Author: restrodepok

PEGUNUNGAN BINTANG — Pagi yang tenang di Kampung Kabiding, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Senin (16/3/2026), terasa berbeda ketika personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menyusuri kampung tersebut dalam kegiatan patroli humanis. Di tengah udara pegunungan yang sejuk, kehadiran aparat justru disambut dengan senyum warga dan tawa anak-anak sekolah yang sedang memulai aktivitas belajar.

Patroli yang dipimpin oleh Ipda Ranto Ahmad Chamdani, S.Km itu melibatkan sepuluh personel Satgas Tindak. Selain memantau situasi keamanan di sekitar SD Balil Kabiding 2, para personel juga menyempatkan diri menyapa warga yang ditemui di sepanjang kampung.

Beberapa anak yang tengah berada di halaman sekolah tampak penasaran melihat kedatangan para personel. Dengan langkah ragu namun penuh rasa ingin tahu, mereka mendekat. Para anggota Satgas pun menyambutnya dengan senyum dan sapaan hangat. Suasana yang awalnya canggung perlahan berubah menjadi akrab ketika para personel mulai bercengkerama dengan para siswa, menanyakan kegiatan belajar mereka, hingga berbagi cerita ringan.

Di sudut kampung, sejumlah warga yang sedang beraktivitas juga ikut menyapa. Percakapan sederhana pun terjalin—tentang kehidupan sehari-hari, kondisi kampung, hingga harapan agar situasi tetap aman sehingga anak-anak bisa belajar dengan tenang.

Kehadiran personel di tengah masyarakat pagi itu bukan sekadar melakukan patroli keamanan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang pertemuan hangat antara aparat dan masyarakat yang selama ini hidup berdampingan di wilayah pegunungan Papua.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., mengatakan bahwa pendekatan humanis menjadi bagian penting dalam setiap pelaksanaan tugas di Papua.

“Pendekatan humanis menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas kami di Papua. Melalui patroli seperti ini, personel tidak hanya memastikan situasi tetap aman, tetapi juga membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menegaskan bahwa kedekatan dengan masyarakat merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah operasi.

“Kehadiran personel di tengah masyarakat bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga membangun kedekatan dan kepercayaan. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat dapat merasa lebih aman sekaligus ikut berperan dalam menjaga situasi keamanan di lingkungannya,” ungkap Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum.

Menjelang akhir patroli, para personel kembali melanjutkan pemantauan di sekitar kampung sebelum meninggalkan lokasi. Sementara itu, anak-anak kembali ke ruang kelas dengan wajah ceria, meninggalkan jejak kecil dari pertemuan singkat yang menghadirkan rasa aman sekaligus kehangatan di Kampung Kabiding.

Dari hasil pelaksanaan patroli tersebut, situasi di Kampung Kabiding terpantau aman dan kondusif. Bagi warga setempat, kehadiran personel Satgas Ops Damai Cartenz bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai sahabat yang hadir di tengah kehidupan mereka sehari-hari.

JAKARTA – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dedi Prasetyo, kembali menegaskan pentingnya penguatan intelektualitas di tubuh Polri. Sebanyak 39 dari total 40 buku yang ditulisnya kini resmi terdaftar dalam perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pada Senin (16/3/2026).

Langkah ini menjadi penegasan bahwa transformasi Polri tidak hanya bertumpu pada kemampuan operasional, tetapi juga pada penguatan riset, gagasan, serta pemikiran strategis yang terdokumentasi secara akademis. Pendaftaran karya tersebut sekaligus menjadi bentuk perlindungan negara terhadap ide dan pemikiran yang lahir dari pengalaman panjang di berbagai medan tugas kepolisian.

Dari total 40 buku yang telah ditulis, sebanyak 39 judul diterbitkan oleh penerbit Raja Grafindo Persada, sementara satu buku lainnya diterbitkan oleh Penerbit Universitas Brawijaya dengan judul “Diskresi Kepolisian pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme.”

Wakapolri menegaskan bahwa pengalaman lapangan harus diabadikan dalam bentuk pengetahuan agar dapat menjadi referensi bagi generasi penerus Polri.

“Polisi masa kini tidak boleh hanya mengandalkan otot dan kewenangan, tetapi harus berbasis pada ilmu pengetahuan. Menulis bagi saya adalah cara berbagi sekaligus mengabadikan pengalaman lapangan agar dapat dirumuskan menjadi teori dan pengetahuan yang bermanfaat. Dengan demikian, generasi Polri masa kini memiliki bekal wawasan, perspektif, dan referensi untuk terus berkembang serta mampu menjawab tantangan tugas di masa depan,” ujar Dedi Prasetyo setelah menerima sertifikat HAKI.

Ia juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci bagi institusi kepolisian untuk menjawab ekspektasi publik yang semakin tinggi.

“Polri perlu dibekali wawasan dan keilmuan yang cukup untuk bisa memenuhi ekspektasi ideal masyarakat Indonesia terhadap institusi kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya,” tambahnya.

Ke-39 buku tersebut mencakup berbagai bidang strategis kepolisian, mulai dari strategi keamanan dan kamtibmas, penanganan terorisme dan kejahatan transnasional, penguatan sumber daya manusia Polri, kebijakan publik, hingga ketahanan pangan dan mitigasi bencana.

Beberapa karya juga membahas inovasi dan adaptasi Polri terhadap perkembangan zaman, seperti pemanfaatan teknologi kepolisian dalam dinamika keamanan modern, manajemen media sebagai cooling system untuk menjaga stabilitas keamanan, hingga reformasi internal melalui sistem meritokrasi jabatan dan pengembangan karier berbasis kompetensi.

Melalui karya-karya tersebut, Wakapolri berupaya menghadirkan perspektif kepolisian yang lebih komprehensif. Pendekatan keamanan tidak lagi dipahami semata sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan terdaftarnya puluhan buku tersebut dalam HAKI, karya-karya ini kini memiliki perlindungan hukum sebagai aset intelektual yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi anggota Polri, akademisi, praktisi hukum, hingga masyarakat luas dalam memahami dinamika keamanan dan strategi kepolisian modern.

Warisan pemikiran tersebut diharapkan dapat terus menginspirasi generasi Polri berikutnya untuk mengembangkan budaya literasi, riset, dan inovasi dalam mendukung transformasi instit

KORLANTAS POLRI, Cikampek – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho S.H., M.Hum mengatakan bahwa situasi arus lalu lintas mudik lebaran 2026 masih sangat terkendali.

Hal itu ia sampaikan di Posko Command Center KM 29, Cikampek, Minggu (15/3/2026). Kakorlantas mencatat bahwa sebanyak 25 persen kendaraan telah meninggalkan Jakarta.

“Kami laporkan bahwa arus lalu lintas saat ini cukup terkendali. Jadi, belum nampak kepadatan. Namun demikian yang berada di tol sampai saat ini kurang lebih 25 persen yang sudah meninggalkan Jakarta, baik yang menuju ke Transjawa, Bandung, dan Sumatera,” kata Kakorlantas.

Selain itu, tingkat fatalitas korban meninggal dunia akibat kecelakaan turun 45 persen ketimbang tahun lalu. Hal ini menjadi catatan yang positif mengingat segala bentuk persiapan telah dilakukan sejak jauh hari.

“Tetapi yang paling penting, saya sampaikan bahwa fatalitas korban meninggal dunia turun 45 persen. Jadi, fatalitas korban turun 45 persen,” tegas Kakorlantas.

Kakorlantas juga menilai kebijakan pembatasan kendaraan sumbu tiga ke atas selama periode mudik terbukti efektif dalam memberikan ruang bagi kendaraan pribadi dan angkutan penumpang, sehingga arus lalu lintas dapat tetap mengalir dengan lancar.

Selain itu, Korlantas Polri telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif melalui manajemen rekayasa lalu lintas berdasarkan data traffic counting yang dipantau secara real-time.

“Alhamdulillah SKB ini sangat strategis bahwa flow daripada lalin yang ada di jalan tol dan alteri cukup terkendali. Dari dua hari ini kita melakukan sosialisasi dan bahkan tadi malam kami sudah melakukan tindakan tegas,” tutur dia.

“Apabila masih ada kendaraan sumbu tiga melintasi tol, karena ini bagian daripada komitmen bersama, bagaimana kita memerintahkan untuk ditindak,” sambungnya.

Apabila dari situasi harkamtibmas, laporan mengenai kriminalitas menonjol tercatat nihil, sementara kondisi di berbagai simpul transportasi utama stasiun, bandara, terminal cukup terkendali

“Sekali lagi, kami hadir untuk melayani masyarakat. Mari bersama-sama kita wujudkan ‘Mudik Aman, Keluarga Bahagia’. Selamat pergi, selamat kembali,” pungkasnya.

Jakarta – Mabes Polri bersama para jurnalis menggelar kegiatan berbagi kepada masyarakat dengan membagikan sekitar 1.500 paket makanan dan takjil. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah titik di sekitar kawasan Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Karo Penmas Divhumas Polri, Trunoyudho Wisnu Andiko, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan empati kepada masyarakat yang masih beraktivitas menjelang waktu berbuka puasa.

“Seperti para pengemudi ojek online dan juga pengemudi kendaraan umum lainnya. Mereka yang masih bekerja di jalan tentu menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Trunoyudho juga berharap pelaksanaan arus mudik masyarakat ke depan dapat berjalan dengan lancar dan aman. Ia memastikan jajaran kepolisian telah menyiapkan berbagai langkah serta pelayanan maksimal guna mendukung kelancaran perjalanan masyarakat selama periode mudik.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan menuju kampung halaman.

“Keselamatan adalah hal yang paling utama dalam perjalanan mudik. Yang terpenting bukan seberapa cepat sampai, tetapi bisa tiba di tujuan dengan selamat,” jelasnya.

Selain itu, Trunoyudho mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan situasi di lingkungan tempat tinggal ataupun memanfaatkan fasilitas penitipan kendaraan dan rumah yang ditinggalkan selama mudik kepada kepolisian.

Menurutnya, masyarakat dapat berkoordinasi dengan RT maupun RW setempat, serta memanfaatkan peran Bhabinkamtibmas di wilayah masing-masing.

“Bisa juga menitipkan kendaraan di Polsek atau kantor kepolisian t

Jayapura – Senyum dan rasa haru terpancar dari wajah para santri dan anak-anak panti asuhan saat menerima kunjungan personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 yang datang membawa bantuan sosial di Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (10/3).

Kehadiran aparat di Pondok Pesantren Al-Khoiriyah, Sentani, dan Panti Asuhan Putri Karahiman di Hawai bukan sekadar menyerahkan bantuan bahan pokok, tetapi juga menghadirkan kehangatan dan kepedulian yang terasa dekat di hati para penerima. Sejumlah kebutuhan pangan seperti beras, mi instan, telur, serta bahan pokok lainnya disalurkan untuk membantu kebutuhan sehari-hari para santri dan anak-anak panti.

Kegiatan kemanusiaan tersebut merupakan bagian dari program kepedulian sosial Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 yang dipimpin oleh Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., yang dalam pelaksanaannya diwakili oleh Kepala Administrasi dan Manajemen Operasi (Kaminops) Damai Cartenz 2026 Kombes Pol. Hendrik Purwono. Kegiatan dimulai sekitar pukul 14.30 WIT dan berlangsung dalam suasana penuh keakraban.

Di halaman pesantren dan panti asuhan, interaksi sederhana antara personel Satgas dengan para santri dan anak-anak panti menciptakan momen yang hangat. Canda ringan, senyum tulus, serta doa-doa yang dipanjatkan menjadi gambaran bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar penyaluran bantuan, tetapi juga bentuk kepedulian dan kebersamaan.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini merupakan bagian dari komitmen Satgas Operasi Damai Cartenz untuk selalu hadir di tengah masyarakat dengan pendekatan kemanusiaan.

“Kegiatan bantuan sosial ini merupakan wujud kepedulian kami kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak di pondok pesantren dan panti asuhan. Kami ingin menunjukkan bahwa kehadiran aparat tidak hanya berfokus pada penegakan hukum dan menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga membawa manfaat serta kepedulian bagi masyarakat,” ujar Brigjen Faizal.

Menurutnya, kehadiran aparat yang dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan rasa kebersamaan sekaligus memperkuat hubungan emosional antara negara dan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum. menambahkan bahwa kegiatan sosial menjadi salah satu cara untuk membangun komunikasi yang lebih hangat antara aparat keamanan dan masyarakat.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat. Kehadiran Satgas Operasi Damai Cartenz di Papua tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Kombes Adarma.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan saling mendukung demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Papua.

Di tengah berbagai dinamika yang ada, momen kebersamaan seperti ini menjadi pengingat bahwa sentuhan kemanusiaan dan kepedulian sederhana mampu menghadirkan harapan serta kehangatan bagi banyak orang. Bagi para santri dan anak-anak panti, kunjungan tersebut bukan hanya membawa bantuan, tetapi juga membawa senyum, perhatian, dan rasa bahwa mereka tidak sendiri.

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menorehkan catatan sejarah baru dalam transformasi institusinya. Tepat pada Selasa, 10 Maret 2026, Polri resmi meresmikan tahap ketiga operasionalisasi 7 dari 16 Pusat Studi Kepolisian yang berkedudukan di bawah naungan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) antara lain:

1. Pusat Studi Teknologi Kepolisian, yang dikepalai oleh Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H.
2. Pusat Studi Forensik Kepolisian, yang dikepalai oleh Komjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Petrus R. Golose
3. Pusat Studi Internasional Kepolisian, yang dikepalai oleh Irjen Pol. Dr. dr. Asep Herdradiana, Sp.An-TI., Subsp.T.I.(K)., M. Kes.
4. Pusat Studi Keamanan Nasional, yang dikepalai oleh Prof. Muradi, M.Si., M.Sc., Ph.D.
5. Pusat Studi PPA, yang dikepalai oleh Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si.
6. Pusat Studi Keadilan Restoratif & Transformasi Konflik, yang dikepalai oleh Andrea H. Poeloengan, S.H., M.Hum., MTCP.
7. Pusat Studi Intelijen Kepolisian, yang dikepalai oleh Irjen Pol. Dr. Achmad Kartiko, S.I.K., M.H.

Kemudian untuk 9 pusat studi kepolisian lain yang sudah diresmikan pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Pusat Studi Polmas
2. Pusat Studi Anti Korupsi
3. Pusat Studi Terorisme
4. Pusat Studi Ilmu Kepolisian
5. Pusat Studi Kamsel Lantas
6. Pusat Studi Siber
7. Pusat Studi SDM
8. Pusat Studi Pasifik Oseania
9. Pusat Studi Kehumasan Polri

Peresmian ini bukan sekadar seremoni rutin, melainkan sebuah pernyataan sikap bahwa Polri tidak lagi hanya mengandalkan tindakan taktis dan teknis di lapangan. Sebagaimana penyampaian Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo dalam acara peresmian Pusat Studi Kepolisian (10/03/2026)

“Diharapkan dengan peresmian 16 Pusat Studi Kepolisian ini dengan bidang keilmuan masing-masing, pusat studi kepolisian ini menjadi wadah riset dan diskusi akademik terkait pengembangan ilmu kepolisian di Indonesia”

Hal tersebut menjadi bukti bahwa Polri kini secara sadar bergerak menuju penguatan intelektual melalui paradigma berbasis bukti (Evidence Based Policy) yakni sebuah pendekatan kepolisian yang mendasarkan setiap kebijakan dan tindakan pada bukti-bukti ilmiah serta riset yang mendalam.

Kolaborasi Pentahelix: Dari Aceh hingga Maluku
Strategi besar yang diusung Polri kali ini melibatkan kolaborasi Pentahelix, yang menempatkan dunia akademis sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan negara. Ekspansi intelektual ini tidak hanya berpusat di Jakarta, melainkan telah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia demi menjaring perspektif lokal yang beragam. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 8 dari 77 Pusat Studi Kepolisian di PTN/PTS yang sudah meresmikan Pusat Studi Kepolisian, di antaranya:

1. Universitas Syiah Kuala
2. Universitas Negeri Sebelas Maret
3. Universitas Pattimura
4. Universitas Muhammdiyah Karanganyar
5. Universitas Islam Sultan Agung
6. Universitas Negeri Semarang
7. Universitas Bangka Belitung
8. Universitas Jenderal Soedirman
   Keberadaan pusat-pusat studi di daerah ini diharapkan mampu membedah tantangan keamanan spesifik di tiap wilayah dengan pisau analisis akademis yang tajam. Selain itu, masih terdapat 69 PTN/PTS yang tengah memasuki tahap penandatanganan kerja sama (PKS) yang membentang dari Aceh hingga Papua. Dengan diresmikannya pusat-pusat studi ini, Polri berharap budaya ilmiah dapat mendarah daging di tubuh institusi, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil telah melalui uji publik dan kajian akademis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lampung – Polda Lampung melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil membongkar praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) atau illegal mining yang beroperasi di wilayah Kabupaten Way Kanan. Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan 24 orang, dengan 14 orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pengungkapan kasus ini disampaikan langsung oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, S.I.K., M.H didampingi oleh Brigjen TNI Andrian Susanto, S.I.P., M.Han., M.I.Pol., Wakapolda Lampung Brigjen Pol Drs. Sumarto, M.Si dan Kolonel Cpm David Medion, S.I.P., M.H.I. dalam kegiatan press release di Mapolda Lampung, Selasa (10/3/2026).

Kapolda Lampung menegaskan, pengungkapan ini merupakan komitmen Polda Lampung dalam menindak tegas praktik pertambangan ilegal yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan dan merugikan negara dalam jumlah besar.

“Dalam operasi penindakan yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Lampung pada Minggu (8/3), kami berhasil mengamankan 24 orang dari lokasi penambangan emas ilegal yang berada di lahan PTPN I Regional 7 di Kabupaten Way Kanan. Dari hasil pemeriksaan, 14 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 10 orang lainnya masih berstatus saksi dan sedang dilakukan pendalaman,” ujar Kapolda.

Penertiban dilakukan di tujuh titik lokasi di wilayah Kecamatan Blambangan Umpu, yang masih berada di dalam area Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan PTPN VII, di antaranya di sekitar Jalan Lintas Sumatera Sungai Betih, Desa Lembasung, Jalan Lintas Martapura KM 6 dan KM 9 Blambangan Umpu, serta beberapa titik di sekitar aliran Sungai Betih.

Dalam operasi tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah alat berat dan peralatan tambang yang digunakan untuk aktivitas penambangan ilegal.

Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain:

41 unit ekskavator (7 unit telah diamankan di Polda Lampung, 2 unit dalam perjalanan, dan 32 unit masih berada di TKP)

24 unit mesin dompeng/alkon

47 jerigen berisi bahan bakar solar

17 unit kendaraan roda dua

1 unit kendaraan roda empat

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, aktivitas penambangan ilegal tersebut diduga telah berlangsung sekitar 1,5 tahun dengan luas lahan mencapai sekitar 200 hektare.

Kapolda Lampung mengungkapkan, jika dihitung dari potensi produksi emas, aktivitas ilegal tersebut menghasilkan keuntungan yang sangat besar.

“Dengan asumsi satu mesin menghasilkan lima gram emas per hari dan jumlah mesin mencapai sekitar 315 unit, maka total produksi diperkirakan mencapai 1.575 gram emas per hari. Dengan harga emas sekitar Rp1,8 juta per gram, maka potensi pendapatan kotor dari aktivitas ilegal tersebut bisa mencapai sekitar Rp2,8 miliar per hari atau Rp73,7 miliar per bulan,” jelas Kapolda.

Secara keseluruhan, potensi kerugian negara akibat praktik pertambangan ilegal tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp1,3 triliun.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 miliar.

Selain itu, Polda Lampung juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menghitung lebih lanjut kerugian negara serta dampak kerusakan lingkungan akibat penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri atau sianida dalam proses pengolahan emas.

Kapolda Lampung menegaskan bahwa penanganan perkara ini akan terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

“Polda Lampung berkomitmen menindak tegas segala bentuk pertambangan ilegal. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas penambangan tanpa izin karena selain melanggar hukum juga merusak lingkungan,” tegas Kapolda.

Polda Lampung juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan aktivitas pertambangan ilegal di wilayahnya, sebagai bentuk partisipasi bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan penegakan hukum di Provinsi Lampung.