KOLOM PRESISI

Jakarta – Baintelkam Polri meluncurkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan SKCK di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (24/11/1025). Survei yang digelar bersama Pusat Riset Ilmu Kepolisian (Pripol) Universitas Syiah Kuala itu menunjukkan peningkatan signifikan kepuasan publik di tahun 2025.

Kabid Yanmas Baintelkam Kombes Pol Yosef Sriyono mengatakan kerja sama survei ini sudah berjalan selama 10 tahun. Polri menyebut transformasi digital SKCK menjadi faktor utama peningkatan layanan.
“Tujuannya agar masyarakat lebih mudah mengakses SKCK dari mana saja. Untuk wilayah Metro Jaya, pengambilan juga sudah bisa dilakukan di sejumlah polsek,” katanya.

Kemudian Kabid Yanmas Baintelkam menegaskan survei ini menjadi tolak ukur penting layanan publik Polri.
“Survei ini adalah cermin bagi kami. Digitalisasi SKCK adalah komitmen kami menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan,” ujar Kombes Yosef.

Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Pripol Universitas Syiah Kuala, DR. M. Gausyah, menyebut angka kepuasan publik meningkat dari 86 menjadi 88,03.
“Digitalisasi SKCK membuat proses lebih sederhana. Masyarakat kini tak perlu lagi sidik jari karena sudah terintegrasi dengan NIK Dukcapil,” jelasnya.

Dari sisi pengawasan eksternal, Ombudsman RI juga melihat tren positif. Siti Uswatun Hasanah, Kepala Keasistenan Penegakan Hukum Ombudsman, mengatakan layanan SKCK kini hampir bebas keluhan.
“Di Ombudsman sudah lama tidak ada laporan soal SKCK. Kami juga lakukan mystery shopping, hasilnya petugas ramah, prosedur jelas, bahkan tidak ada pungli. Review resmi Ombudsman terkait layanan SKCK akan kami rilis Desember atau Januari nanti,” ujar Siti.

Jakarta — Dua menteri Kabinet menyampaikan dukungan terhadap keberadaan anggota Polri aktif yang bertugas di kementerian. Pernyataan ini muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan uji materi Undang-Undang Polri yang turut menyoroti penugasan aparat di luar institusi kepolisian.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menegaskan bahwa keberadaan personel Polri aktif di lingkungan kementeriannya tidak hanya sah secara regulasi, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi kelancaran kerja birokrasi dan penguatan pengawasan.

“Membantu, sangat membantu” ujar Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga menyampaikan pandangan senada. Ia menilai kehadiran aparat penegak hukum aktif, baik polisi maupun jaksa, merupakan bagian penting dari tata kelola sektor energi yang sangat membutuhkan pengawasan ketat.

“Di ESDM ada beberapa anggota dari Polri, termasuk Inspektur Jenderal kita. Itu pangkatnya bintang tiga atau komjen ya,” ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, sinergi antara aparat penegak hukum dan jajaran teknis di ESDM mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, terutama pada sektor-sektor strategis yang rawan pelanggaran, seperti migas dan minerba.

“Sangat, sangat membantu. Polisi aktif, kemudian jaksa aktif. Jaksa juga kan ada di kantor kami. Dirjen Gakkum dari jaksa. Dan saya pikir ini sebuah kolaborasi yang baik dan sangat membantu.” katanya.

Dukungan terbuka dari kedua menteri ini menambah dinamika dalam diskursus publik mengenai penugasan anggota Polri aktif di instansi sipil. Pemerintah kini menunggu tindak lanjut dari kajian lintas kementerian pasca Putusan MK Nomor 114/PUU/XXIII/2025, yang akan menjadi pijakan dalam penyempurnaan kebijakan penugasan aparat di luar struktur Polri.

Depok – Bhabinkamtibmas Kelurahan Sawangan Baru, Polsek Bojongsari, melaksanakan kegiatan Program Jaga Jakarta dan pembinaan Poskamling di wilayah RT 05 RW 04, Jl. Makam Jati, Kelurahan Sawangan Baru, pada Rabu malam (19/11/2025) pukul 20.00 WIB.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolsek Bojongsari Kompol Fauzan Thohari, S.H., didampingi Aipda Phopy Satria selaku Bhabinkamtibmas Sawangan Baru. Dalam kegiatan ini, petugas bertemu dengan Ketua RW 04 Bpk. Ikhwan, Ketua RT 05 RW 04 Bpk. Andi, serta warga masyarakat setempat.

Melalui kegiatan pembinaan ini, petugas menyampaikan pesan kamtibmas dan mengajak warga untuk kembali menghidupkan sistem ronda dan siskamling guna menjaga keamanan lingkungan. Kapolsek Bojongsari menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat tidak datang dengan sendirinya, tetapi memerlukan kesadaran serta partisipasi aktif dari warga (keamanan swakarsa).

“Poskamling bukan hanya tempat ronda, tetapi menjadi wadah bagi polisi dan warga untuk saling berbagi informasi penting terkait keamanan lingkungan. Dengan berjalan bersama, keamanan akan lebih mudah tercapai,” ujar Kompol Fauzan Thohari dalam arahannya.

Sementara itu, warga menyampaikan apresiasi atas kunjungan petugas dan menyatakan kesiapan untuk mengaktifkan kembali kegiatan siskamling secara rutin di lingkungan mereka.

---

HASIL YANG DICAPAI

• Kesadaran kamtibmas masyarakat meningkat.
• Pos kamling kembali diaktifkan sebagai pusat ronda dan komunikasi keamanan.
• Warga semakin berpartisipasi dalam patroli dan pengawasan lingkungan.

---

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan jalinan sinergi antara kepolisian dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga keamanan lingkungan, khususnya di Kelurahan Sawangan Baru.

20 November 2025 – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan pinjaman online ilegal yang beroperasi melalui aplikasi Dompet Seleberiti dan Pinjaman Lancar. Kasus ini terungkap setelah seorang korban, HFS, melaporkan serangkaian ancaman, pemerasan, dan penyebaran data pribadi yang dialaminya meski seluruh pinjamannya telah ia lunasi.

Berdasarkan penyidikan, total 400 korban teridentifikasi sebagai sasaran jaringan pinjol ilegal ini. Mereka mengalami teror melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial, bahkan sebagian memperoleh kiriman foto manipulasi berkonten pornografi yang ditempelkan pada wajah korban untuk tujuan pemerasan. Dalam kasus H.F.S. saja, kerugian mencapai Rp1,4 miliar akibat pembayaran berulang yang dilakukan karena intimidasi.

Wadirtipidsiber Bareskrim Polri, KBP Andri Sudarmadi, mengecam keras praktik ini. “Pinjol ilegal mengambil seluruh data pengguna dari ponsel, mengenakan bunga tidak wajar, lalu melakukan penagihan dengan ancaman dan penyebaran data pribadi. Ini adalah kejahatan yang sangat serius dan meresahkan,” tegasnya dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis siang (20/11).

Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik menangkap 7 tersangka WNI dari dua klaster:

A. Klaster Penagihan (Desk Collection)

• N.E.L. alias J.O.
• S.B.
• R.P.
• S.T.K.
  Barang bukti: 11 handphone, 46 SIM card, laptop, dan akun mobile banking.

B. Klaster Pembiayaan (Payment Gateway) – PT Odeo Teknologi Indonesia

• I.J.
• A.B.
• A.D.S.
  Barang bukti: 32 handphone, 12 SIM card, 9 laptop, mesin EDC, buku rekening, kartu ATM, dokumen perusahaan, hingga perangkat CCTV.

Selain itu, penyidik juga telah memblokir dan menyita dana Rp14,28 miliar yang terkait dengan kegiatan pinjol ilegal tersebut. Dua tersangka WNA yang berperan sebagai pengembang aplikasi—LZ dan Sila—masih diburu melalui kerja sama dengan Divhubinter dan Interpol.

Polri mengimbau masyarakat agar mengecek legalitas aplikasi pinjaman melalui situs resmi OJK sebelum mengajukan pinjaman. KBP Andri menegaskan, “Pinjol legal diawasi OJK, melindungi data pribadi, serta memiliki mekanisme penagihan yang sesuai aturan. Masyarakat harus berhati-hati agar tidak terjerat layanan ilegal yang memanfaatkan data pribadi untuk pemerasan.”

Penyidikan akan terus berlanjut untuk menelusuri aliran dana, peran masing-masing tersangka, serta jaringan pelaku di luar negeri.

Jakarta – Pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya kembali mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Pada Rabu (19/11/2025), seorang warga bernama Muji menyampaikan rasa terima kasihnya setelah mendapat pelayanan cepat dan ramah saat membuat laporan kehilangan.

“Perkenalkan, nama saya Muji. Saya pagi ini datang ke SPKT Polda Metro Jaya untuk melaporkan kehilangan. Terima kasih untuk SPKT atas pelayanannya, kami diterima dengan baik, ramah, dan cepat. Maju terus SPKT Polda Metro Jaya,” ujarnya.

Kepala Siaga SPKT Polda Metro Jaya, AKP Eko Sowandono, menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa seluruh personel SPKT bekerja berdasarkan prinsip cepat, tepat, dan transparan agar masyarakat merasa puas serta semakin percaya terhadap pelayanan kepolisian.

Sementara itu, Ka Siaga SPKT Polda Metro Jaya, Kompol Deti Juliawati, menambahkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan menjadi prioritas utama.

“Kami selalu berupaya agar setiap laporan masyarakat, khususnya terkait surat keterangan kehilangan, dapat ditangani dengan cepat dan sesuai prosedur. Kepuasan masyarakat menjadi motivasi kami untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan,” ujarnya.

Apresiasi masyarakat terhadap SPKT, menjadi bukti nyata komitmen Polda Metro Jaya dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan humanis. Upaya ini sejalan dengan konsep Polri Presisi—prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan—yang terus diimplementasikan dalam setiap layanan kepolisian.

Jakarta – Apel Pagi Operasi Zebra Jaya 2025 digelar di halaman Ditlantas Polda Metro Jaya, Rabu (19/11/2025). Apel ini dipimpin langsung oleh Kasat Pamwal Polda Metro Jaya, Kompol Rudi yang diikuti oleh personel gabungan dari Polda Metro Jaya, TNI, Satpol PP DKI Jakarta, dan Dinas Perhubungan Dki jakarta,

Dalam arahannya, Kompol Rudi. Ia meminta seluruh personel untuk bekerja secara profesional, responsif, dan mengedepankan pendekatan edukatif kepada Masyarakat dan ia menekankan pentingnya kolaborasi antar-instansi selama pelaksanaan Operasi Zebra Jaya 2025.

“Operasi Zebra Jaya bukan hanya soal penindakan, tapi juga edukasi. Kita harus memastikan keselamatan masyarakat dan menekan angka pelanggaran lalu lintas, selain itu Sinergi antar-instansi menjadi kunci keberhasilan operasi ini,” kata Kompol Rudi saat memberi arahan.

Ia juga mengingatkan bahwa agar seluruh petugas menjaga sikap, etika, dan integritas selama bertugas, serta mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Personel diminta menghindari tindakan kontra–produktif dan tetap mengedepankan pelayanan humanis.

Usai apel, dilaksanakan kegiatan edukatif dan humanis yang dilakukan oleh personel gabungan kepada masyarakat. Operasi Zebra Jaya 2025 akan berlangsung selama dua pekan yang dimulai dari tanggal 17 November 2025 sampai 30 November 2025.

Depok – Dalam rangka mendukung pelaksanaan Operasi Zebra Jaya 2025 serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya keselamatan berlalu lintas, Unit Lalu Lintas Polsek Pancoran Mas melaksanakan kegiatan sosialisasi dan himbauan kepada pelajar SMK Prisma, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 19 November 2025, pukul 10.00 WIB bertempat di SMK Prisma Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Depok.

Kegiatan dipimpin oleh Kanit Lantas Polsek Pancoran Mas, Iptu Budi Sarwono, didampingi oleh Panit Lantas Ipda Yoyok Setyo, Aiptu Sriwahyudi, serta pihak sekolah yang diwakili oleh Bapak Fikri selaku Kesiswaan. Kehadiran Polri disambut baik oleh pihak sekolah sebagai bagian dari upaya edukatif untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas sejak usia sekolah.

Dalam kegiatan tersebut, Unit Lantas Polsek Pancoran Mas memberikan sosialisasi dan himbauan terkait pelaksanaan Operasi Zebra Jaya 2025 yang berlangsung sejak 17 hingga 30 November 2025. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah Kota Depok.

Adapun poin-poin edukatif yang disampaikan kepada para siswa antara lain:

1. Tidak menggunakan handphone saat berkendara
   “Satu detik tidak fokus dapat berakibat fatal.”
2. Tidak berkendara apabila belum cukup umur
   “Lindungi diri dan orang lain.”
3. Gunakan Helm SNI secara benar dan sesuai standar
   “Kepala tidak bisa diganti. Helm bukan formalitas.”
4. Gunakan sabuk pengaman saat berkendara mobil
   “Satu klik kecil dapat menyelamatkan masa depan besar.”
5. Tidak mengonsumsi alkohol sebelum berkendara
   “Sedikit saja alkohol dapat mengubah refleks dan konsentrasi.”
6. Lengkapi kendaraan dengan surat dan plat resmi
   “Tertib administrasi adalah bukti tanggung jawab.”
7. Gunakan TNKB sesuai aturan
   “Jadilah contoh pengendara yang jujur dan tertib hukum.”

Melalui kegiatan ini, para siswa diharapkan dapat memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas dan menjadi generasi muda yang disiplin serta taat terhadap hukum. Kegiatan berlangsung dengan tertib, edukatif, dan mendapat apresiasi dari pihak sekolah.

Cilacap – Satuan Brimob Polda Jawa Tengah melalui Batalyon D Pelopor kembali menemukan dua korban meninggal dunia dalam operasi pencarian dan pertolongan (SAR) bencana tanah longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Selasa (18/11/2025).

Sebanyak 90 personel Batalyon D Pelopor yang dipimpin Wadanyon D Pelopor AKP Maryono, S.Kom., M.H. diterjunkan untuk membantu proses evakuasi dan pencarian korban bersama Basarnas, relawan, dan unsur terkait lainnya.

Pada pukul 15.03 WIB, tim SAR Brimob berhasil menemukan korban meninggal dunia atas nama Arumi Purnamasari (4) di sektor B2. Penemuan korban kedua terjadi pukul 16.12 WIB atas nama Lilis Safitri (39) di sektor yang sama.

Proses pencarian sempat dihentikan pada pukul 16.30 WIB akibat hujan deras yang berpotensi membahayakan petugas. Seluruh personel kemudian siaga di Desa Cibeunying dan Polsek Majenang.

Hingga hari ini, total korban akibat bencana tersebut tercatat 46 orang, dengan rincian:

• Selamat: 23 orang
• Meninggal dunia: 18 orang
• Dalam pencarian: 5 orang

Selain itu, 16 rumah warga dilaporkan tertimbun material longsor.

Sepanjang hari, tim Brimob tidak hanya melakukan pencarian, tetapi juga melakukan pemotongan kayu untuk jalur ekskavator, evakuasi kendaraan yang tertimbun.

Komandan Satuan Brimob Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Noor Hudaya, mengapresiasi kinerja seluruh personel dalam operasi kemanusiaan tersebut.

“Seluruh personel Brimob kami kerahkan secara maksimal untuk membantu pencarian para korban. Penemuan dua korban hari ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk terus bekerja tanpa henti sampai seluruh korban ditemukan,” ujar Kombes Pol Noor Hudaya.

Ia juga menegaskan bahwa operasi kemanusiaan ini adalah bentuk kehadiran negara dalam situasi bencana.

“Brimob Polda Jawa Tengah akan terus bersinergi dengan Basarnas, TNI, relawan, dan seluruh unsur pemerintah. Ini merupakan tugas kemanusiaan, dan kami tidak akan menghentikan upaya pencarian sampai semua korban terdata dan tertangani,” tegasnya.

Selanjutnya esok hari tim Brimob bersama unsur SAR lainnya akan kembali melanjutkan pencarian terhadap lima korban yang masih belum ditemukan.

Depok – Dalam rangka meningkatkan kemitraan Polri dengan lembaga pendidikan serta memperkuat pembinaan terhadap pelajar, Polsek Bojongsari melaksanakan kegiatan Police Go To School di Sekolah Yayasan Al Hasra, Kelurahan Bojongsari Baru, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Kegiatan dilaksanakan pada Senin, 17 November 2025 mulai pukul 08.00 WIB.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan Thohari, S.H., didampingi oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Bojongsari Baru Aiptu Indra, Panit Reskrim Polsek Bojongsari Ipda Sumarno, serta Kasihumas Polsek Bojongsari Aipda Samsul Anwar. Hadir pula para kepala sekolah dari SMP, SMA, dan SMK Al Hasra, para guru, serta sekitar 1.200 siswa yang mengikuti apel pagi bersama.

Acara diawali dengan pelaksanaan apel pagi yang diambil langsung oleh Kapolsek Bojongsari sebagai bentuk kedekatan Polri dengan para pelajar. Dalam arahannya, Kapolsek menyampaikan sejumlah materi pembinaan yang relevan dengan kehidupan pelajar, di antaranya:

1. Tugas Pokok Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
2. Edukasi mengenai bullying, mencakup definisi, bentuk-bentuk perilaku bullying, dampak negatif yang dapat ditimbulkan bagi korban, serta konsekuensi hukum bagi pelaku.
3. Pembinaan terkait kenakalan remaja, pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkoba, serta ajakan untuk tidak terlibat dalam aksi tawuran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
4. Pemahaman tentang Safety Riding, termasuk kewajiban menggunakan helm standar, mematuhi aturan lalu lintas, serta keharusan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pelajar yang sudah berusia 17 tahun dan mengendarai kendaraan bermotor.

Kegiatan berlangsung dengan tertib dan mendapat respons positif dari para siswa. Pihak sekolah melalui para kepala sekolah menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Polsek Bojongsari atas kesediaan hadir dan memberikan edukasi kepada peserta didik. Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, disiplin, serta kondusif bagi proses belajar mengajar.

Jakarta, Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menyusun langkah-langkah lanjutan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penugasan anggota Polri di jabatan sipil. Pesan ini disampaikan Kadivhumas Polri dalam doorstop di Mabes Polri pada Senin, 17 November 2025.

Kadivhumas menjelaskan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan agar seluruh proses tindak lanjut dilakukan secara terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Hal ini penting untuk mencegah perbedaan tafsir antarinstansi.

“Tim pokja akan berkolaborasi, berkonsultasi, dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait seperti Menpan-RB, BKN, Kemenkumham, Kemenkeu, maupun MK sendiri,” ujar Kadivhumas.

Ia menegaskan bahwa Polri tidak ingin implementasi putusan MK menimbulkan polemik baru. Karena itu, seluruh langkah akan dibahas secara maraton untuk mencari formulasi yang paling tepat dan tidak menimbulkan multitafsir.

“Kita ingin formulasi yang paling tepat, yang tidak menimbulkan polemik. Karena ini terkait banyak kementerian dan lembaga, semuanya harus berjalan sinkron,” tambahnya.

Kadivhumas juga menegaskan bahwa Polri melihat putusan MK ini sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola dan memperjelas batas tanggung jawab antarinstansi melalui dialog dan kerja sama intensif.

“Konsentrasi kita adalah bersama-sama membangun bangsa ini dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh komponen,” tuturnya.

Koordinasi lintas lembaga ini merupakan bagian dari upaya Polri mendorong implementasi kebijakan yang selaras dengan regulasi dan kebutuhan organisasi negara, sekaligus memastikan bahwa langkah penyesuaian pasca putusan MK berjalan efektif dan terukur.