Polres Metro Jakarta Timur Siapkan 50 Ton Beras SPHP dalam Gerakan Pangan Murah

JAKARTA — Polres Metro Jakarta Timur bersama Polsek jajaran menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) Polri untuk Masyarakat di sejumlah wilayah Jakarta Timur, Jumat (20/11/2026). Sebanyak 50 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) disiapkan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.

Salah satu kegiatan berlangsung di wilayah Rawa Bunga, Jatinegara, dan dihadiri Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol. Hendri Umar bersama jajaran serta perangkat wilayah. Beras SPHP kemasan lima kilogram dijual seharga Rp55.000 per kantong.

Gerakan Pangan Murah juga dilaksanakan melalui Polsek jajaran, antara lain Kramat Jati, Makasar, Jatinegara, Pasar Rebo, Duren Sawit, Matraman, Pulogadung, Cakung, Cipayung, dan Ciracas. Titik penjualan ditempatkan di lingkungan permukiman, kantor kepolisian, serta lokasi yang mudah dijangkau warga.

Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap beras SPHP sekaligus mendukung upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi dengan Bulog dan unsur kewilayahan agar distribusi dapat lebih dekat dengan masyarakat.

Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat dan Kerja Melayani Jakarta Raya, Gerakan Pangan Murah diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi warga sekaligus mendukung upaya bersama menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok di wilayah Jakarta Timur.

Sabtu Bahagia Bersama Sahabat Ojek Online, Wakapolda Metro Jaya Ajak Utamakan Keselamatan di Jalan

JAKARTA — Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol. Dr. Adex Yudiswan bersilaturahmi dengan para pengemudi ojek online (ojol) dalam kegiatan Sabtu Bahagia di depan Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Sabtu (21/11/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Dirlantas, Kabiddokkes, dan Wadirbinmas Polda Metro Jaya.

Wakapolda mengajak para pengemudi mengikuti kuis interaktif seputar keselamatan berlalu lintas. Salah satu pertanyaannya membahas langkah yang perlu diperhatikan saat menaikkan maupun menurunkan penumpang di jalan.

“Hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan kondisi lalu lintas aman. Periksa terlebih dahulu melalui kaca spion. Apabila situasinya aman, baru nyalakan lampu sein dan cari tempat yang tepat untuk berhenti. Jangan memaksakan berhenti langsung di depan calon penumpang apabila kondisi jalan tidak memungkinkan,” pungkasnya.

Wakapolda juga mengingatkan para pengemudi untuk memperhatikan situasi sekitar serta barang bawaan penumpang agar tidak menimbulkan risiko selama perjalanan. Kesiapan kendaraan dan kondisi fisik juga perlu diperiksa sebelum mulai bekerja.

“Perlengkapan keselamatan berkendara juga harus diperhatikan, mulai dari penggunaan helm, sepatu, sarung tangan, kondisi kendaraan, hingga kelengkapan surat-surat seperti SIM dan STNK. Kondisi fisik pengemudi juga harus sehat dan siap sebelum bekerja,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda turut menyampaikan salam dari Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto kepada para pengemudi ojol.

“Pesan beliau, sebagaimana yang sudah kita bahas melalui kuis tadi, adalah bahwa kita harus senantiasa memastikan keselamatan diri sendiri, keselamatan penumpang, serta tertib berlalu lintas,” tuturnya.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, Sabtu Bahagia juga menjadi sarana komunikasi dan edukasi yang berkaitan langsung dengan aktivitas para pengemudi di jalan.

“Teman-teman ojol banyak beraktivitas di jalan, sehingga keselamatan dan kesehatan perlu selalu diperhatikan. Kami berharap komunikasi seperti ini terus terjaga dalam semangat Polisi Bersama Masyarakat dan Kerja Melayani Jakarta Raya,” ujarnya.

Polri Fokus Lindungi Nelayan dari Bom Ikan dan Kapal Ilegal Lewat Blue Policing

Jakarta-Kepolisian Negara Republik Indonesia menyiapkan penguatan pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, racun, dan aktivitas kapal ilegal yang mengancam mata pencaharian nelayan tradisional. Langkah tersebut menjadi salah satu prioritas dalam program Blue Policing yang digagas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Melalui program ini, Polri mengedepankan pendekatan pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan dengan masyarakat pesisir untuk melindungi sumber daya laut sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem, tetapi juga berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.

“Melalui Blue Policing, Bapak Kapolri menekankan pentingnya perlindungan laut yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Pitoyo, Sabtu (21/11/2026).

Pitoyo menjelaskan bahwa pengamanan wilayah perairan akan diarahkan melalui patroli berbasis risiko, deteksi dini aktivitas ilegal, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mengancam keselamatan masyarakat dan kelestarian sumber daya laut.

Pengawasan juga mencakup praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) yang berpotensi menimbulkan ketimpangan akses sumber daya ikan dan konflik wilayah tangkap antara kapal penangkap ikan dengan nelayan tradisional.

Menurut Pitoyo, upaya tersebut tidak dapat dilakukan kepolisian sendiri. Keterlibatan nelayan, pemerintah daerah, instansi terkait, serta komunitas pesisir menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran dan mencegah konflik di wilayah perairan.

“Nelayan adalah mitra strategis Polri. Mereka memahami kondisi laut dan aktivitas di wilayah tangkapnya. Karena itu, kami ingin membangun komunikasi yang lebih kuat agar setiap potensi gangguan keamanan dapat diketahui lebih awal dan diselesaikan bersama,” jelasnya.

Kemitraan tersebut dikembangkan melalui pilar Blue Community dengan memperkuat forum dialog dan pemolisian masyarakat pesisir.

Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk menyerap aspirasi nelayan, memetakan persoalan keamanan, serta mencari penyelesaian secara partisipatif.

Pendekatan Blue Policing juga memberikan ruang bagi kearifan lokal masyarakat bahari, termasuk aturan adat Awig-awig, Sasi, dan Panglima Laot, dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut dan pemeliharaan keamanan wilayah pesisir.

Selain ancaman penangkapan ikan ilegal, Polri memberikan perhatian terhadap distribusi bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan kecil. Pengawasan diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan distribusi agar kebutuhan operasional nelayan dapat terpenuhi sesuai ketentuan.

Aspek keselamatan melaut turut menjadi perhatian melalui patroli perairan, pengamanan jalur pelayaran rakyat, serta edukasi penggunaan jaket pelampung dan perlengkapan navigasi.

Pitoyo mengatakan, perlindungan terhadap nelayan merupakan bagian dari pendekatan Blue Policing yang lebih luas. Program ini dijalankan melalui enam pilar strategis, yakni Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact.

“Keenam pilar tersebut mengintegrasikan pencegahan gangguan keamanan, kemitraan masyarakat, deteksi dini, penegakan hukum, perlindungan ekosistem, serta evaluasi dampak terhadap kondisi wilayah perairan,” ungkapnya.

Melalui pendekatan tersebut, keberhasilan pengamanan laut tidak hanya dinilai dari jumlah patroli dan penindakan, tetapi juga dari berkurangnya gangguan keamanan, meningkatnya keselamatan nelayan, serta terjaganya keberlanjutan sumber daya ikan.

“Tujuan akhirnya adalah memastikan nelayan dapat melaut dengan aman, sumber daya ikan tetap tersedia, dan ekonomi masyarakat pesisir terus berkembang. Inilah semangat Polisi Bersama Masyarakat yang diwujudkan melalui Blue Policing, menjaga keamanan sekaligus melindungi kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut,” pungkasnya.

PEMBUATAN LUBANG RESAPAN BIOPORI DALAM RANGKA GREEN POLICING

Depok – Dalam rangka mendukung program Green Policing, Kapolres Metro Depok Kombes Pol Dr. Christian Rony Putra, S.I.K., M.H., bersama Pejabat Utama (PJU), personel Polres Metro Depok, serta masyarakat melaksanakan kegiatan pembuatan Lubang Resapan Biopori di halaman Polres Metro Depok. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan serta upaya menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan berkelanjutan.

Pembuatan lubang resapan biopori ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air hujan, mengurangi potensi genangan, serta membantu menjaga ketersediaan cadangan air tanah. Selain itu, lubang biopori juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat pengolahan sampah organik menjadi kompos yang bermanfaat bagi kesuburan tanah dan tanaman di sekitarnya.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi program prioritas Kapolri melalui gerakan Green Policing, yang mendorong seluruh jajaran Polri untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Melalui program ini, Polri tidak hanya menjalankan tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga turut berkontribusi dalam menghadapi berbagai persoalan lingkungan.

Kapolres Metro Depok mengajak seluruh personel dan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dengan melakukan langkah-langkah sederhana yang memberikan manfaat besar bagi alam. Pembuatan lubang resapan biopori diharapkan dapat menjadi contoh positif serta menginspirasi masyarakat untuk menerapkan kegiatan serupa di lingkungan perkantoran, permukiman, maupun fasilitas umum.

Melalui kegiatan Green Policing ini, Polres Metro Depok berkomitmen untuk terus mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui aksi nyata dan berkelanjutan. Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian, diharapkan terwujud lingkungan yang lebih hijau, asri, sehat, dan nyaman, sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam demi masa depan generasi mendatang.

Polri Peduli Lingkungan, Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik dan Tanam Bakau di Pantai Minang Rua

LAMPUNG – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menunjukkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan pesisir dengan melepasliarkan 150 anak penyu atau tukik ke habitat aslinya di Pantai Minang Rua, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan yang dipimpin Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani tersebut merupakan bagian dari upaya Polri mendukung pelestarian ekosistem laut sekaligus melindungi satwa laut yang terancam kepunahan.

Tidak hanya melepasliarkan tukik, Kapolda Lampung bersama Wakapolda Lampung dan jajaran juga melakukan penanaman pohon bakau sebagai langkah nyata menjaga kelestarian kawasan pesisir.

Polri Dorong Pelestarian Habitat Penyu

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 150 tukik dilepas menuju laut agar dapat tumbuh dan berkembang di habitat alaminya.

Pantai Minang Rua dipilih karena kawasan tersebut diketahui menjadi salah satu lokasi alami penyu bertelur. Karena itu, kelestarian lingkungan pantai menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan populasi satwa dilindungi tersebut.

Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani mengatakan, kegiatan pelepasan tukik dan penanaman pohon diharapkan menjadi pemicu bagi masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga lingkungan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menggugah seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama melestarikan alam dan menjaga lingkungan hidup. Bukan hanya polisi, tetapi seluruh elemen masyarakat harus ikut menjaga pantai agar tetap bersih, hijau, dan lestari,” ujar Yustan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak mengambil ataupun mengganggu telur penyu yang ditemukan di kawasan pantai.

Kapolda Ajak Masyarakat Lindungi Telur Penyu

Menurut Yustan, upaya menyelamatkan penyu tidak cukup hanya dengan melepasliarkan tukik. Perlindungan harus dimulai sejak telur ditemukan hingga menetas dan anak penyu siap kembali ke laut.

“Kami berharap apabila masyarakat menemukan telur penyu di pantai, jangan diganggu. Kita harus menjaga sampai telur tersebut menetas, kemudian anak penyu dikembalikan ke laut agar populasinya tetap terjaga dan tidak punah,” tegasnya.

Kapolda menambahkan, lingkungan pantai juga harus dijaga agar tetap menjadi habitat yang aman bagi penyu untuk kembali bertelur.

Penanaman Bakau Dukung Kelestarian Pesisir

Selain konservasi penyu, penanaman pohon bakau menjadi bagian dari kepedulian Polri terhadap keberlangsungan ekosistem pesisir.

Keberadaan tanaman bakau memiliki peran penting dalam menjaga kawasan pantai, termasuk membantu menahan abrasi serta mempertahankan keseimbangan lingkungan pesisir.

Yustan berharap masyarakat setempat turut menjaga dan mengembangkan penghijauan di kawasan Pantai Minang Rua agar semakin asri, teduh, dan nyaman dikunjungi.

“Kita tata penanaman pohonnya sehingga setiap orang yang datang ke sini merasa nyaman, sejuk, dan teduh. Kalau lingkungan sudah terjaga, wisatawan akan semakin tertarik datang dan tentunya bisa menambah pendapatan masyarakat setempat,” ungkapnya.

Melalui kegiatan tersebut, Polda Lampung menegaskan bahwa kepedulian Polri tidak hanya diwujudkan melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melalui kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup demi keberlanjutan generasi mendatang.

Kapolri Minta Lulusan POLIRAN Langsung Bekerja, Program Diperluas ke Kelompok Disabilitas hingga Nelayan

BANTEN – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dengan memastikan peserta pelatihan memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Program yang berawal dari Polda Banten tersebut kini dikembangkan secara nasional melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian, dan dunia usaha.

Penegasan itu disampaikan Kapolri saat meninjau Balai POLIRAN sekaligus menutup pelatihan Angkatan ke-7 di Polda Banten, Jumat (20/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 502 peserta telah mengikuti pelatihan dengan beragam keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Kapolri menjelaskan, POLIRAN lahir dari kepedulian terhadap tingginya angka pengangguran di Banten. Berdasarkan data BPS Agustus 2024 yang disampaikan dalam sambutannya, tingkat pengangguran di provinsi tersebut mencapai 6,68 persen atau hampir 400.000 orang. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian bersama karena keterbatasan kesempatan kerja dapat berdampak pada persoalan sosial dan keamanan.

Menurut Suyudi, Polri hadir bukan untuk mengambil alih kewenangan kementerian maupun pemerintah daerah dalam urusan ketenagakerjaan. Peran kepolisian adalah membantu menghubungkan masyarakat pencari kerja dengan pemerintah dan perusahaan melalui pendataan, pelatihan, serta fasilitasi penempatan kerja.

“Kita Polri bukan ingin mengambil alih pekerjaan kementerian, pekerjaannya Pemda, tidak. Kita Polri justru ingin mendukung, memudahkan, memfasilitasi. Jadi kita sifatnya memfasilitasi antara saudara-saudara kita yang belum berkesempatan mendapatkan pekerjaan dengan pihak kementerian atau pemerintah daerah dan juga pihak swasta,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Banten, Jumat (20/11/2026)

Pelaksanaan POLIRAN menggunakan mekanisme 3M, yakni Merekrut, Melatih, dan Menyalurkan. Bhabinkamtibmas bersama pendamping desa berperan dalam menjangkau dan mendata masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Peserta kemudian mendapatkan pelatihan di Balai POLIRAN sebelum dihubungkan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Kapolri mengapresiasi perkembangan pelaksanaan program di Banten, termasuk peningkatan sistem pendataan dan kualitas pelatihan. Dari 502 peserta Angkatan ke-7, pelatihan mencakup berbagai keterampilan, seperti pengolahan sampah, perikanan bioflok, hidroponik, kelistrikan, dan pengelasan. Peserta juga dipersiapkan untuk memperoleh sertifikasi dan disalurkan sesuai kebutuhan perusahaan mitra.

Suyudi menekankan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah orang yang mengikuti pelatihan. Penempatan kerja dan pemantauan setelah peserta bekerja harus menjadi bagian dari pelaksanaan program.

“Jadi semua lulusan POLIRAN harus langsung bekerja, berpenghasilan. Kemudian tetap dimonitor, dilihat seperti apa kariernya, perjalanannya, sehingga dia betul-betul bekerja dengan baik, mudah-mudahan bisa berkarier di situ dan bisa meningkat lagi,” tegasnya.

Selain memperluas penempatan kerja, Polri juga menyiapkan pengembangan POLIRAN tematik agar dapat menjangkau kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan karakteristik pekerjaan yang berbeda. Salah satunya melalui pelatihan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki.

Program tematik lainnya menyasar tenaga penagih utang atau debt collector. Melalui pelatihan tersebut, Polri berharap mereka dapat memahami aturan yang berlaku, termasuk ketentuan terkait jaminan fidusia, sehingga aktivitas pekerjaan dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum.

POLIRAN juga direncanakan menjangkau sektor perikanan di Kepulauan Riau, khususnya Batam, melalui pelatihan bagi masyarakat pesisir dan nelayan. Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas serta pengembangan kegiatan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.

Sementara di Bali, pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan sektor pariwisata, termasuk keterampilan untuk menjadi pemandu wisata. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jenis pekerjaan yang dapat diakses masyarakat sesuai potensi daerah.

Kapolri menyebut pengembangan POLIRAN merupakan kerja bersama, bukan hanya program yang dijalankan Polri. Dukungan pemerintah daerah, kementerian, lembaga pelatihan, dan perusahaan diperlukan agar peserta tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga memiliki akses terhadap pekerjaan dan peluang usaha.

“Bukan kita Polri di depan sendiri. Mungkin kita memang menginisiasi, kita menyemangati, tapi ini kerja bareng-bareng. Nah, itu yang menjadi latar belakang berdirinya POLIRAN,” ungkap Suyudi.

Ia berharap perluasan kesempatan kerja melalui POLIRAN dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus membantu menekan pengangguran dan potensi gangguan keamanan. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita Presiden dan target pembangunan Indonesia Emas 2045.

Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, POLIRAN diharapkan berkembang sebagai pendekatan pemolisian yang tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendorong masyarakat agar lebih mandiri, produktif, dan memiliki kesempatan memperbaiki kesejahteraan.

Polda Metro Jaya Ungkap Kasus Perdagangan Orang hingga Eksploitasi Anak, Perkuat Upaya Pencegahan

JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkap sejumlah kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural, perbuatan cabul, hingga eksploitasi seksual terhadap anak. Hasil pengungkapan dalam Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) periode 13–19 November 2026 tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (20/11/2026).

Dirres PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kombes Pol. Dr. Rita Wulandari Wibowo menjelaskan, pihaknya bersama Polres jajaran mengungkap enam perkara dengan 11 tersangka serta mengidentifikasi 16 korban perempuan, termasuk anak. Salah satu modus yang ditemukan yakni perekrutan calon pekerja migran melalui tawaran pekerjaan di luar negeri dengan proses penempatan yang tidak sesuai ketentuan.

Dalam salah satu pengungkapan, penyidik mencegah keberangkatan dua calon pekerja migran Indonesia yang hendak diberangkatkan secara nonprosedural ke Arab Saudi.

Sementara itu, Dirpolairud Polda Metro Jaya Kombes Pol. Andy Rumahorbo menyampaikan, pihaknya mengungkap dua perkara dugaan perdagangan orang dengan modus perekrutan anak buah kapal (ABK) di kawasan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Petugas mengamankan seorang nakhoda dan seorang penyalur serta mengidentifikasi tujuh korban.

Dalam salah satu perkara, korban, termasuk mereka yang masih berusia anak saat direkrut, ditawari pekerjaan sebagai ABK melalui media sosial maupun perantara. Penyidik menemukan dugaan penggunaan identitas kependudukan yang tidak sesuai, pemotongan kasbon, serta indikasi penjeratan utang. Kedua perkara tersebut masih didalami bersama Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya.

Selain penegakan hukum, Kombes Rita menyampaikan bahwa Polda Metro Jaya bersama jajaran telah melaksanakan 57 kegiatan selama periode KRYD, berupa sosialisasi dan edukasi yang menjangkau 7.319 peserta. Edukasi dilakukan di sekolah, balai pelatihan, terminal, bandara, serta sejumlah lokasi perekrutan tenaga kerja untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus perdagangan orang.

Upaya pencegahan dan penanganan perkara juga melibatkan sejumlah instansi terkait, antara lain BP3MI, UPT P3A, Dinas Sosial, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan keprihatinan dan empati kepada para korban. Ia menegaskan komitmen kepolisian untuk menangani setiap perkara secara profesional dan objektif dengan mengedepankan perlindungan, pendampingan, serta pemenuhan hak korban.

Ia juga mengingatkan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah dan informasi yang terverifikasi dalam pemberitaan, sekaligus menjaga privasi, identitas, serta martabat korban, khususnya anak.

Dalam semangat Polisi Bersama Masyarakat dan Kerja Melayani Jakarta Raya, Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk mewaspadai tawaran pekerjaan yang tidak jelas sumbernya, memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, serta mengikuti prosedur penempatan resmi. Masyarakat yang mengetahui indikasi perdagangan orang maupun eksploitasi terhadap perempuan dan anak dapat melaporkannya melalui Call Center Polri 110.

Kurang dari 24 Jam, Polda Metro Jaya Ungkap Pembunuhan di Taman Lawang

JAKARTA — Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap perkara dugaan pembunuhan dan penganiayaan berat di kawasan Taman Lawang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026). Tersangka berinisial MB (36) ditangkap di wilayah Bogor kurang dari 24 jam setelah kejadian.

Pengungkapan perkara tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (20/11/2026). Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Imron Ermawan mengatakan, peristiwa terjadi sekitar pukul 00.42 WIB di Jalan Sumenep, Menteng. AS (16) meninggal dunia akibat luka bacok pada paha kanan, sedangkan RDB (19) mengalami luka berat pada tangan kiri.

“Alhamdulillah, kurang dari 24 jam tim gabungan Subdit Jatanras, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengamankan satu orang tersangka,” ujarnya.

Berdasarkan hasil penyidikan, peristiwa bermula dari perselisihan antara kelompok korban dengan tersangka dan sejumlah rekannya. Dalam rangkaian kejadian tersebut, MB disebut melakukan pembacokan terhadap kedua korban menggunakan celurit lipat.

Setelah kejadian, tersangka membuang celurit yang digunakan ke aliran kali di kawasan Hayam Wuruk, Simpang Olimo, kemudian melarikan diri ke wilayah Bogor. Tim gabungan selanjutnya menangkap MB di sekitar Stasiun Bogor.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, pengungkapan perkara tersebut menjadi bagian dari semangat Kerja Melayani Jakarta Raya, dengan penegakan hukum yang profesional dan objektif serta tetap mengedepankan perlindungan hak korban dan keluarganya.

“Dalam semangat Polisi Bersama Masyarakat, kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila mengetahui atau mengalami tindakan kekerasan maupun gangguan kamtibmas. Laporan dapat disampaikan ke kepolisian terdekat atau melalui Call Center Polri 110,” pungkasnya.

Polri Tangani 207 Kasus TPPO, Amankan 238 Tersangka dan Selamatkan 510 Korban dalam Sepekan

JAKARTA – Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama Polda dan Polres jajaran berhasil menangani 207 laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 238 tersangka berhasil diamankan dengan jumlah korban mencapai 510 orang.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan bahwa pelaksanaan KRYD tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, khususnya penguatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.

“Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa upaya penegakan hukum berjalan berkelanjutan dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas serta dalam segala aspek kehidupan,” ujar Erdi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah menyampaikan bahwa dari total 510 korban, sebanyak 448 orang merupakan korban dewasa dan 62 orang lainnya merupakan anak-anak. Berdasarkan komposisi korban, sebanyak 50 persen merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.

“Setiap langkah penindakan dilaksanakan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas serta pelindungan terhadap saksi dan korban,” ujar Nurul.

Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka memiliki beragam peran dalam jaringan perdagangan orang, mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal hingga mucikari. Polri juga terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk pengendali jaringan dan pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik perdagangan orang.

Adapun modus operandi yang ditemukan selama pelaksanaan KRYD didominasi oleh pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sebesar 42 persen dan eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen. Sementara itu, modus lainnya meliputi eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan sebagai tentara bayaran.

Selain penegakan hukum, Polri juga mengintensifkan langkah pencegahan melalui program Rise and Speak. Selama periode tersebut, tercatat sebanyak 279 kegiatan edukasi telah dilaksanakan dengan total 47.550 peserta dari berbagai kelompok masyarakat, khususnya perempuan, anak, pencari kerja, dan masyarakat di wilayah yang memiliki potensi kerawanan TPPO.

Dalam aspek perlindungan korban, Polri bersama instansi terkait juga telah memulangkan 84 korban selama periode 13–19 November 2026. Penanganan dilanjutkan melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI/Kementerian P2MI sesuai kewenangannya.

Langkah tersebut mencakup penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, hingga fasilitasi pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa. Upaya ini dilakukan agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman sekaligus mencegah mereka kembali terjebak dalam praktik perdagangan orang.

“Penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat,” jelas Nurul.

Dalam kesempatan tersebut, Nurul juga menjelaskan perkembangan penanganan kasus Almisri. Polri melalui Dittipid PPA-PPO Bareskrim terus berkomunikasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk berkoordinasi dengan Interpol setelah diterbitkannya Red Notice. Upaya pencarian informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan masih terus dilakukan.

Sementara terkait perkara yang melibatkan Bupati Kupang, penanganannya dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri selaku pembina fungsi terus memberikan asistensi sejak awal penanganan perkara. Ia sekaligus membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya perdamaian dalam perkara tersebut.

“Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini, dan teman-teman dari Polda NTT melakukan penegakan hukum secara profesional,” tegasnya.

Sementara itu, Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan bahwa data korban anak yang disampaikan merupakan kompilasi penanganan perkara dari seluruh Indonesia. Pihaknya masih melakukan pengecekan kepada masing-masing Polda untuk memastikan perkembangan dan kondisi terkini para korban.

Terkait modus perekrutan tentara bayaran, Yolanda menyampaikan bahwa perkara yang sejauh ini ditangani Polri berkaitan dengan keberangkatan warga negara Indonesia ke Rusia. Korban berasal dari sejumlah daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara. Adapun informasi mengenai keberangkatan ke Ukraina masih memerlukan pendalaman karena belum termasuk perkara yang secara resmi ditangani dalam data tersebut.

Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan dan prosedur pemberangkatan. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, kelengkapan dokumen, serta tidak menyerahkan dokumen pribadi atau paspor kepada pihak yang tidak berwenang.

Melalui pelaksanaan KRYD tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memutus jaringan perdagangan orang melalui penegakan hukum serta memperkuat perlindungan terhadap masyarakat. Pemberantasan TPPO tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang berhasil diamankan, tetapi juga dari keberhasilan menyelamatkan korban, memutus jaringan kejahatan, dan mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan orang.

Bakti Kesehatan Polda Metro Jaya untuk Buruh, Dorong Pekerja Sehat dan Produktif

BEKASI — Polda Metro Jaya menggelar Bakti Kesehatan bagi buruh PT Metindo Erasakti di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jumat (20/11/2026). Kegiatan bertema “Buruh Sehat, Produktif, Jakarta Raya Aman” ini menghadirkan sejumlah layanan kesehatan untuk membantu para pekerja menjaga kondisi fisik dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Kegiatan dihadiri Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol. Dr. Adex Yudiswan, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, serta para Pejabat Utama Polda Metro Jaya.

Pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi, pemberian kacamata baca, pemeriksaan laboratorium sederhana, serta fisioterapi sesuai kebutuhan. Selain layanan kesehatan, para karyawan PT Metindo Erasakti juga menerima bantuan sembako.

Kapolda mengatakan kesehatan pekerja perlu mendapat perhatian karena aktivitas kerja memiliki risiko terhadap kondisi fisik.

“Pekerja memiliki risiko dalam aktivitasnya, sehingga pengecekan kesehatan menjadi sangat penting. Kita berharap para buruh yang juga menjadi penopang ekonomi keluarga tetap sehat, sehingga dapat beraktivitas dan mencari nafkah dengan baik,” ujarnya.

Kapolda berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan menjangkau kelompok masyarakat lainnya. “Kita berharap program-program yang baik seperti ini terus berlanjut. Sasarannya tidak hanya buruh, tetapi ke depan juga dapat bergerak menyentuh komunitas-komunitas lainnya,” tuturnya.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat.

“Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin pelayanan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Selain membantu menjaga kesehatan para pekerja, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan kebersamaan, sejalan dengan semangat Kerja Melayani Jakarta Raya,” pungkasnya.