Padang — Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si menunjukkan kepedulian dan empati kepada anggota Polri yang terdampak bencana alam di wilayah Polda Sumatera Barat dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan, Kamis (18/12/2025).
Pemberian bantuan dilaksanakan secara simbolis di Polsek Koto Tengah, Jalan Adi Negoro, Lubuk Buaya, Kota Padang, sekitar pukul 13.00 WIB, sebagai bentuk perhatian langsung pimpinan Polri terhadap kondisi personel yang terdampak musibah.
Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 170 personel Polri terdampak bencana alam di wilayah tersebut. Mereka terdiri dari 61 personel Polda Sumbar, 106 personel Polresta Padang, dan 3 personel Polsek Koto Tengah.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolri menyerahkan 170 paket bantuan kepada personel terdampak. Setiap paket berisi kebutuhan pokok dan perlengkapan harian, antara lain beras, mie instan, gula, minyak goreng, sarden, susu, biskuit, sosis, pakaian dalam, sarung, handuk, selimut, perlengkapan mandi, serta obat-obatan ringan.
Kapolri menegaskan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dan institusi Polri bagi anggotanya yang tengah mengalami musibah. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban personel dan keluarganya, sekaligus menjadi penguat moril di tengah situasi sulit.
“Polri tidak akan pernah meninggalkan anggotanya. Di saat rekan-rekan mengalami musibah, institusi hadir untuk memberikan dukungan dan memastikan anggota tetap mendapat perhatian,” ujar Kapolri.
Padang — Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si memberikan motivasi dan apresiasi kepada anggota Polri di wilayah Polda Sumatera Barat yang terdampak bencana alam, saat menyerahkan bantuan kemanusiaan di Polsek Koto Tengah, Kota Padang, Kamis (18/12/2025).
Kapolri menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa para personel, sekaligus menyampaikan penghargaan atas dedikasi anggota Polri yang tetap menjalankan tugas dengan baik meskipun tengah menghadapi kondisi sulit akibat bencana.
“Saya mendapat laporan bahwa banyak rumah rekan-rekan yang terdampak. Namun, di tengah musibah tersebut, rekan-rekan tetap melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah bentuk loyalitas dan pengabdian yang luar biasa,” ujar Kapolri.
Sebanyak 170 personel Polri tercatat terdampak bencana di wilayah Polda Sumbar. Untuk itu, Kapolri menyerahkan 170 paket bantuan yang berisi kebutuhan pokok dan perlengkapan sehari-hari sebagai bentuk dukungan nyata dari pimpinan Polri.
Kapolri juga memberikan semangat kepada seluruh personel agar tetap kuat dan optimistis, serta menegaskan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dan soliditas di tengah ujian.
“Tetap semangat, terus berikan pengabdian terbaik. Tunjukkan bahwa Polri selalu dekat dengan masyarakat dan bekerja dengan tulus,” tegas Kapolri.
Kegiatan ini menjadi bukti bahwa di tengah situasi bencana, Polri tidak hanya hadir untuk masyarakat, tetapi juga memastikan anggotanya mendapatkan perhatian, dukungan, dan penguatan moril dari pimpinan.
Dalam rangkaian kunjungan diplomatik Delegasi Kedutaan Besar Prancis ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mabes Polri 1 Pejaten, Polri menyerahkan Buku Menu MBG “Rasa Bhayangkara Nusantara” kepada delegasi sebagai bagian dari kegiatan peninjauan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyerahan buku ini menjadi simbol komitmen Polri dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pembangunan sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak bangsa.
Dalam kesempatan tersebut, Delegasi Prancis tampak antusias menelaah isi buku “Rasa Bhayangkara Nusantara”. Sejumlah delegasi terlihat membuka dan membaca langsung halaman demi halaman buku, mencermati ragam menu, narasi pengabdian, serta pendekatan berbasis pangan lokal yang diterapkan Polri dalam Program MBG. Antusiasme tersebut mencerminkan ketertarikan Delegasi Prancis terhadap model dapur MBG Polri yang memadukan gizi, keamanan pangan, budaya, dan tata kelola program berskala nasional.
Buku “Rasa Bhayangkara Nusantara” merupakan karya tulis kolaborasi antara Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dan Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan. Kolaborasi ini menghadirkan perpaduan pengalaman lapangan Polri dengan kerangka analisis kebijakan strategis, sehingga buku tidak hanya bersifat dokumentatif, tetapi juga relevan sebagai referensi konseptual pengembangan Program MBG yang berkelanjutan.
Buku ini memotret pengabdian Polri melalui 508 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang telah aktif dan dikelola oleh Polri, tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dalam menyediakan Makan Bergizi Gratis bagi jutaan anak Indonesia setiap hari. Menu-menu yang disajikan mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang bersumber dari bahan pangan lokal dan kearifan daerah.
Kasatgas MBG Polri Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menegaskan bahwa buku ini merupakan wujud integrasi antara pemenuhan gizi, pelestarian budaya, dan partisipasi masyarakat.
“Resep-resep yang disajikan dalam buku ini merupakan menu andalan dari 508 SPPG Polri yang telah aktif dan dikelola Polri, tersebar di seluruh Indonesia. Polri bersama masyarakat mendorong agar pelaksanaan MBG tidak hanya memenuhi aspek gizi, tetapi juga menghadirkan cita rasa lokal dan identitas daerah, sehingga dapat dinikmati oleh para penerima manfaat melalui keberagaman khazanah kuliner Nusantara,” tegas Irjen Pol. Nurworo Danang.
Buku “Rasa Bhayangkara Nusantara” menyajikan 80 menu pilihan, di antaranya Ikan Keumamah khas Aceh, Nasi Bekepor Kutai, Kuah Kuning Papua, Ayam Sambal Matah dan Sayur Gondo Bali, serta Nasi Ayam Lodho Trenggalek. Hidangan-hidangan tersebut merupakan sebagian kecil dari ratusan bahkan ribuan inovasi kuliner yang setiap hari diolah dan disajikan oleh dapur-dapur MBG Polri di berbagai wilayah Indonesia.
Penerbitan buku ini didukung oleh akademisi dan praktisi lintas disiplin, di antaranya Prof. Dr. drg. Sandra Fikawati, M.P.H., yang memperkaya aspek gizi masyarakat berbasis ilmiah, serta Prof. Fatma Lestari, S.Si., M.Si., Ph.D., yang memberikan fondasi kuat pada aspek keamanan pangan dan manajemen risiko. Kehadiran para akademisi tersebut memastikan substansi buku mencakup dimensi gizi, keamanan pangan, manajemen risiko, hingga komunikasi kebijakan publik.
Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo membawa perpaduan pengalaman lapangan dan pemikiran ilmiah dalam pengembangan tata kelola program nasional. Dengan rekam jejak sebagai penulis lebih dari 36 buku dan penerima Rekor MURI sebagai perwira tinggi Polri dengan karya tulis terbanyak, Wakapolri menegaskan komitmen Polri untuk menjadikan riset dan pengetahuan sebagai fondasi pengabdian.
Sementara itu, Dirgayuza Setiawan menghadirkan perspektif kebijakan dan ketahanan pangan yang memperkuat desain serta narasi buku, sehingga “Rasa Bhayangkara Nusantara” tidak hanya menjadi dokumentasi pengabdian, tetapi juga rujukan strategis dalam mendukung keberlanjutan Program MBG.
Delegasi Prancis mengapresiasi pendekatan MBG Polri yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga pada penguatan identitas budaya dan pemberdayaan pangan lokal. Pendekatan ini dinilai sejalan dengan praktik baik internasional dalam penyelenggaraan program makanan sekolah yang berkelanjutan.
Melalui penerbitan dan penyerahan buku “Rasa Bhayangkara Nusantara”, Polri menegaskan bahwa dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari pengabdian Bhayangkara dalam menyiapkan generasi masa depan bangsa, sekaligus kontribusi nyata Polri dalam menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Depok – Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan serta kelancaran aliran air, unsur Tiga Pilar bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok melaksanakan kegiatan kerja bakti gabungan di Kali Lingkar Setu Kedaung, RT 05 RW 05, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, pada Kamis, 18 Desember 2025.
Kegiatan dimulai pukul 08.00 WIB hingga selesai, bertempat di Kali Lingkar Setu Outlet Kali Kedaung RT 05/05. Kerja bakti ini melibatkan unsur kepolisian, TNI, pemerintah kelurahan, DLHK, serta unsur masyarakat setempat.
Hadir dan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut antara lain Kapolsek Bojongsari Kompol Fauzan Thohari, S.H., Wadanramil Sawangan Kapten Sumarno, Lurah Kedaung Dion Wijaya, S.N., Wakapolsek Bojongsari AKP Slamet, Pamin Binmas Iptu Zakaria, 15 personel Polsek Bojongsari, 5 personel Koramil Sawangan, 5 anggota Linmas, 14 petugas DLHK Kota Depok, serta 4 orang pengurus lingkungan RT 05 RW 05 Kedaung Sawangan.
Kegiatan diawali dengan apel bersama dan arahan dari Kapolsek Bojongsari, Wadanramil Sawangan, serta Lurah Kedaung. Selanjutnya, seluruh peserta melaksanakan kerja bakti berupa pembersihan sampah dan pemangkasan pohon bambu yang menghambat aliran air di Kali Lingkar Setu Kedaung.
Melalui kegiatan ini, diharapkan aliran kali dapat kembali lancar sehingga dapat mencegah potensi banjir, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Sinergitas Tiga Pilar bersama DLHK dan masyarakat diharapkan terus terjalin demi terciptanya lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman di wilayah Kedaung, Sawangan.
Jakarta — Brimob Polda Metro Jaya bergerak cepat mengamankan lokasi pasca kebakaran yang terjadi di kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (15/12/2025). Langkah ini dilakukan untuk memastikan situasi tetap aman serta mencegah potensi gangguan kamtibmas di sekitar area pasar.
Sebagai bentuk respons cepat, Tim Patroli Brimob Batalyon B Pelopor diterjunkan ke lokasi untuk melaksanakan pengecekan dan pengamanan area pasca kejadian. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 07.00 WIB tersebut diduga dipicu oleh korsleting arus listrik dan mengakibatkan sejumlah lapak dagangan terdampak dan satu unit kendaraan roda dua hangus terbakar.
Dalam peristiwa ini tidak ditemukan adanya korban jiwa, sementara kerugian materiil masih dalam proses pendataan. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, api telah berhasil dipadamkan dan situasi berada dalam kondisi aman terkendali.
Personel Brimob selanjutnya melakukan pengamanan di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) guna mengantisipasi kerumunan masyarakat serta memastikan aktivitas di kawasan pasar berjalan aman dan tertib.
Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Henik Maryanto, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa kehadiran Brimob merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. “Kami memastikan lokasi pasca kebakaran berada dalam kondisi aman dan kondusif. Brimob Polda Metro Jaya akan terus hadir dan siaga untuk membantu masyarakat serta mencegah potensi gangguan lanjutan,” ujarnya.
Brimob Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran, khususnya yang berkaitan dengan instalasi listrik, guna mencegah kejadian serupa di kemudian hari.
Jakarta — Komisaris Jenderal Polisi Karyoto (Kabaharkam) mengusulkan pengaktifan Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) untuk memperkuat penanganan bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Aceh. Usulan tersebut disampaikan sebagai langkah strategis agar penanganan bencana berskala luas dapat berjalan dalam satu sistem komando yang terpadu, cepat, dan terukur.
Karyoto menegaskan bahwa sejak awal kejadian, semua unsur telah berjibaku secara optimal dan maksimal di lapangan, mulai dari relawan, pemerintah daerah, petugas kebencanaan, masyarakat setempat, maupun TNI, Polri. Namun demikian, eskalasi dampak dan cakupan wilayah terdampak menuntut mekanisme kerja lintas instansi yang lebih terintegrasi dan massif.
“Dalam kondisi bencana yang berdampak luas dan lintas wilayah, negara perlu memastikan seluruh sumber daya yang ada dapat bergerak dalam satu sistem komando yang jelas dan saling mendukung,” ujar Komjen Pol. Karyoto.
Menurutnya, pengaktifan Kogasgabpad bukanlah konsep baru dalam penanganan bencana berskala besar. Mekanisme komando terpadu tersebut pernah digunakan dalam penanganan gempa bumi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2018, serta gempa dan tsunami Palu, Sigi, Donggala di Sulawesi Tengah, yang membutuhkan integrasi cepat antara berbagai unsur di lapangan. Model serupa juga pernah diterapkan dalam penanganan krisis kesehatan Covid-19 di sejumlah wilayah strategis.
“Pengalaman-pengalaman tersebut menunjukkan bahwa komando gabungan terpadu mampu mempercepat pembukaan akseks tertutup, memudahkan mobilisasi logistik, memperjelas pembagian tugas, memastikan keamanan dan ketertiban, serta menghindari tumpang tindih kewenangan di lapangan,” jelasnya.
Komjen Pol. Karyoto menekankan bahwa Kogasgabpad tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, melainkan untuk menyatukan seluruh kekuatan negara dalam satu kerangka operasi yang terkoordinasi. Dalam skema tersebut, TNI berperan pada aspek mobilisasi, logistik, dan operasi di medan sulit, sementara Polri bisa berfokus pada aspek pemulihan situasi dan penanganan masyarakat, pengamanan wilayah terdampak, serta menjaga stabilitas situasi sosi.
“Yang diutamakan adalah keselamatan rakyat. Komando terpadu memastikan tidak ada wilayah yang terlewat, tidak ada bantuan yang tersendat, dan tidak ada kebingungan di tingkat pelaksana,” tambahnya.
Usulan pengaktifan Kogasgabpad ini akan disampaikan secara resmi kepada Menkopolkam serta kementerian dan lembaga terkait untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia berharap, dengan pendekatan tersebut, penanganan bencana di Sumatera dan Aceh dapat berlangsung lebih efektif, dan benar-benar mencerminkan kehadiran negara secara utuh di tengah masyarakat terdampak.
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral terkait dengan kesiapan pengamanan dan pelayanan masyarakat menghadapi perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Dalam rakor lintas sektoral tersebut, Sigit menekankan soal pentingnya sinergisitas dan kolaborasi seluruh stakeholder. Menurutnya, hal tersebut adalah kunci untuk memberikan pelayanan dan pengamanan yang optimal terhadap masyarakat saat merayakan Nataru.
“Tentunya sinergisitas adalah kunci. Keberhasilan pelayanan dan pengamanan Nataru ini adalah keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu, kita minta kita terus bekerja sama bersatu padu dari pusat dan daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” kata Sigit saat memberikan sambutan di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).
Lebih dalam, Sigit menegaskan bahwa, personel kepolisian akan dikerahkan di titik-titik yang memiliki kerawanan saat terjadinya potensi pergerakan masyarakat ketika Nataru. Anggota Polri bakal dipastikan siap memberikan pelayanan dan pengamanan terbaik untuk warga.
Khususnya, kata Sigit di wilayah yang berpotensi maupun sudah terjadi bencana, seperti di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Diperlukan kesiapan khusus untuk penanganan pelayanan dan pengamanan di wilayah tersebut.
“Harus dalam kondisi betul-betul siap dan bila perlu memang ada cadangan yang harus disiapkan karena memang kebutuhannya juga pasti akan meningkat dibandingkan dengan hari biasa dan khusus bagi wilayah-wilayah yang akan atau memiliki potensi terdampak bencana, tolong sekali lagi tolong belajar dari pengalaman rekan-rekan kita yang ada di Sumatera. Rekan-rekan bisa mempersiapkan dengan jauh lebih baik,” papar Sigit.
Untuk memastikan pengamanan dan pelayanan, Sigit menuturkan, Polri melaksanakan Operasi Lilin 2025 yang bersinergi dengan TNI, kementerian/lembaga, dan pihak terkait lainnya. Kegiatan terpusat itu digelar selama 14 hari, mulai dari 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.
“Operasi ini melibatkan 146.701 personel gabungan, 77.637 dari personel Polri, kemudian 13.775 dari personel TNI dan 55.289 dari seluruh stakeholder terkait mulai dari Pol PP, Perhubungan, Linmas, Dinkes, Pramuka, Senkom, Pertamina, Ormas, Orari, Basarnas, Jasa Raharja, PLN, ASDP/APDEL dan Organda, Angkasa Pura, Pelindo, Damkar dan tentunya seluruh kementerian terkait lainnya,” ujar Sigit.
Dalam operasi lilin ini, Polri membuat posko pengamanan, pelayanan dan terpadu. Pada tahun ini terdapat 44.436 objek pengamanan yang terdiri dari gereja, pusat belanja, terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, bandara, objek wisata dan objek perayaan.
“Pospam yang biasanya kita bangun kita siapkan di lokasi-lokasi ibadah, tempat wisata untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar mulai dari patroli, kemudian kunjungan ke lokasi wisata, dan sebagainya,” ucap Sigit.
Lalu, terdapat 763 pos pelayanan yang bisa digunakan sebagai tempat istirahat sementara bagi pengendara. Lokasinya ada di wilayah-wilayah arteri khususnya bagi para pengguna jalan yang melaksanakan mudik atau balik.
“Termasuk juga ada layanan kesehatan, kemudian kegiatan tekayasa yang dibutuhkan apabila memang terjadi peristiwa-peristiwa yang membutuhkan rekayasa, kemudian yang paling penting adalah ada 333 pos terpadu yang tadi sepintas disampaikan oleh Bapak Menko PMK, ini adalah tempat pusat komando dan kendali operasi yang melibatkan seluruh stakeholder terkait,” tutur Sigit.
Sigit juga telah meminta kepada seluruh jajaran dan stakeholder untuk terus memantau ramalan cuaca dan imbauan dari BMKG ketika massa Nataru berlangsung. Apalagi saat musim libur panjang akhir tahun di lokasi wisata favorit masyarakat.
“Kemudian objek wisata ini juga menjadi atensi kita, sehingga kemudian rekan-rekan betul-betul harus terus bekerja sama memonitor BMKG dan kemudian menginformasikan dan bila perlu memberikan larangan kalau memang di tempat-tempat tersebut terjadi kerawanan, kerja sama dengan pemerintah daerah, kerja sama dengan stakeholder terkait,” kata Sigit.
Rapat linta sektoral ini juga membahas soal kesiapan penerapan rekayasa lalu lintas saat arus mudik dan balik Nataru. Polri sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk mencegah terjadinya kemacetan arus lalin.
Depok — Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras, S.I.K., melaksanakan kegiatan silaturahmi ke Kejaksaan Negeri Kota Depok yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Depok, Jalan Boulevard GDC Kota Kembang, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok.
Kegiatan silaturahmi ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi dan koordinasi antara Polres Metro Depok dan Kejaksaan Negeri Depok dalam penanganan perkara hukum di wilayah Kota Depok.
Dalam sambutannya, Kapolres Metro Depok KBP Abdul Waras, S.I.K. menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan silaturahmi tersebut. Ia menegaskan pentingnya kerja sama dan koordinasi yang solid antara kepolisian dan kejaksaan, khususnya dalam proses pemberkasan dan penanganan perkara.
“Alhamdulillah hari ini kami bisa bersilaturahmi di Kejaksaan Negeri Depok. Intinya kami mohon izin bantuan dan kerja samanya terkait perkara-perkara yang kami tangani di wilayah Polres Depok. Apabila terdapat kendala dalam pemberkasan maupun penanganan perkara, kami mohon bantuan dan masukan. Kami akan selalu berkoordinasi dengan pihak kejaksaan agar ke depan kita bisa terus bersinergi,” ujar Kapolres.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Depok, Arief Budiman, S.H., M.H., menyambut baik kunjungan silaturahmi tersebut. Ia menyampaikan bahwa kerja sama antara Kejaksaan Negeri Depok dan Polres Metro Depok selama ini telah berjalan dengan baik dan efektif.
“Terkait kerja sama, alhamdulillah selama ini sudah berjalan dengan baik. Kami juga memiliki forum komunikasi, sehingga sebelum berkas perkara dilimpahkan, dapat dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan penyidik terkait penanganan perkara,” ungkap Kajari.
Lebih lanjut, Arief Budiman menambahkan bahwa karakteristik masyarakat Depok yang dinamis dan aspiratif menuntut aparat penegak hukum untuk lebih responsif dan profesional. Menurutnya, sebagai daerah penyangga ibu kota, masyarakat Depok sangat berharap setiap aspirasi dapat didengar dan ditindaklanjuti dengan baik oleh seluruh unsur pemerintahan, termasuk aparat penegak hukum.
Kegiatan silaturahmi ini diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergitas antara Polres Metro Depok dan Kejaksaan Negeri Depok dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat Kota Depok.
Jakarta — Polri menegaskan kesiapan penuh dalam mengamankan dan melayani masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui Operasi Lilin 2025. Operasi ini mengusung paradigma baru pelayanan, tidak semata berfokus pada kelancaran lalu lintas, tetapi menjaga kenyamanan sosial dan spiritual masyarakat.
Kesiapan tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang dipimpin langsung oleh Kapolri bersama Menko PMK, dihadiri Wakapolri, Wakil Menteri terkait, perwakilan Panglima TNI, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, Dirut Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono, serta Plt Dirut Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana.
Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa Operasi Lilin merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat.
“Operasi Lilin bukan semata pengamanan lalu lintas. Ini adalah layanan Polri untuk menjaga kenyamanan sosial dan spiritual masyarakat, agar umat dapat beribadah dengan khusyuk dan merayakan Natal serta Tahun Baru dengan rasa aman dan damai,” ujar Wakapolri.
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat pada Natal dan Tahun Baru 2025–2026 diperkirakan mencapai 119,5 juta orang, meningkat 7,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 20 dan 24 Desember 2025, sedangkan puncak arus balik pada 28 Desember 2025 dan 4 Januari 2026.
Untuk itu, Polri bersama seluruh stakeholder akan melaksanakan Operasi Lilin 2025 selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, dengan melibatkan 146.701 personel gabungan. Polri juga menyiapkan 2.903 pos pengamanan, pelayanan, dan terpadu guna mengamankan 44.226 objek strategis, termasuk gereja, terminal, bandara, pelabuhan, pusat perbelanjaan, dan lokasi perayaan Tahun Baru.
Pemerintah turut menyiapkan berbagai stimulus kebijakan transportasi seperti diskon angkutan laut dan penyeberangan, diskon tiket kereta api 30 persen, serta diskon tiket pesawat 13–14 persen pada periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Polri juga menyiapkan rekayasa lalu lintas ganjil-genap, contraflow, dan one way yang akan diterapkan secara situasional dan terkoordinasi.
Selain itu, layanan hotline Polri 110 akan dioptimalkan mulai 22 Desember 2025 sebagai sarana pengaduan dan pelaporan masyarakat. Wakapolri menegaskan pelayanan Nataru harus mengedepankan kecepatan respons, empati, dan kepastian tindak lanjut.
Pengamanan Nataru tahun ini juga menaruh perhatian khusus pada antisipasi bencana alam, seiring prediksi BMKG terkait peningkatan curah hujan ekstrem di sejumlah wilayah. Seluruh jajaran diinstruksikan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan meningkatkan kesiapsiagaan kontinjensi.
Polri menegaskan bahwa seluruh rangkaian pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 merupakan wujud nyata kehadiran negara, melalui sinergi Polri dan seluruh unsur pemerintah, dalam memberikan rasa aman, nyaman, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat
Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam bidang keterbukaan informasi publik. Dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat RI, Polri berhasil meraih predikat Informatif dengan nilai 98,90, sekaligus menempati peringkat pertama kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LNNK).
Monev KIP merupakan agenda tahunan Komisi Informasi Pusat untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini bertujuan mendorong transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara.
Proses penilaian Monev KIP dilakukan secara sistematis dan bertahap, mulai dari pengisian kuesioner penilaian mandiri (Self-Assessment Questionnaire/SAQ), verifikasi faktual melalui uji akses dan uji petik, presentasi dan wawancara publik, hingga penetapan hasil akhir dan penganugerahan. Dalam tahapan tersebut, Komisi Informasi menilai berbagai aspek, di antaranya sarana dan prasarana layanan informasi, kualitas dan jenis informasi publik, komitmen organisasi, inovasi pelayanan, serta optimalisasi digitalisasi.
Ketua Komisi Informasi Pusat RI Dr. Donny Yoesgiantoro menyampaikan bahwa capaian Polri menunjukkan keseriusan dan konsistensi dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik.
“Nilai 98,90 dengan predikat Informatif menempatkan Polri pada kategori tertinggi. Ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga mampu menghadirkan layanan informasi publik yang berkualitas, mudah diakses, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Dr. Donny Yoesgiantoro, Senin (15/12).
Selain meraih predikat Informatif, Polri juga dinobatkan sebagai peringkat pertama kategori LNNK, mengungguli sejumlah lembaga negara nonkementerian lainnya. Capaian ini menegaskan keunggulan Polri dalam aspek keterbukaan informasi dibandingkan lembaga-lembaga setara.
Pada puncak Anugerah KIP 2025, Polri turut menerima Penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha, yaitu penghargaan tertinggi yang diberikan Komisi Informasi kepada Badan Publik Terbaik Nasional. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen Polri dalam mewujudkan transparansi dan pelayanan informasi publik yang prima.
Dr. Donny menegaskan, penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi badan publik lainnya.
“Kami berharap capaian Polri ini dapat menjadi role model bagi badan publik lain, baik di tingkat kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun badan publik lainnya, untuk terus memperkuat keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya.
