KOLOM PRESISI

SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) yang akan berkedudukan di Gunung Sindur terus menunjukkan perkembangan signifikan memasuki tahun kedua penyelenggaraannya. Sekolah berkonsep boarding school dengan beasiswa penuh ini kembali membuka pendaftaran bagi siswa-siswi terbaik dari seluruh Indonesia, setelah tahun pertama berhasil menjaring 120 pelajar terpilih dari total 11.756 pendaftar.

Menurut Brigjen Pol Erthel Stephan, S.H., S.I.K., M.Si., program ini kini mulai memasuki fase penguatan kualitas. “Program ini sudah masuk tahun kedua. Tahun pertama kami menerima 120 siswa full beasiswa, sistem boarding school. Mereka dipilih dari 11.756 pendaftar melalui beberapa tahap seleksi,” ujarnya.

Pendaftaran tahun ini telah dibuka sejak 28 Oktober dan akan berakhir pada 30 November, dengan sosialisasi yang sudah berlangsung sejak awal Oktober. Peminat diproyeksikan tetap tinggi. “Tahun ini kami menargetkan sekitar 8.000 pendaftar, lalu disaring menjadi 20% terbaik untuk lanjut try out dan NST2. Dari NST2 dipilih 400 terbaik, lalu ikut tes pusat di Akpol dengan tes full bahasa Inggris dan FGD,” jelasnya.

Sejak dibentuk, SMA KTB menunjukkan hasil yang membanggakan. Para siswanya meraih prestasi di berbagai ajang, seperti juara basket di Yogyakarta, juara taekwondo pelajar di Sleman, hingga mendapatkan pelatihan langsung dari instruktur taekwondo asal Korea.

Proses seleksi dibuat sangat ketat dan dijamin bebas intervensi. “Tidak ada intervensi. Bahkan Kapolri tidak bisa menitip siapa pun. Semua murni hasil tes,” tegasnya.

SMA KTB tak hanya mempersiapkan siswa untuk sekolah kedinasan atau universitas dalam negeri, tetapi juga mendorong mereka untuk bersaing di tingkat global. “Kami fasilitasi semua jalur sekolah kedinasan, universitas dalam negeri, sampai universitas top dunia. Tapi justru kami dorong mereka bermain di level global: Harvard, MIT, Oxford, dan lainnya,” ujarnya.

Untuk itu, siswa dibekali kemampuan riset sejak dini, bahkan didorong menghasilkan jurnal ilmiah internasional. Dengan kompetensi tersebut, para lulusan disebut akan sangat siap melanjutkan pendidikan ke mana pun, termasuk bila ingin masuk Akpol. “Tentu bisa, bahkan bisa dibilang dapat ‘karpet merah’, karena secara kompetensi mereka sudah unggul,” tambahnya.

Dengan sistem pendidikan yang terstruktur, seleksi transparan, dan orientasi global, SMA Kemala Taruna Bhayangkara digadang-gadang menjadi salah satu sekolah menengah paling kompetitif dan progresif di Indonesia.

Pusat Studi Anti Korupsi STIK–Lemdiklat Polri merilis rencana kerja penanggulangan korupsi nasional periode 2025–2029. Dokumen strategis tersebut menjadi pedoman untuk memperkuat integritas penyelenggaraan negara melalui pencegahan, penegakan hukum, reformasi sistem, serta pemberdayaan masyarakat.

Rencana ini dibangun atas dasar berbagai regulasi, termasuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU KPK, hingga Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Melalui kerangka komprehensif tersebut, Polri dan pemangku kepentingan nasional diarahkan bergerak lebih terstruktur dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi.

Pusat Studi Anti Korupsi menekankan empat pilar utama: masyarakat pencegahan, penegakan hukum, reformasi sistem dan regulasi, serta pemberdayaan publik. Selama lima tahun, rangkaian program akan dijalankan secara bertahap mulai dari fondasi tata kelola (2025), digitalisasi dan integrasi pengawasan (2026), akselerasi penegakan hukum (2027), konsolidasi nasional (2028), hingga penyempurnaan sistem berkelanjutan (2029).

Target besar yang dicanangkan meliputi penurunan kasus korupsi minimal 20%, peningkatan Indeks Persepsi Korupsi hingga 10 poin, serta digitalisasi 90% layanan publik. Indikator kinerja tersebut menjadi tolok ukur dalam mengawal reformasi birokrasi dan penguatan transparansi nasional.

Guru Besar STIK–Lemdiklat Polri, Prof. Dr. Iza Fadri, yang juga berperan dalam penyusunan kerangka strategis ini, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh elemen bangsa.

“Korupsi tidak bisa diberantas hanya dengan pendekatan penegakan hukum. Kita perlu membangun sistem yang mencegah peluang korupsi sejak awal, memperkuat integritas aparat, dan menumbuhkan budaya antikorupsi di tengah masyarakat,” ujar Prof. Iza.

Beliau juga menambahkan bahwa pendekatan komprehensif dan terintegrasi adalah kunci keberhasilan.

“Jika kita ingin Indonesia maju, maka tata kelola pemerintahan harus bersih. Rencana kerja lima tahun ini bukan sekadar dokumen, tetapi komitmen nyata untuk menghadirkan negara yang transparan, akuntabel, dan dipercaya rakyat,” tegasnya.

Selain penegakan hukum, Pusat Studi Anti Korupsi juga menggarap aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Program meliputi kuliah umum, seminar, pelatihan zona integritas, penelitian kolaboratif dengan KPK dan Kejaksaan, kampanye publik antikorupsi, hingga penguatan mekanisme whistleblower.

Melalui agenda 2025–2029 ini, STIK–Lemdiklat Polri memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi akan dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan demi mendorong Indonesia menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Jakarta — Pusat Studi Terorisme Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) mempertegas komitmennya dalam memperkuat ekosistem keilmuan terkait pencegahan dan penanggulangan terorisme melalui program kerja berbasis riset, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Program kerja tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Studi Terorisme PTIK, Komjen Pol. (P.) Prof. Dr. H.M. Rycko Amelza Dahniel, M.Si., dalam pemaparan resmi yang berlandaskan data historis, kajian ilmiah, dan strategi nasional penanggulangan ekstremisme.

Dalam presentasinya, Prof. Rycko menegaskan bahwa radikalisme dan terorisme merupakan ancaman nyata bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan peradaban umat manusia. Ia menekankan bahwa bibit radikalisme tumbuh dari intoleransi yang tidak mampu menerima perbedaan, yang kemudian berkembang menjadi ideologi kekerasan.

Radikalisme Mengancam Keberagaman dan Peradaban

“Radikalisme dan terorisme tidak sesuai dengan kehidupan kebangsaan Indonesia yang dibangun dari keberagaman. Paham ini merusak peradaban, mengajarkan kebencian, kekerasan, bahkan mengeksploitasi perempuan dan anak,” tegas Komjen Pol (P). Prof. Dr. Rycko.

Menurutnya, terorisme merupakan bentuk lanjutan dari radikalisme yang menebar ketakutan melalui serangan senjata, bom, kekejian, hingga menghalalkan tindakan tidak manusiawi. Ia menambahkan bahwa kelompok radikal sering memanipulasi kesucian simbol agama untuk merekrut pengikut dan melakukan proses radikalisasi.

Data riset BNPT dan I-KHub yang dipaparkan menunjukkan perubahan pola serangan terorisme dari hard approach menjadi soft approach, dengan fokus pada perempuan, anak, dan remaja sebagai target utama radikalisasi.

“Gerakan radikalisasi kini banyak menyasar perempuan, remaja, dan anak. Mereka menjadi target karena dianggap mudah dipengaruhi dan berperan dalam regenerasi ideologis,” jelas Prof. Rycko.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan kebangsaan sebagai fondasi ketahanan bangsa. Pendidikan ini, menurutnya, membangun rasa persatuan, cinta tanah air, dan kewaspadaan nasional.

Program kerja Pusat Studi Terorisme PTIK berlandaskan Tridarma Perguruan Tinggi yang mencakup:

1. Pendidikan dan Pengajaran : Mengembangkan mata kuliah S1–S3, kuliah umum, seminar, hingga kunjungan edukatif ke Museum Penanggulangan Terorisme BNPT.
2. Penelitian :
   Melaksanakan penelitian sekolah bersama peneliti BNPT dan memperluas riset berbasis data I-KHub yang memuat lebih dari 800 putusan terkait tindak pidana terorisme.
3. Pengabdian Masyarakat :
   Berkolaborasi dengan Duta Damai, FKPT, Sekolah Damai, Kampus Kebangsaan, Desa Siap Siaga, serta pendampingan keluarga mitra deradikalisasi.

Prof. Rycko juga menekankan bahwa Pusat Studi Terorisme PTIK akan terus memperkuat kerja sama kelembagaan melalui perjanjian kerja sama (PKS) dengan BNPT, Densus 88, dan berbagai pemangku kepentingan nasional maupun internasional.

Di akhir pemaparannya, Prof. Rycko kembali menegaskan peran pendidikan dan ilmu pengetahuan sebagai kunci utama dalam memutus mata rantai radikalisme.

“Ilmu itu adalah peninggalan yang paling utama, dan beramal dengannya merupakan kehormatan yang paling sempurna. Dengan pendidikan dan pengetahuan, kita dapat melawan radikalisme dan membangun Indonesia yang damai,” ungkapnya.

Jakarta — Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri melalui Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) kembali memperkuat ekosistem keilmuan kepolisian dengan meresmikan tiga pusat studi baru, yaitu Pusat Studi Sumber Daya Manusia Polri, Pusat Studi Pacific–Oceania, dan Pusat Studi Kehumasan Polri. Pusat studi ini melengkapi keberadaan Pusat Studi Ilmu Kepolisian yang telah lebih dulu beroperasi sebagai ruang dialog akademik untuk mentransformasi dan mengembangkan ilmu kepolisian, Kamis (27/11).

Peresmian tersebut menegaskan komitmen Lemdiklat Polri dalam memperkuat ilmu kepolisian sebagai disiplin multidisipliner yang terus berkembang mengikuti dinamika keamanan, sosial, teknologi, dan geopolitik modern.

Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Prof. Chryshnanda Dwilaksana menjelaskan bahwa pusat studi merupakan fondasi penting untuk membangun smart policing yang berorientasi pada pengetahuan, riset, dan inovasi.

“Pusat studi ini adalah ruang dialog ilmiah untuk mentransformasi ilmu kepolisian. Di sini gagasan diuji, konsep dikembangkan, dan strategi pemolisian dimodernisasi agar Polri selalu relevan dengan perubahan zaman,” ujar Komjen Chryshnanda.

Menurutnya, ilmu kepolisian harus dipahami sebagai ilmu lintas bidang yang berkaitan dengan keteraturan sosial, penegakan hukum, isu-isu masyarakat, teknologi, hingga kejahatan modern yang semakin kompleks.

Selain Pusat Studi Ilmu Kepolisian, tiga pusat studi baru yang diresmikan memiliki fungsi strategis masing-masing:

• Pusat Studi SDM Polri memperkuat pengembangan talenta dan meritokrasi dalam manajemen kepemimpinan Polri.
• Pusat Studi Kehumasan Polri memfokuskan kajian pada manajemen komunikasi publik, transparansi, dan media policing.
• Pusat Studi Pacific–Oceania menyoroti pentingnya riset geopolitik kawasan Indo–Pasifik serta penguatan diplomasi kepolisian Indonesia dalam arsitektur keamanan global.

Komjen Pol. Prof. Chryshnanda menekankan:

“Ilmu kepolisian harus dikembangkan dalam kerangka filosofis, yuridis, geopolitik, akademis, hingga globalisasi. Karena itu pusat studi menjadi pilar untuk membangun Polri yang humanis, modern, dan berdaya saing internasional.”

Dalam dokumen pusat studi, Lemdiklat Polri juga memaparkan arah pengembangan kurikulum yang mencakup pengajaran dasar (filsafat ilmu, etika publik, metodologi penelitian), pengajaran inti (hukum, kriminologi, teknologi informasi, administrasi kepolisian), hingga kapita selekta terkait isu strategis seperti ideologi, politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

Selain itu, pusat studi juga mendorong pendidikan kompetensi khusus seperti safety driving centre, security training centre, sekolah penyidik, serta pelatihan bagi master trainer sebagai bagian dari pengembangan soft power dan smart power SDM Polri.

“Polri harus menjadi institusi pembelajar. Melalui pusat studi, kita memperkuat riset, laboratorium sosial, publikasi ilmiah, hingga pengembangan smart policing yang mencakup pemolisian konvensional, elektronik, dan forensik,” tutur Komjen Pol. Prof. Chryshnanda.

Dengan pengembangan pusat studi ini, Lemdiklat Polri berharap tercipta lingkungan akademik yang adaptif, kritis, dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Pusat studi juga akan memperkuat jejaring kerja sama nasional dan internasional, baik dengan universitas, lembaga penelitian, maupun institusi keamanan global.

Komjen Pol. Prof. Chryshnanda menegaskan bahwa ilmu kepolisian bukan hanya milik institusi Polri, tetapi ruang terbuka yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

“Pusat studi bukan hanya milik STIK atau Lemdiklat, tetapi milik seluruh ekosistem pengetahuan kepolisian. Dengan riset yang kuat dan kolaborasi luas, kita menyiapkan Polri masa depan yang cerdas, inklusif, dan dipercaya masyarakat,” tutupnya.

Depok – Sebuah aksi pencurian dengan motif ingin bergaya mewah terungkap oleh Opsnal Unit 1 UM/Jatanras Polres Metro Depok. Dua orang pelaku, yakni RW dan ARG, berhasil diamankan setelah mencuri perhiasan dan kendaraan dari rumah korban di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok.

Kasus ini dilaporkan oleh korban JJL, setelah pelaku yang menumpang tinggal di rumahnya memanfaatkan situasi sepi untuk mengambil sejumlah barang berharga. Pelaku R mengambil satu kotak perhiasan serta satu unit sepeda motor Yamaha Aerox warna biru, tanpa seizin korban, dengan tujuan menguasai dan memiliki barang tersebut.

Dari hasil pemeriksaan TKP, tim mendapatkan rekaman CCTV yang menunjukkan seorang perempuan keluar dari rumah korban sambil membawa sepeda motor dan dua tas berisi barang berharga. Rekaman ini menjadi petunjuk awal bagi tim opsnal dalam mengidentifikasi pelaku.

Pada Rabu, 26 November 2025 pukul 05.20 WIB, Tim Opsnal Unit 1 UM/Jatanras melakukan penangkapan terhadap pelaku di Apartemen Margonda Residence Kelurahan Beji, Depok. Pelaku R langsung mengakui perbuatannya setelah diinterogasi.

Ia menerangkan bahwa dirinya telah menjual dua gelang emas milik korban senilai Rp41 juta kepada seorang penadah. Uang hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk memenuhi keinginan pribadi pelaku yang ingin tampil gaya dan mewah.
Barang-barang yang dibeli pelaku dari hasil uang penjualan emas antara lain:
• 1 unit iPhone 17 Pro Max warna orange
• Anti gores Lamina
• Powerbank Amazingthing
• Softcase Prodigee
• Adaptor Apple
• AirPods
• Berbagai jenis kosmetik dan skincare

Total belanja pelaku mencapai Rp1.100.000, sedangkan sisanya telah dipakai untuk kebutuhan pribadi. Dalam proses menjual emas tersebut, pelaku ditemani oleh rekannya, ARG, yang juga turut diamankan.

Polisi berhasil mengamankan barang bukti dari TKP dan barang bukti hasil kejahatan, antara lain:

Dari TKP Pencurian:
• 1 unit Yamaha Aerox biru
• 1 tas wanita warna merah muda
• 1 bodybag warna biru
• 7 gelang emas kuning
• 2 gelang emas putih
• 2 gelang batu giok
• 2 bros emas putih
• 2 liontin emas putih
• 4 cincin emas putih
• 3 cincin emas kuning
• 1 kalung emas
• 1 kalung + liontin emas kuning
• 1 kalung + liontin bertuliskan “Jennefer”
• 4 pasang anting emas kuning
• 2 liontin emas kuning
• 1 gelang anak emas kuning
• 1 liontin emas putih bergambar salib
• 1 pasang anting emas putih berlian
• 1 bendel surat emas
• 1 bendel sertifikat emas
• Surat-surat kendaraan
• Rekaman CCTV aksi pencurian

Barang Bukti Pembelian dari Hasil Penjualan Emas:
• iPhone 17 Pro Max warna orange
• Anti gores Lamina
• Powerbank Amazingthing
• Soft Case Prodigee
• Adaptor Apple
• AirPods
• Kosmetik dan skincare

Kini kedua pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka dijerat dengan Pasal 362 dan/atau Pasal 372 KUHP tentang pencurian dan penggelapan. Penyidik juga akan menelusuri penadah yang membeli emas hasil kejahatan tersebut.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa gaya hidup hedonis seringkali mendorong seseorang melakukan tindak kriminal, yang akhirnya merugikan orang lain dan diri sendiri. Polisi menegaskan komitmennya untuk terus memberantas tindak kriminalitas di Kota Depok.

Depok – Polres Metro Depok kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Dalam gelaran Apel Kasatwil Polri Tahun 2025 yang berlangsung di Mako Satuan Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Senin (24/11/2025), Polres Metro Depok berhasil meraih dua penghargaan sekaligus.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hadir langsung membuka kegiatan yang diikuti 631 peserta, terdiri dari pejabat utama Mabes Polri, Kapolda, Karo Ops, dan seluruh Kapolres se-Indonesia. Pembukaan ditandai dengan penancapan tongkat ke podium seremoni, disaksikan oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Prof. Jimly Asshiddiqie dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.

Dalam acara tersebut turut hadir Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada, Kabaintelkam Polri Komjen Yuda Gustawan, Kabaharkam Polri Komjen Karyoto, Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono, Dankorbrimob Polri Komjen Ramdani Hidayat, Astamaops Kapolri Komjen Fadil Imran, Kadivpropam Polri Irjen Abdul Karim, serta Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri. Hadir pula atase kepolisian negara sahabat dari Australia, Amerika Serikat, China, Filipina, Jepang, Malaysia, dan Prancis.

Polres Metro Depok berhasil meraih penghargaan pada dua kategori bergengsi, yaitu:

1. Juara 1 Quick Wins Presisi 2025
2. Juara 2 Optimalisasi 110 dan Command Center

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras, S.I.K., sebagai bentuk apresiasi atas berbagai inovasi dan peningkatan pelayanan publik yang dilakukan jajaran Polres Metro Depok.
Kapolres menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh personel Polres Metro Depok.

“Saya sangat bangga dan berterima kasih kepada seluruh personel yang telah bekerja keras. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa Apel Kasatwil 2025 mengusung tema “Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat.” Selama tiga hari, peserta akan menerima berbagai paparan dari narasumber strategis untuk menyamakan visi dalam mendukung kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Dengan adanya Apel Kasatwil 2025 ini, Polri diharapkan dapat berperan optimal sebagai instrumen negara yang menjaga keamanan, sekaligus menjadi mitra masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Prestasi Polres Metro Depok dalam kesempatan ini menjadi dorongan bagi seluruh jajaran untuk terus melakukan inovasi, meningkatkan respon cepat, dan memperkuat pelayanan yang presisi kepada masyarakat. Dengan capaian ini, Polres Metro Depok semakin mengokohkan diri sebagai satuan kerja yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Depok – Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Polsek Cinere melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui pemasangan banner Call Center Layanan Polisi 110 di sejumlah titik strategis wilayah Kecamatan Cinere dan sekitarnya. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat semakin mengetahui adanya layanan cepat tanggap yang dapat merespons aduan selama 1 x 24 jam.(27/11/2025)

Pemasangan banner dilakukan oleh personel Polsek Cinere di delapan lokasi berbeda yang telah ditentukan, antara lain:

1. Pangkalan Jati Baru – oleh Aipda Adwin
   Berlokasi di Jembatan Tol Andara, Jalan H. Terin IV RT 002/ RW 03, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere.
2. Grogol – oleh Aiptu Jeni Budiarto
   Dipasang di sepanjang Jalan Raya Grogol RT 01 RW 02, Kelurahan Grogol.
3. Gandul – oleh Aipda Fadjar
   Berada di Jalan Raya Gandul, tepatnya di depan Komplek BPK V Gandul.
4. Limo – oleh Aipda Justan
   Dipasang di Jalan Cakra Raya, depan Pos Polisi Bona.
5. Cinere – oleh Aiptu Agus
   Pemasangan dilakukan di Jalan Cinere Raya RT 07 RW 01 serta RT 02 RW 12, wilayah Cinere.
6. Meruyung – oleh Aiptu Soleh
   Banner ditempatkan di Jalan Bersama, tepat di depan Pos Polisi Meruyung.
7. Pangkalan Jati – oleh Aiptu Subendi
   Berlokasi di Jalan Raya Cinere RT 01 RW 05 Kelurahan Pangkalan Jati, depan Mall Cinere.
8. Krukut – oleh Aipda Andri
   Dipasang di Jalan Krukut Raya RT 03 RW 04.

Kapolsek Cinere Kompol Chairul Saleh, S.Pd M.H menyampaikan bahwa pemasangan banner ini merupakan salah satu bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan warga semakin mengetahui dan memanfaatkan Layanan Polisi 110, khususnya dalam situasi darurat maupun ketika membutuhkan bantuan cepat dari pihak kepolisian.

“Layanan 110 siap menerima aduan masyarakat selama 24 jam tanpa dipungut biaya. Kami berharap masyarakat tidak ragu menghubungi nomor ini jika memerlukan bantuan,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi ini juga menjadi upaya Polsek Cinere menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Metro Depok.

Jakarta — STIK Lemdiklat Polri menggelar Dialog Literasi Kebangsaan (DILIBAS) Episode 2 bertema “Standar Etika Moral Menuju Transformasi Birokrasi Polri” di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pakar nasional, pejabat utama Polri, akademisi, serta ratusan mahasiswa dari STIK dan berbagai perguruan tinggi di Jakarta yang turut aktif mengikuti jalannya diskusi.

Pada kesempatan itu, Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, S.I.K., M.Si. menekankan bahwa transformasi Polri memerlukan perubahan yang lebih mendasar. Ia menilai bahwa pembaruan institusi tidak boleh berhenti pada aspek struktural semata. “Transformasi Polri harus dibangun di atas keberanian moral, etika, dan keteladanan,” ujarnya, seraya menyebut bahwa kepemimpinan yang berani mengoreksi diri merupakan prasyarat penting dalam memperkuat integritas kelembagaan. 

Forum dialog ini menghadirkan perspektif strategis dari para tokoh nasional seperti Prof. Dr. Koentjoro, Prof. Yudi Latif, Prof. Dr. Paulus Wirutomo, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., Dr. Sarah Nuraini Siregar, dan Dr. Phil. Panji Anugrah Permana. Para narasumber membahas isu etika profesi, legitimasi publik, dinamika pelayanan kepolisian, hingga tantangan reformasi kelembagaan di tengah perubahan sosial dan digital yang semakin cepat.

Sementara itu, Wamenkumham Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menyoroti pentingnya budaya etis sebagai fondasi moral Polri. Ia menegaskan bahwa prinsip to serve and to protect merupakan pedoman yang harus tercermin dalam perilaku setiap anggota. “Solidaritas internal harus memperkuat profesionalitas dan kepatuhan hukum, bukan menjadi ruang untuk menutupi pelanggaran,” tegasnya dalam sesi dialog. 

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan kritis dari mahasiswa dan peserta mengenai kepercayaan publik, tantangan moral aparat, peran teknologi dalam transparansi, hingga pentingnya community policing. Interaksi ini menunjukkan tingginya perhatian generasi muda terhadap agenda perubahan Polri dan nilai-nilai etika yang menyertainya.

Melalui penyelenggaraan DILIBAS Episode 2 ini, STIK Lemdiklat Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat landasan akademik dan nilai etis guna mendorong terwujudnya Polri yang Presisi: prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan publik dan menjawab tuntutan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta — STIK Lemdiklat Polri menggelar Dialog Literasi Kebangsaan (DILIBAS) Episode 2 bertema “Standar Etika Moral Menuju Transformasi Birokrasi Polri” di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pakar nasional, pejabat utama Polri, akademisi, serta ratusan mahasiswa dari STIK dan berbagai perguruan tinggi di Jakarta yang turut aktif mengikuti jalannya diskusi.

Pada kesempatan itu, Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, S.I.K., M.Si. menekankan bahwa transformasi Polri memerlukan perubahan yang lebih mendasar. Ia menilai bahwa pembaruan institusi tidak boleh berhenti pada aspek struktural semata. “Transformasi Polri harus dibangun di atas keberanian moral, etika, dan keteladanan,” ujarnya, seraya menyebut bahwa kepemimpinan yang berani mengoreksi diri merupakan prasyarat penting dalam memperkuat integritas kelembagaan. 

Forum dialog ini menghadirkan perspektif strategis dari para tokoh nasional seperti Prof. Dr. Koentjoro, Prof. Yudi Latif, Prof. Dr. Paulus Wirutomo, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., Dr. Sarah Nuraini Siregar, dan Dr. Phil. Panji Anugrah Permana. Para narasumber membahas isu etika profesi, legitimasi publik, dinamika pelayanan kepolisian, hingga tantangan reformasi kelembagaan di tengah perubahan sosial dan digital yang semakin cepat.

Sementara itu, Wamenkumham Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menyoroti pentingnya budaya etis sebagai fondasi moral Polri. Ia menegaskan bahwa prinsip to serve and to protect merupakan pedoman yang harus tercermin dalam perilaku setiap anggota. “Solidaritas internal harus memperkuat profesionalitas dan kepatuhan hukum, bukan menjadi ruang untuk menutupi pelanggaran,” tegasnya dalam sesi dialog. 

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan kritis dari mahasiswa dan peserta mengenai kepercayaan publik, tantangan moral aparat, peran teknologi dalam transparansi, hingga pentingnya community policing. Interaksi ini menunjukkan tingginya perhatian generasi muda terhadap agenda perubahan Polri dan nilai-nilai etika yang menyertainya.

Melalui penyelenggaraan DILIBAS Episode 2 ini, STIK Lemdiklat Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat landasan akademik dan nilai etis guna mendorong terwujudnya Polri yang Presisi: prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan publik dan menjawab tuntutan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

Sumatera Utara, 26 November 2025 – Polri bergerak cepat dalam melaksanakan operasi kemanusiaan menyusul terjadinya bencana alam di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan rekapitulasi hingga Rabu, 26 November 2025, tercatat 65 kejadian bencana yang terdiri dari 38 peristiwa tanah longsor, 24 banjir, dua kasus pohon tumbang dan satu angin puting beliung. Peristiwa ini tersebar di delapan kabupaten/kota meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Kota Gunung Sitoli, Humbang Hasundutan, dan Pakpak Bharat. Bencana tersebut menyebabkan 29 korban, terdiri dari 12 orang meninggal dunia, 10 luka-luka serta 7 warga masih dalam pencarian. Sementara itu, sebanyak 2.543 rumah warga mengalami kerusakan, 445 orang terpaksa mengungsi, dan sejumlah akses jalan tertutup material longsor dan banjir dengan ketinggian air berkisar antara 70 cm hingga empat meter.

Sebagai respons cepat dan implementasi transformasi Polri yang berorientasi pada pelayanan kemanusiaan, Polda Sumatera Utara telah mengerahkan sedikitnya 135 personel ke berbagai titik terdampak. Kekuatan ini terdiri dari empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimobda atau sekitar 90 personel, 42 personel Ditsamapta Gelombang I, 12 personel dari Bidang Dokkes serta 8 personel dari Bidang Teknologi Informasi Kepolisian (TIK) yang diberangkatkan pada 25 November 2025. Selanjutnya, pada 26 November 2025 kembali diberangkatkan gelombang kedua pasukan Ditsamapta sebanyak 69 personel. Seluruh pasukan diperkuat sarana komunikasi operasi meliputi 50 unit HT Harris, satu unit drone pemantau wilayah, satu unit mobil Komob, dua mobil repeater, serta jaringan Starlink untuk mendukung kelancaran komando dan komunikasi di lapangan.

Karoops Polda Sumut menyampaikan bahwa percepatan penanganan menjadi prioritas utama dalam operasi kemanusiaan ini. “Seluruh personel kami fokus melakukan pencarian, evakuasi, dan penyelamatan korban sesegera mungkin. Kondisi cuaca masih dinamis namun kami pastikan operasi tidak berhenti. Prioritas kami adalah keselamatan warga,” ujarnya menegaskan komitmen Polri dalam menjalankan misi kemanusiaan di wilayah bencana. Ia juga menambahkan, “Kami turun bukan hanya untuk mengevakuasi, tetapi memastikan masyarakat mendapatkan tempat aman, bantuan logistik, dan pendampingan sampai situasi benar-benar pulih.”

Di lokasi bencana, Polri telah melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap warga yang masih tertimbun longsor serta melakukan evakuasi dan penyelamatan korban banjir. Pengamanan dan pengaturan lalu lintas dilaksanakan di jalur yang tertutup material longsor, sementara posko darurat didirikan sebagai pusat pelayanan informasi dan bantuan masyarakat. Polri juga bekerja sama dengan BPBD, Pemerintah Daerah dan unsur relawan untuk mempercepat penanganan situasi serta mengurangi risiko lanjutan.

Sebagai tindak lanjut, Polri terus mengirim dukungan logistik berupa makanan, obat-obatan, pakaian dan selimut untuk pengungsi, serta membentuk dapur umum dan layanan medis cepat. Pemetaan wilayah rawan bencana dilakukan untuk antisipasi susulan, termasuk koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan agar proses pemulihan dan normalisasi wilayah berjalan lebih cepat dan terukur.

Polri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah lereng bukit, daerah aliran sungai serta kawasan rawan longsor. Operasi kemanusiaan akan terus berjalan dengan mengedepankan keselamatan warga sebagai prioritas tertinggi.