesatuan tersebut, termasuk saat bertugas di Kompi 519 Serang, Banten, serta sejumlah daerah penugasan lainnya.

“Semangat pengabdian itu tercermin dalam rangkaian HUT ke-81 yang digelar Brimob dan Satbrimob Polda di seluruh Indonesia. Seperti bakti sosial dan bakti kesehatan, operasi bibir sumbing, khitanan massal, donor darah, serta anjangsana kepada para senior, warakawuri, dan anggota yang sakit menahun,” ujar Kapolri.

Lebih lanjut, Kapolri menyampaikan bahwa Brimob memiliki peran penting dalam berbagai pelaksanaan tugas kepolisian, mulai dari penanggulangan terorisme, penanganan konflik sosial, hingga tanggap bencana. Saat ini, personel Brimob juga terus menjalankan penugasan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk melalui Operasi Damai Cartenz di Tanah Papua.

Menurut Kapolri, pelaksanaan tugas tersebut harus senantiasa mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat, sekaligus tetap tegas dalam menegakkan aturan dengan berpedoman pada prinsip profesional, prosedural, proporsional, dan etis.

Pada kesempatan tersebut, Kapolri juga memberikan sejumlah arahan kepada personel Brimob, di antaranya menjaga integritas, memperkuat soliditas dan sinergi dengan TNI serta seluruh elemen masyarakat, meningkatkan profesionalisme, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugas.

Kapolri turut menyampaikan penghargaan kepada personel yang menerima penghargaan dalam momentum HUT ke-81 tersebut. Ia berharap penghargaan itu menjadi motivasi untuk terus meningkatkan dedikasi dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Menutup sambutannya, Kapolri berharap Korps Brimob Polri semakin profesional, solid, dan modern, serta terus menjaga kehormatan institusi dan meningkatkan kedekatan dengan masyarakat.

“Pangkat dan jabatan akan berganti, tetapi kehormatan Korps Brimob harus tetap dijaga dari generasi ke generasi. Saya berharap di usia yang semakin matang, Brimob semakin profesional, solid, dan modern, serta semakin dekat dan dicintai oleh masyarakat,” tutup Kapolri.

WAKAPOLRES METRO DEPOK LAKSANAKAN PROGRAM POLISI MENGAJAR DI SMK SETIA KARYA DEPOK, EDUKASI PELAJAR CEGAH TAWURAN DAN BULLYING

DEPOK – Dalam upaya meningkatkan kesadaran serta kepedulian terhadap generasi muda, Wakapolres Metro Depok AKBP Dr. Samian, S.H., S.I.K., M.Si., melaksanakan kegiatan Polisi Mengajar di SMK Setia Karya Depok.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi program Kapolri dalam mewujudkan Polri yang peduli terhadap lingkungan pendidikan serta membangun kedekatan dengan masyarakat, khususnya kalangan pelajar.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolres Metro Depok memberikan edukasi dan pembinaan kepada para siswa mengenai berbagai persoalan yang kerap terjadi di lingkungan remaja, di antaranya bahaya aksi tawuran, bullying atau perundungan, serta berbagai bentuk kenakalan remaja.

AKBP Dr. Samian mengajak seluruh pelajar untuk mengisi masa muda dengan kegiatan positif, meningkatkan prestasi, menghormati sesama, serta menjauhi segala bentuk perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga pergaulan, membangun karakter disiplin, serta menanamkan rasa tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Para siswa diharapkan mampu menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan maupun perundungan.

Melalui program Polisi Mengajar ini, Polres Metro Depok berharap kehadiran Polri di lingkungan pendidikan tidak hanya memberikan edukasi tentang hukum dan keamanan, tetapi juga menjadi sarana membangun komunikasi, kedekatan, serta menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi muda.