KOLOM PRESISI

Hampir sebulan pascabanjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, dampak yang ditinggalkan masih dirasakan masyarakat. Selain kerusakan dan lumpur sisa banjir, debu dari lumpur kering yang menumpuk di sejumlah ruas jalan protokol kini menjadi keluhan warga karena mengganggu aktivitas dan kesehatan.

Menyikapi kondisi tersebut, Polri melaksanakan pembersihan serta penyiraman jalan protokol di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (25/12/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir debu yang beterbangan akibat lalu lintas kendaraan, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang beraktivitas sehari-hari.

Pasimin Yon Batalyon B Pelopor Korbrimob Polri, Ipda Suyanto, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat pascabanjir.

“Penyiraman dan pembersihan jalan ini kami lakukan untuk meminimalisir sekaligus menghilangkan debu sisa lumpur banjir. Harapannya, masyarakat bisa beraktivitas dengan lebih nyaman dan aman,” ujar Ipda Suyanto.

Ia menjelaskan, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari laporan petugas kesehatan Polri yang siaga maupun yang berkeliling menyapa warga di wilayah terdampak banjir.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ditemukan cukup banyak warga yang mengeluhkan gangguan kesehatan, khususnya penyakit yang berkaitan dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Menindaklanjuti temuan tersebut, tim dokter Polri telah memberikan pengobatan sesuai keluhan yang dialami warga.

“Dokter Polri sudah memberikan obat-obatan seperti obat batuk, pilek, hingga penurun demam kepada masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

Sementara itu, Ipda dr. Meyrina Dwi Yanti, anggota Bidokkes Polda Jawa Barat yang melaksanakan BKO di Polda Aceh, mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kesehatan di tengah kondisi lingkungan yang masih berdebu.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah serta rutin mengonsumsi vitamin guna menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh,” imbaunya.

Polri berharap, melalui upaya pembersihan jalan dan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan, dampak pascabanjir di Kabupaten Aceh Tamiang dapat segera teratasi dan kondisi masyarakat berangsur pulih.

Depok – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok melaksanakan patroli gabungan pada malam Natal guna memastikan pelaksanaan ibadah umat Nasrani berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengamanan perayaan Natal 2025 serta persiapan menyambut Tahun Baru 2026.

Patroli dipimpin langsung oleh Wali Kota Depok Bapak Dr. H. Supian Suri, M.M, bersama Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras, S.I.K., Dandim 0508/Depok Kolonel Inf Triano Iqbal, S.I.P., M.Si, Ketua DPRD Kota Depok H. Ade Supriyatna, S.T., M.A.P, serta Ibu Linda Ratnanurdianny dari Kesbangpol Kota Depok.

Kegiatan patroli ini bertujuan untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat selama masa perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, khususnya bagi umat Nasrani yang melaksanakan ibadah malam Natal di gereja-gereja yang tersebar di wilayah Kota Depok.

Selain melakukan pemantauan langsung ke sejumlah rumah ibadah, Forkopimda juga melaksanakan pemeriksaan pos pengamanan dan pos pelayanan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas, personel, serta sarana dan prasarana pendukung dalam kondisi siap siaga guna memberikan rasa aman dan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Melalui patroli gabungan ini, Forkopimda Kota Depok juga mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), seperti tindak kriminalitas, kerawanan lalu lintas di titik-titik keramaian, serta potensi ancaman lainnya yang dapat mengganggu jalannya perayaan Natal.

Dengan sinergi seluruh unsur Forkopimda serta dukungan masyarakat, diharapkan perayaan Natal di Kota Depok dapat berlangsung dengan aman, damai, dan penuh toleransi antarumat beragama.

Jakarta — Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri bersama Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono melaksanakan peninjauan Pos Pengamanan (Pospam) Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2025). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pelayanan dan pengamanan masyarakat dalam rangka Operasi Lilin Jaya 2025.

Dalam peninjauan tersebut, Kapolda memastikan seluruh personel, sarana prasarana, serta pola pengamanan di salah satu simpul transportasi utama Jakarta berjalan optimal. Fokus pengamanan meliputi kelancaran arus penumpang, pencegahan gangguan kamtibmas, serta pelayanan humanis kepada masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru.

“Stasiun Gambir merupakan objek vital dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Kami pastikan seluruh unsur pengamanan siap siaga, responsif, dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat yang bepergian,” ujar Irjen Pol. Asep Edi Suheri di sela peninjauan.

Kapolda juga menegaskan bahwa Operasi Lilin Jaya 2025 tidak hanya berorientasi pada aspek pengamanan, tetapi juga pelayanan. Polri hadir untuk membantu masyarakat, memberikan informasi, dan merespons cepat setiap potensi gangguan keamanan maupun kebutuhan darurat di lapangan.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menjelaskan bahwa peninjauan pimpinan bertujuan memastikan seluruh pos pengamanan dan pos pelayanan berfungsi maksimal, khususnya di pusat-pusat keramaian dan transportasi publik. “Kami memastikan pelayanan berjalan 24 jam, mulai dari pengamanan, bantuan informasi, hingga respons cepat terhadap laporan masyarakat,” jelasnya.

Kombes Pol. Budi Hermanto juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu menghubungi Layanan Polisi 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian atau menemukan potensi gangguan keamanan selama periode Natal dan Tahun Baru. “Layanan 110 aktif 24 jam dan bebas pulsa. Silakan dimanfaatkan untuk mendapatkan bantuan cepat dari Polri,” tegasnya.

Seluruh jajaran diinstruksikan untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan memberikan pelayanan terbaik demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif selama Operasi Lilin Jaya 2025.

Depok — Polres Metro Depok menggelar Upacara Peringatan Hari Ibu ke-97 dengan khidmat di halaman Mapolres Metro Depok, Senin (22/12/2025). Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras, S.I.K., dan diikuti oleh seluruh personel Polres Metro Depok.

Peringatan Hari Ibu ke-97 tahun 2025 mengusung tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045”, yang menegaskan pentingnya peran strategis perempuan dalam pembangunan bangsa, termasuk dalam institusi Kepolisian.

Dalam upacara tersebut, seluruh perangkat upacara, mulai dari komandan upacara, pengibar bendera, hingga pembaca doa, sepenuhnya dipercayakan kepada Polisi Wanita (Polwan) Polres Metro Depok. Hal ini menjadi simbol penghargaan dan kepercayaan terhadap profesionalisme serta dedikasi Polwan dalam mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian.

Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras, S.I.K., dalam amanatnya menyampaikan bahwa peringatan Hari Ibu merupakan momentum untuk mengenang dan menghargai jasa serta peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam pelaksanaan tugas Kepolisian. Sejalan dengan tema Hari Ibu tahun ini, Kapolres juga menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan agar mampu berkontribusi secara aktif dan produktif dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Upacara peringatan Hari Ibu ke-97 di Polres Metro Depok berlangsung tertib, lancar, dan penuh khidmat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel, khususnya Polwan Polres Metro Depok, untuk terus meningkatkan kinerja, integritas, serta pengabdian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Depok.

Depok — Dalam rangka memberikan rasa aman dan menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, Polsek Bojongsari melaksanakan kegiatan pengamanan ibadah jemaat Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Sawangan yang berlokasi di Jalan Arco, Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Minggu (21/12/2025) sore.

Kegiatan pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolsek Bojongsari Kompol Fauzan Tohari, S.H., didampingi Panit I Binmas Polsek Bojongsari Iptu Teguh Wibowo serta Bhabinkamtibmas Kelurahan Duren Seribu Bripka Dani W. Pengamanan dilaksanakan sejak pukul 17.00 WIB hingga 19.00 WIB selama berlangsungnya ibadah rutin jemaat.

Ibadah dipimpin oleh Penatua Helen Gultom dengan jumlah jemaat yang hadir sebanyak 74 orang, di bawah penanggung jawab Ibu Lusiana Nur. Kehadiran personel Polsek Bojongsari bertujuan untuk memastikan kegiatan ibadah berjalan aman, tertib, serta memberikan rasa nyaman kepada jemaat yang melaksanakan ibadah.

Selain pengamanan, personel juga menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan pengurus gereja sebagai upaya memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Bojongsari. Hingga selesainya kegiatan ibadah pada pukul 19.00 WIB, situasi terpantau aman, lancar, dan kondusif tanpa adanya gangguan kamtibmas.

Polsek Bojongsari mengimbau kepada pengurus dan jemaat agar segera menghubungi Polsek Bojongsari, Bhabinkamtibmas setempat, atau Call Center Polri 110 apabila menemukan atau mengalami kejadian menonjol, guna penanganan cepat dan tepat.

Depok – Wakapolres Metro Depok AKBP Akmal bersama Para Pejabat Utama (PJU) Polres Metro Depok melaksanakan kegiatan pengecekan Pos Pengamanan (Pospam) Operasi Lilin Jaya 2025 di wilayah hukum Polsek Sukmajaya, Kota Depok, pada Pospam “Pancaran Kasih”.(21/12/2025)

Kegiatan pengecekan tersebut dilaksanakan di dua lokasi, yakni Pospam Pancaran Kasih yang berlokasi di Jalan Tole Iskandar Simpang Depok, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, serta Gereja Pancaran Kasih Depok yang beralamat di Jalan Tole Iskandar No. 27, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok.

Dalam kegiatan tersebut, Wakapolres Metro Depok AKBP Akmal melakukan pengecekan kesiapsiagaan personel pengamanan, sarana dan prasarana pendukung, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di sekitar lokasi Pospam dan tempat ibadah. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Operasi Lilin Jaya 2025 berjalan optimal, khususnya dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

AKBP Akmal juga memberikan arahan kepada personel yang bertugas agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan, menjaga soliditas antarinstansi, serta memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat. Selain itu, koordinasi dengan pengurus gereja dan pihak terkait terus dilakukan guna memastikan kegiatan ibadah berjalan dengan aman dan kondusif.

Dengan adanya pengecekan ini, diharapkan pengamanan Natal dan Tahun Baru di wilayah Sukmajaya, khususnya di sekitar Gereja Pancaran Kasih Depok, dapat terlaksana dengan baik serta tercipta situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif.

Polri berencana membangun sebanyak 300 titik sumur bor di Kabupaten Aceh Tamiang sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan akses air bersih bagi masyarakat. Program ini akan menjangkau 216 desa yang tersebar di 12 kecamatan, dengan sasaran utama masjid dan musholla, puskesmas, sekolah, lokasi pengungsian, serta berbagai fasilitas umum lainnya.

Hingga Jumat, 19 Desember 2025, progres pembangunan sumur bor telah mencapai 23 titik yang sudah operasional. Rinciannya meliputi pembangunan sumur bor baru di Polres Aceh Tamiang, 14 titik di masjid dan musholla, 1 titik di Posko Terminal Kuala Simpang, 1 titik di pesantren, 1 titik di sekolah, 1 titik di lokasi pengungsian, serta 2 titik di perumahan warga. Selain itu, Polri juga merehabilitasi 2 titik sumur bor milik warga agar kembali dapat dimanfaatkan.

Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan bahwa program pembangunan sumur bor ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya pascabencana.

“Pembangunan sumur bor ini adalah bentuk komitmen Polri dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar akan air bersih, terutama di wilayah yang terdampak banjir dan longsor. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bersama,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.

Ia menambahkan, Polri akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat agar seluruh target pembangunan 300 titik sumur bor dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.

Program ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh Tamiang pasca musibah banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November lalu, sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam penanggulangan dampak bencana.

Pasca pemulihan bencana alam, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil memasang tandon air bersih sebagai bagian dari upaya penanganan dampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Langkah ini menjadi bentuk nyata kehadiran Polri dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat terdampak sekaligus mendukung percepatan pemulihan kehidupan warga.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, tandon air bersih dipasang di Desa Payah Rahat, Kecamatan Banda Mulia, untuk menampung air dari sumur bor yang dibangun oleh Satuan Brimob Polri. Fasilitas tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses air bersih akibat banjir.

Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Erdi, menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam penanganan bencana. “Melalui pemasangan tandon air bersih ini, Polri berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi pascabencana. Kami akan terus hadir mulai dari tahap tanggap darurat hingga pemulihan, agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal,” ujar Kombes Pol Erdi.

Ia menambahkan, penyaluran ratusan tandon air bersih di berbagai wilayah terdampak menjadi wujud kepedulian Polri terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam situasi pascabencana alam.

Pasca pemulihan bencana alam, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat terdampak dengan memasang tandon air bersih di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri dalam menangani dampak bencana sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, tandon air bersih dipasang di Desa Suka mulya, Kecamatan Banda Mulya, untuk menampung air dari sumur bor yang dibangun oleh Satuan Brimob Polri. Keberadaan fasilitas ini diharapkan mampu membantu masyarakat yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses air bersih akibat banjir.

Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Erdi, mengatakan bahwa pemasangan tandon air bersih merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat pascabencana. “Penyaluran ratusan tandon air bersih di berbagai wilayah terdampak merupakan wujud komitmen Polri untuk terus hadir dalam setiap fase penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan, demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kombes Pol Erdi.

Sementara itu, salah seorang warga Desa Suka Mulya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan Polri. “Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Polri atas bantuan tandon air dan genset untuk masyarakat Desa Suka Mulya, Kecamatan Banda Mulya, Aceh Tamiang. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih Polri, Polri untuk masyarakat,” ungkap warga.

Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan aktivitas masyarakat Desa Suka Mulya dapat kembali berjalan normal serta kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi secara berkelanjutan pascabencana.

Jakarta – Pascadiberlakukannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025, dinamika perdebatan publik terus mengemuka. Berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum hingga para ahli lintas disiplin, menyampaikan pandangan pro dan kontra atas regulasi tersebut.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H, menilai perbedaan pandangan tersebut merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. Menurutnya, kebebasan berpendapat dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, selama tidak memaksakan kehendak atau membangun stigma negatif terhadap pihak yang berbeda pendapat.

Menanggapi pernyataan Prof. Jimly Asshiddiqie yang menyebut “Polri tak bakal lantik pejabat di luar struktur usai penerbitan Perpol 10 Tahun 2025”, Prof Juanda menilai pandangan tersebut objektif dan memiliki dasar hukum yang kuat.

“Pendapat Prof Jimly sangat objektif dan sesuai dengan semangat, jiwa, serta alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atau ratio decidendi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025,” ujar Prof Juanda, Sabtu (20/12).

Prof Juanda menjelaskan, dalam pertimbangan hukum Putusan MK tersebut ditegaskan bahwa Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI tetap berlaku, yakni:

“Anggota Kepolisian NRI dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”

Namun demikian, MK hanya menyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 terhadap frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri”. Artinya, penjelasan lain mengenai makna jabatan di luar kepolisian tetap diakui dan tidak dibatalkan.

“Makna jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut pautnya dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri,” jelasnya.

Atas dasar itu, Prof Juanda menegaskan bahwa pasca Putusan MK Nomor 114, Kapolri tidak memiliki kewenangan melantik pejabat yang menduduki jabatan di luar kepolisian karena tidak memiliki hubungan fungsional dengan tugas kepolisian.

“Secara hukum, Polri memang tidak boleh melantik pejabat yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian. Tapi jika jabatan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan tugas kepolisian, maka masih dimungkinkan dan sah sepanjang mengikuti prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Terkait Perpol Nomor 10 Tahun 2025, Prof Juanda sependapat bahwa regulasi tersebut harus dilihat sebagai sarana hukum antara untuk mengisi kekosongan hukum pasca Putusan MK 114. Meski demikian, ia mencatat adanya perbedaan pandangan dengan Prof Jimly dalam hal perincian jumlah kementerian, lembaga, atau badan yang disebutkan dalam Perpol tersebut.

“Menurut saya, penyebutan jumlah kementerian atau lembaga dalam Perpol 10 Tahun 2025 justru penting agar tidak menimbulkan bias dan multiinterpretasi di tengah masyarakat,” katanya.

Ke depan, Prof Juanda mendorong agar pengaturan mengenai jenis-jenis jabatan yang memiliki keterkaitan dengan tugas kepolisian diatur secara limitatis dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, sehingga Perpol memiliki landasan dan payung hukum yang lebih kuat.

“Untuk saat ini, Perpol 10 Tahun 2025 tetap sah berlaku sebagai sarana hukum antara, sambil menunggu adanya pengaturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” pungkas Prof Juanda, yang juga Ketua Dewan Pembina Peradi Maju Indonesia dan Founder Treas Constitutum Institute.